40,9 Persen Masyarakat Disebut Tak Percaya Data Covid-19 Pemerintah, Ini Kata Moeldoko

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Survei terbaru Charta Politika, 40,9 persen masyarakat tidak percaya dengan data yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta agar masalah tersebut tidak perlu didiskusikan.

"Jangan lagi mendiskusikan hal-hal seperti itu," kata Moledoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

• Polisi Sudah Telusuri Rute Pulang dari Kantor Hingga TKP, Kasus Kematian Yodi Prabowo Masih Misteri

Lagi pula menurut Moeldoko, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dilihat secara langsung.

Misalnya, mengenai korban meninggal akibat terinfeksi virus Corona atau SARS-CoV-2.

"Itu tidak bisa dibohongi, semua proses bisa dilihat, jadi menurut saya jangan hanya meramaikan hal hal seperti itu," ujar Moeldoko.

• Megawati Bakal Lakukan Regenerasi Total pada 2024, Minta PDIP Jadi Partai Pelopor dan Obor

Ketimbang meributkan hal tersebut, mantan Panglima TNI itu menyarankan sebaiknya menggencarkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan.

Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan.

"Hal-hal yang perlu kita angkat ke publik adalah bagaimana masyarakat waspadai, memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dan tidak menganggap bahwa Covid-19 sudah selesai," tuturnya.

• Gugus Tugas Diubah Jadi Satgas Covid-19, Rahmat Effendi: Bekasi Sudah Lebih Dulu

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, ada 40,9 persen masyarakat yang tidak percaya data laporan penanganan Covid-19 dari pemerintah.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 itu, hanya 56,1 persen masyarakat yang percaya dengan data pemerintah. 

"Ini saya pikir menjadi sebuah tantangan terbesar ya buat pemerintah melakukan proses penanganan Covid-19 bersama dengan masyarakat," ucap Yunarto, Rabu (22/7/2020).

• Api yang Bakar Rumah di Karawaci dan Tewaskan Satu Orang Padam Setelah 4 Unit Damkar Turun Tangan

Moeldoko juga membantah apabila pembentukan Komite Kebijakan yang dipimpin Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menandakan pemerintah hanya fokus mengendalikan dampak ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut Moeldoko, pemerintah tetap fokus pada penanganan kesehatan, dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi dan sosial.

"Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya fokus pada sektor ekonominya saja."

• Arief Poyuono Yakin Nama Prabowo Subianto Bakal Menguat pada 1,5 Tahun Jelang Pilpres 2024