Reklamasi Jakarta

Legislator DKI Akui Draf Revisi Raperda RDTR untuk Reklamasi Ancol Telah Diterima

Polemik Reklamsi Pantai Ancol, Legislator DKI Akui Draf Revisi Raperda RDTR untuk Reklamasi Ancol Telah Diterima

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Kiara menggelar teatrikal sebagai bentuk penolakan reklamasi kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (15/7/2020). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Kepgub Nomor 237 tahun 2020 yang memberikan izin perluasan Ancol. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengakui, draf revisi Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Nomor 1 tahun 2014 sudah diterima secara administrasi.

Hingga kini, Sekretariat DPRD DKI Jakarta sedang membuat agenda untuk jadwal rapat Paripurna.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan.

“Sebelum kami menyusun dan membahas Raperda ini, harus ada rapat Paripurna antara eksekutif dan legislatif. Di situ, pak gubernur menjelaskan Raperda, setelah itu baru kami bahas penyusunannya secara keseluruhan,” katanya pada Senin (20/7/2020).

Pantas mengatakan, diperlukan penjelasan secara komprehensif oleh gubernur terkait Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi, terutama terkait reklamasi Ancol.

Rencananya, reklamasi Ancol seluas 155 hektar akan dimasukan ke dalam rancangan Raperda tersebut.

Ingkari Janji

Selain itu, kata dia, proyek reklamasi sebetulnya sempat ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Janjinya itu bahkan sudah ditunaikan dengan mencabut izin prinsip pembangunan 13 pulau yang ada di Teluk Jakarta.

“Ini kan ada inkonsistensi gubernur yang sebelumnya mencabut izin reklamasi (Teluk Jakarta) dan kini mau mereklamasi Ancol. Jadi, perlu ada alasan yang mendasar soal hal ini,” ujar Pantas.

Dalam kesempatan itu, Politisi dari PDI Perjuangan ini meminta Anies untuk tidak memulai proyek tersebut sebelum Raperda disahkan.

Meski Anies telah mengeluarkan surat Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 237 tahun 2020.

Kepgub tersebut berisikan tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan Seluas Kurang Lebih 35 hektar dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas Kurang Lebih 120 Hektar.

“Kalau tidak ada Perda yang tidak bisa (dikerjakan proyeknya), sementara kalau Kepgub dibuat untuk izin prinsip. Intinya, jangan ada pembangunan dulu di sana kalau Perda belum terbit,” kata Pantas.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved