Kasus Covid-19 Meroket Jadi Alasan PSBB Tangerang Raya Diperpanjang

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim mewacanakan penerapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disesase 2019.

Hal itu terungkap dalam telekonferensi rapat evaluasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) perpanjangan ketujuh (VII) atau PSBB Tahap VIII wilayah Tangerang Raya, Minggu (9/8/2020).

Wacana penerapan Inpres No. 6 Tahun 2020 itu untuk merespon terjadinya peningkatan kasus di wilayah Tangerang Raya.

Video: Pemkab Tangerang Ungkap Strategi Pemulihan Ekonomi

Khususnya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Namun demikian, lanjut Gubernur Banten, wacana itu perlu didiskusikan dan dikaji lebih lanjut.

• Beirut Bergolak Akibat Ledakan Dahsyat, Jumlah Korban Tewas Capai 100 Jiwa, 4.000 Luka

• Presiden Lebanon: 2.750 Ton Amonium Nitrat Terkait dengan Ledakan Masif di Beirut

Termasuk kesiapan aparat penegak hukum. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota.

"Ada kecenderungan kenaikan di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Walaupun tidak berpengaruh terhadap kenaikan di tingkat nasional, kita kaji dan apa yang mempengaruhinya," ungkapnya.

"Waspadai dan pertahankan. Jangan sampai posisi Zona Kuning kembali lagi ke Zona Merah karena akan sangat berat untuk penanganannya," sambung yang akrab disapa WH ini.

Gubernur Banten juga menginstruksikan untuk memberikan perhatian terhadap kehadiran kerja bagi pegawai di pemerintah daerah maupun swasta agar menjd perhatian.

• Ditandatangani Prabowo, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Diganti? Ari Dwi Nugraha Belum Tahu

Mempertimbangkan kembali WFH (work from home) dengan proses evaluasi dan kontrol yang ketat.

Termasuk kegiatan masyarakat atau keramaian harus tetap mendapatkan perhatian oleh aparat penegak hukum.

"Pengawalan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini jangan sampai sia-sia," ucapnya.

Pemerintah Pusat, lanjut Gubernur Banten, memberikan keleluasaan atau diskresi kepada daerah seperti sekolah dan sebagainya.

• Politikus PKS: Harus Ditindak Tegas Pembakaran Poster Bergambar Tokoh FPI Habib Rizieq

"Ini perlu hati-hati dalam menerapkannya. Sampai sejauhmana jika sekolah dibuka? Jangan sampai sekolah dibuka tatap muka, terjadi peningkatan angka yang terpapar seperti di Tegal dan Cilegon. Artinya, jangan ketika Pemerintah Pusat memberikan diskresi kepada daerah, tapi kita tidak hati-hati," kata Wahidin.

"Harus dipersiapkan dan dicek sejauhmana sekolah-sekolah siap dengan sarana prasarana dan pemantauannya," tambahnya.

Selain memikirkan tentang pandemi Covid-19, Gubernur Banten juga mengajak seluruh pihak untuk memikirkan dampaknya.

"Provinsi Banten sudah mempersiapkan anggaran yang terkait dengan tanggung jawab Provinsi dan berupaya dalam menormalkan APBD Provinsi Banten. Merupakan upaya Provinsi Banten dalam menuntaskan permasalahan ekonomi," tutur Gubernur.

• Menantu Jokowi Bobby Nasution Didampingi Aulia Rachman Akan Diusung Gerindra di Pilwalkot Medan 2020

Selain itu, Gubernur Banten juga mengajak seluruh pihak untuk mengantisipasi dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tumbuh negatif atau mengalami resesi.

"Pemprov Banten telah menyiapkan desain pemulihan ekonomi melalui kegiatan padat karya. Tingkatkan dan dorong giat pertanian. Pastikan stok cadangan pangan di kabupaten/kota aman," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten Ati Pramudji H melaporkan, dalam dua pekan PSBB Perpanjangan Ketujuh atau PSBB Tahap VIII wilayah Tangerang Raya, terjadi peningkatan kasus pada delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten. Khususnya di wilayah Tangerang Raya.

• Kader PKS Solo Dicopot Gara-gara Pakai Baju Pendukung Gibran, Ternyata Ini Alasannya

Hal itu, lanjutnya, karena masifnya tracing, dan skrining yang dilakukan, mobilitas masyarakat yang menimbulkan klaster import bertambah.

Serta dibukanya beberapa perkantoran dan pusat perbelanjaan yang menjeadikan kalster baru. (dik)