40,9 Persen Masyarakat Disebut Tak Percaya Data Covid-19 Pemerintah, Ini Kata Moeldoko

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Survei terbaru Charta Politika, 40,9 persen masyarakat tidak percaya dengan data yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta agar masalah tersebut tidak perlu didiskusikan.

"Jangan lagi mendiskusikan hal-hal seperti itu," kata Moledoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

• Polisi Sudah Telusuri Rute Pulang dari Kantor Hingga TKP, Kasus Kematian Yodi Prabowo Masih Misteri

Lagi pula menurut Moeldoko, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dilihat secara langsung.

Misalnya, mengenai korban meninggal akibat terinfeksi virus Corona atau SARS-CoV-2.

"Itu tidak bisa dibohongi, semua proses bisa dilihat, jadi menurut saya jangan hanya meramaikan hal hal seperti itu," ujar Moeldoko.

• Megawati Bakal Lakukan Regenerasi Total pada 2024, Minta PDIP Jadi Partai Pelopor dan Obor

Ketimbang meributkan hal tersebut, mantan Panglima TNI itu menyarankan sebaiknya menggencarkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan.

Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan.

"Hal-hal yang perlu kita angkat ke publik adalah bagaimana masyarakat waspadai, memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dan tidak menganggap bahwa Covid-19 sudah selesai," tuturnya.

• Gugus Tugas Diubah Jadi Satgas Covid-19, Rahmat Effendi: Bekasi Sudah Lebih Dulu

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, ada 40,9 persen masyarakat yang tidak percaya data laporan penanganan Covid-19 dari pemerintah.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 itu, hanya 56,1 persen masyarakat yang percaya dengan data pemerintah. 

"Ini saya pikir menjadi sebuah tantangan terbesar ya buat pemerintah melakukan proses penanganan Covid-19 bersama dengan masyarakat," ucap Yunarto, Rabu (22/7/2020).

• Api yang Bakar Rumah di Karawaci dan Tewaskan Satu Orang Padam Setelah 4 Unit Damkar Turun Tangan

Moeldoko juga membantah apabila pembentukan Komite Kebijakan yang dipimpin Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menandakan pemerintah hanya fokus mengendalikan dampak ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut Moeldoko, pemerintah tetap fokus pada penanganan kesehatan, dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi dan sosial.

"Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya fokus pada sektor ekonominya saja."

• Arief Poyuono Yakin Nama Prabowo Subianto Bakal Menguat pada 1,5 Tahun Jelang Pilpres 2024

"Tetapi sektor kesehatan menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi, dan sosial, dan keuangan," jelas Moeldoko.

Menurut mantan Panglima TNI itu, dalam struktur Komite Kebijakan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, melekat Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo.

Lagi pula, menurut dia, fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19 tercermin dalam anggaran yang dialokasikan untuk menghadapi pandemi, mulai dari anggaran kesehatan, anggaran bantuan sosial, hingga anggaran stimulus ekonomi.

• Harun Masiku Tak Bisa Dicegah ke Luar Negeri Lagi Tahun Depan, KPK Maksimalkan Pencarian

"Jadi semuanya itu tersiapkan dengan baik."

"Tidak perlu kita mendiskusikan 'wah ini pemerintah condongnya kok ke kesehatan, abai ke ekonomi, kok condongnya ke ekonomi abai ke kesehatan' enggak."

"Dalam struktur sangat jelas tugas fungsi, dan peran Pak Doni selaku mantan Ketua Gugus Tugas tetap melekat, dalam organisasi Keppres yang baru," tuturnya.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 23 Juli 2020, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 19.450 (21.0%)

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 18.068 (19.2%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 8.527 (9.3%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 8.021 (8.3%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 5.824 (6.3%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 5.332 (5.7%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 3.165 (3.5%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 3.263 (3.3%)

BALI

Jumlah Kasus: 2.996 (3.2%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 2.724 (3.0%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 2.120 (2.2%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 1.822 (2.0%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 1.707 (1.9%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 1.475 (1.6%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 1.345 (1.5%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 1.034 (1.0%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 1.010 (1.1%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 849 (0.9%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 712 (0.7%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 620 (0.6%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 496 (0.5%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 386 (0.4%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 359 (0.4%)

RIAU

Jumlah Kasus: 350 (0.3%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 349 (0.4%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 246 (0.3%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 218 (0.2%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 200 (0.2%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 195 (0.2%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 182 (0.2%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 171 (0.2%)

ACEH

Jumlah Kasus: 158 (0.2%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 137 (0.2%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 136 (0.1%). (Taufik Ismail)