Breaking News:

Virus Corona

Wapres: Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Regulasi Hambat Penanganan Covid-19

Masih banyak regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi.

(Tangkapan layar Youtube Wakil Presiden RI)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menggelar rapat dengan Wapres RI KH Ma'ruf Amin melalui teleconference pada Kamis (2/4/2020) siang. Ma'ruf Amin, Selasa (15/9/2020) mengatakan, ego sektoral dan tumpang tindih regulasi di instansi pemerintahan masih menjadi penghambat dalam penanganan pandemik Covid-19. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat menerima pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara virtual melalui sambungan telekonferensi dari Jakarta, Selasa (15/9/2020), Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ego sektoral dan tumpang tindih regulasi di instansi pemerintahan masih menjadi penghambat dalam penanganan pandemik Covid-19.

Menurut Ma'ruf Amin, masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan).

"Dan juga masih nampak adanya ego sektoral," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Video: Ada PSBB di Jakarta, Pasar Asemka Beroperasi seperti Biasa

Hal itu disampaikan langsung Wapres Ma'ruf ketika menerima pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara virtual melalui sambungan telekonferensi dari Jakarta, Selasa (15/9).

Pandemik Covid-19, lanjut Ma'ruf, seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku birokratis yang menghambat berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

 Penusuk Ulama Syekh Ali Jaber Dikabarkan Idap Gangguan Jiwa, Ini Kata Pakar Psikologi Forensik

 Syekh Ali Jaber Jadi Korban Penusukan, Fraksi PKS DPR Ingatkan Urgensi RUU Perlindungan Tokoh agama

"Juga di masa pandemik Covid-19 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita," ujarnya.

Dua hambatan tersebut membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menjadi sulit diaplikasikan di kalangan masyarakat.

Prosedur birokrasi yang masih rumit membuat eksekusi kebijakan lambat diterapkan, kata Wapres.

"Sehingga ada hambatan regulasi, hambatan prosedur dan hambatan birokrasi; jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu," tutur-nya menjelaskan.

Halaman
1234
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved