Ketua DPR: PSBB Jangan Hanya di Atas Kertas, Harus Dilaksanakan Konsisten dan Tegas

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah konsisten menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi sebaran Covid-19.

“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi."

"Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” ungkap Puan lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

• Ditanya Apakah Bersedia Dicalonkan Jadi Presiden, Ahok: Yang Pasti Partai Saya PDIP

Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan aktivitas perekonomiannya selama masa PSBB.

“Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah."

"Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya,” tutur Puan.

• Tolak Permohonan Anies Baswedan, Menteri PUPR: Bemo Saja Tidak Boleh Masuk Tol, Apalagi Sepeda

Puan mengaku prihatin karena dalam data peningkatan kasus Covid-19, terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Puan pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu injak rem dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi Covid-19.

Politikus PDIP itu pun meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.

• Lewat We Are the Future, SOS Children’s Villages dan Allianz Cetak Anak Muda Indonesia Siap Kerja

Sebab, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR), selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah perlu menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut, dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau oleh masyarakat.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan, agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” paparnya.

• Mantan Hakim MK Usulkan KPK Naik Level Jadi Organ Konstitusi Agar Tak Terus Dilemahkan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menarik rem darurat untuk mencegah semakin masifnya penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Berikut ini pernyataan lengkap Anies Baswedan:

Bismillahirrahmanirrahim.