Pilkada Serentak
Ini Gaji Gibran Rakabuming Per Bulan Jika Terpilih Sebagai Wali Kota Solo
Publik tahunya Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, selain Gribran adalah suami dari Selvi Ananda dan ayah dari Jan Ethes dan La Lembah.
• Menantu Jokowi Bobby Nasution Didampingi Aulia Rachman Akan Diusung Gerindra di Pilwalkot Medan 2020
Pilkada Solo jadi salah satu kontestasi pilwalkot yang paling jadi sorotan publik belakangan ini.
Sebagai posisi yang diperebutkan banyak orang, lalu berapa Gaji seorang wali kota?
Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.
Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur Gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut.
• PPP Pastikan Imam Budi Hartono Jadi Balon Wakil Wali Kota Depok Dampingi Mohammad Idris
PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.
Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan Gaji pokok kepala daerah.
Disebutkan di PP tersebut, Gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.
Sementara itu, Gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan.
Meski terbilang kecil untuk Gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas Gaji pokoknya.
• Kader PKS Solo Dicopot Gara-gara Pakai Baju Pendukung Gibran, Ternyata Ini Alasannya
"Selain Gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.
Tunjangan wali kota
Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.