Virus Corona
Wapres: Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Regulasi Hambat Penanganan Covid-19
Masih banyak regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat menerima pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara virtual melalui sambungan telekonferensi dari Jakarta, Selasa (15/9/2020), Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ego sektoral dan tumpang tindih regulasi di instansi pemerintahan masih menjadi penghambat dalam penanganan pandemik Covid-19.
Menurut Ma'ruf Amin, masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan).
"Dan juga masih nampak adanya ego sektoral," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Video: Ada PSBB di Jakarta, Pasar Asemka Beroperasi seperti Biasa
Hal itu disampaikan langsung Wapres Ma'ruf ketika menerima pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara virtual melalui sambungan telekonferensi dari Jakarta, Selasa (15/9).
Pandemik Covid-19, lanjut Ma'ruf, seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku birokratis yang menghambat berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
• Penusuk Ulama Syekh Ali Jaber Dikabarkan Idap Gangguan Jiwa, Ini Kata Pakar Psikologi Forensik
• Syekh Ali Jaber Jadi Korban Penusukan, Fraksi PKS DPR Ingatkan Urgensi RUU Perlindungan Tokoh agama
"Juga di masa pandemik Covid-19 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita," ujarnya.
Dua hambatan tersebut membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menjadi sulit diaplikasikan di kalangan masyarakat.
Prosedur birokrasi yang masih rumit membuat eksekusi kebijakan lambat diterapkan, kata Wapres.
"Sehingga ada hambatan regulasi, hambatan prosedur dan hambatan birokrasi; jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu," tutur-nya menjelaskan.
Selain ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan tersebut, persoalan data juga masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama di birokrasi.
• Syekh Ali Jaber Jadi Korban Penusukan di Lampung, Ini Kata Menteri Agama Fachrul Razi
Ma'ruf Amin mengatakan pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.
"Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak kabut. Data kita ada, tapi masih berkabut, belum begitu jelas, jadi juga harus kita bisa menghilangkan kekabutan pada data-data ini," imbuh-nya.
