Mahfud MD Umumkan Jadi Menkumham Ad Interim, Ada Apa dengan Yasonna Laoly?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengumumkan dirinya ditunjuk menjadi sebagai Menteri Hukum dan HAM Ad Interim.

Dalam akun twitternya, Mahfud MD menyatakan mengungggah surat penunjukkan yang dikeluarkan oleh Mensesneg.

Mahfud pun menganggap penunjukkan itu sebagai hal yang biasa.

"Jadi menteri ad interim itu biasa dan rutin saja, tdk ada sesuatu yg terlalu serius. Setelah dua pekan lalu saya jd menteri dalam negeri ad interim, pekan depan saya jadi menteri ad interim Kemenkum-HAM lagi," tulis Mahfud MD dikutip Wartakotalive.com, Sabtu (12/9/2020).

• Tanggapi Beda Pandangan PSBB Total antara DKI dan Pemerintah Pusat, Jimly Asshiddiqie: Bikin malu!

• Klaster Keluarga Memakan Korban Jiwa, Dua Anggota Keluarga Dimakamkan Bersamaan Positif Covid-19

Postingan Mahfud MD tersebut sempat membuat warganet bertanya-tanya, ada apa dengan Yasonna Laoly.

Namun, dalam surat tersebut disebutkan bahwa ternyata, Yasonna akan menghadiri kegiatan di luar negeri.

Yasonna dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Negara Anggota  World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, mulai 21 September mendatang.

ICW pernah minta Yasonna dicopot

Yasonna Laoly menanggapi tuntutan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar dirinya dicopot.

Politikus PDIP ini menegaskan, yang bisa mencopot dirinya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang bisa mencopot saya Presiden, bukan dia," tegasnya, ditemui seusai bertemu Ketua DPR Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020) malam.

Yasonna yakin dirinya tidak salah dalam kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku.

"Sepanjang saya benar, apa pun saya labrak."

"Jangan pakai kata labrak lah. Apa pun akan saya perjuangkan," ujarnya.

Sistem di Ditjen Imigrasi lah, menurut dia, yang memang bermasalah dan sudah ia perintahkan untuk segera dilakukan pergantian.

"Karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok."

"Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem," ucapnya.

• Geruduk Kantor Setneg, Puluhan Nasabah Korban Jiwasraya Kirim Surat kepada Jokowi

Sebelumnya, Yasonna menepis tudingan 'buang badan' dari kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku, melalui keputusan mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.

Yasonna mengaku sudah beberapa bulan yang lalu memerintahkan Ditjen Imigrasi untuk memperbaiki sistem mereka.

"Saya sudah beberapa bulan lalu memerintahkan itu untuk diperbaiki sistemnya," ungkapnya ketika ditemui wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/2020).

• Sekda Akui Pemprov DKI Modifikasi Proyek Revitalisasi Monas, Ini yang Ditambahkan

Dia menegaskan, pihaknya tidak bisa disalahkan atas kasus tersebut.

Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Selasa (28/1/2020) lalu.

Pencopotan tersebut dilakukan Yasonna pada pukul 12.00 WIB.

• Punya Bukti CCTV, Polisi Bilang Tak Butuh Pengakuan Luthfi Alfiandi, Apalagi Sampai Menyiksa

Ronny dianggap paling bertanggung jawab atas luputnya pengawasan terhadap Harun Masiku yang ternyata sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Indonesia Corruption Watch (ICW) ingin Presiden Joko Widodo bersikap sama seperti Yasonna.

ICW mendesak Jokowi memecat Yasonna.

Sebab, menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Yasonna lah yang paling bertanggung jawab atas simpang siur keberadaan Harun Masiku.

Apalagi, Yasonna merupakan otoritas tertinggi di Kemenkumham.

"Faktanya dia (Yasonna) telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku."

"Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini," ujar Kurnia ketika dimintai konfirmasi, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang juga dinaungi ICW telah melaporkan Yasonna ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, Yasonna yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, terlihat hadir saat partai banteng membentuk tim hukum dalam kasus yang menjerat Harun Masiku.

Atas dasar itu, koalisi mengkritik sikap Yasonna.

Meski Yasonna kader PDIP, dia menjabat sebagai Menkumham yang notabene akan berkaitan dengan upaya paksa KPK dalam mengusut kasus suap tersebut.

Yasonna juga sempat menyebut pada 16 Januari 2020 Harun Masiku masih berada di Singapura.

Padahal, ditemukan fakta Harun Masiku sudah pulang ke Indonesia ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

Istri Harun Masiku pun membenarkan suaminya sudah pulang pada 7 Januari 2020.

"Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," ucap Kurnia.

Pada akhirnya, Imigrasi pun mengakui Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia, pada 22 Januari 2020.

Mereka beralasan ada kesalahan sistem sehingga terlambat mengetahui kepulangan Harun Masiku.

Yasonna Laoly juga menyatakan siap mundur, jika pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi tidak bersalah atas kekeliruan data perlintasan Harun Masiku.

Yasonna yakin, ada kesalahan di pihak Imigrasi.

"Ya orang enggak salah gimana?"

"Kalau (Dirjen Imigrasi) tidak salah, saya yang mundur dari menteri, karena saya yakin salah," ujarnya, seusai bertemu Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020) malam.

Hal itu menjawab pertanyaan awak media mengenai kemungkinan jika tim independen yang dibentuk, tidak menemukan kesalahan Imigrasi dalam kekeliruan data perlintasan Harun Masiku.

Menurutnya, pencopotan Ronny Sompie sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lambatnya transisi SIMKIM (sistem informasi manajemen keimigrasian) dari simkim 1 ke simkim 2 di Bandara Soekarno-Hatta.

Bahkan pada Desember 2019, Yasonna mengaku pernah marah-marah kepada Imigrasi atas lambatnya transisi sistem yang juga berdampak pada panjangnya antrean pembuatan paspor di Imigrasi.

"Desember saja waktu rapat , saya sudah marah-marah sama mereka, karena lambat sistem mereka."

"Bahkan sistem down. Karena ada orang mau ambil paspor jadi lama, karena antrean menjadi lama karena ada transisi dari simkim 1 ke simkim 2," ungkapnya.

Akibat belum selesainya transisi itu, kata Yasonna, ada puluhan ribu orang yang hendak buat paspor jadi tertunda datanya pada 23 Dember 2019 hingga 19 Januari.

Ditambah lagi, terjadi kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku.

Maka itu, tegas dia, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian itu.

Selain itu, kata dia, pernyataannya mengenai keberadaan Harun Masiku pada 16 Januari 2020 lalu berdasarkan informasi dari Imigrasi.

"Kalau saya enggak percaya Dirjen menyampaikan dan direktur TI, siapa lagi yang saya percaya?"

"Mosok saya pergi ke Bandara Soekarno-Hatta sana untuk cek kenapa bisa begitu?"

"Saya kan percaya kepada data," tegasnya.

Maka itu, lanjutnya, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian itu.

Karena itu, Yasonna harus mengambil keputusan agar Direktur Sistem dan Teknologi Informasi (Dirsistik) Keimigrasian Alif Suadi dan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie difungsionalkan.

Ini tidak lain agar tidak ada konflik kepentingan dalam melacak alasan delay data di bandara F terminal 2 terkait kepergian buronan KPK Harun Masiku.

Unuk itu, Yasonna juga membentuk tim independen agar bisa memeriksa persoalan tersebut.

Tim independen terdiri atas Kemenkominfo, BSSN, Cyber Bareskrim, dan Ombudsman.

• Pembayaran dari Jiwasraya Masih Suram, Callista Wijaya dan Korban Lainnya akan Geruduk Kantor Setneg

"Makanya saya bilang, bentuk tim independen, biar lebih fair. Biar Lebih fair."

"Tadi saya ketemu BSSN, dia sudah mengirimkan tim, Siber Bareskrim, kalau Ombudsman tidak mau tidak usah."

"Tapi saya mau kan, agar lebih transparan kan?" Jelasnya