Raperda P2APBD Sempat Ditolak Empat Fraksi, Ini Tanggapan Anies Baswedan

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait penolakan empat Fraksi DPRD DKI terhadap Raperda P2APBD yang diajukan pada Senin (7/9/2020).

Sejumlah anggota DPRD DKI menolak Raperda itu saat rapat paripurna, karena merasa hasil reses mereka tidak ditindaklanjuti eksekutif.

“Barusan kami mendengarkan laporan hasil reses. Sesi terakhir adalah hasil reses yang diserahkan pada eksekutif untuk ditindaklanjuti. Jadi, pembahasan P2APBD untuk 2019 yang tadi disampaikan, InsyaAllah kami tindaklanjuti,” kata Anies di DPRD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020).

Menurutnya, ada ketentuan yang harus dipelajari oleh eksekutif dalam hal ini Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menangani persoalan itu.

Meski demikian, Anies bersyukur Raperda yang diajukannya itu sekarang telah disahkan menjadi Perda.

“Saya ingin sampaikan alhamdulillah tadi P2APBD sudah ditetapkan sebagai Perda, dan tadi kami juga mengajukan revisi atau perubahan atas Perda Pajak Parkir dan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah ditetapkan,” ujar Anies.

• Pesta Seks Digelar Dua Kali di Aston Kuningan Suites, Pemprov DKI Jakarta Tidak Bergeming

• Aston Tidak Akui Pengelolaan Apartemen Kuningan Suite, Besar Dugaan Tidak Berizin

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, hasil reses dari 106 anggota dewan akan dikompliasi dan disahkan dalam paripurna.

Menurutnya, dibutuhkan waktu untuk memproses hasil reses anggota dewan agar ditindaklanjuti eksekutif.

“Hasil reses sekarang adalah untuk program (kerja) tahun 2021. Jadi memang, harus masuk dulu ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” kata Taufik.

“Dan ini nggak bisa satu anggota dewan datang ke Wali Kota, minta beresin jalan depan rumah gue terus langsung diberesin. Itu malah bisa 50.000 item, jadi ada aturannya,” tambahnya.

• Diduga Tidak Berizin, Hotel Aston Kuningan Suites Sulit Dipungut Pajak

Sebelumnya, empat Fraksi di DPRD DKI Jakarta memilih walk out atau keluar ruangan saat rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 pada Senin (7/9/2020).

Mereka memilih keluar karena hasil reses anggota dewan tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Mereka juga memandang, laporan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Mereka yang menyampaikan interupsi dari Fraksi PAN, Golkar, PSI dan NasDem.

“Interupsi pimpinan, kami dari Partai Golkar menolak P2APBD, dan kami memutuskan untuk walk out,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco pada Senin (7/9/2020). (faf)