Breaking News:

PPDB Jakarta

PPDB 2020/2021 Bikin Banyak Siswa Miskin Terpaksa Sekolah di Swasta, DKI Tanggung Uang Pangkal

Dinas Pendidikan DKI Jakarta terancam ngutang tagihan uang pangkal kepada sekolah swasta untuk menalangi siswa yang tidak mampu dan tidak lolos PPDB

Editor: Wito Karyono
Warta Kota
Ilustrasi: Posko PPDB wilayah II Jakarta Barat di SMA Negeri 112 Jakarta masih dikunjungi orang tua murid di hari terakhir pendaftaran, Rabu (8/7/2020). Pemprov DKI tanggung uang pangkal siswa miskin yang sekolah di swasta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Dinas Pendidikan DKI Jakarta terancam ngutang tagihan uang pangkal kepada sekolah swasta untuk menalangi siswa yang tidak mampu dan tidak lolos dalam PPDB 2020/2021 lalu.

Dinas berjanji akan membayarkan uangnya di semester berikutnya atau tahun 2021 mendatang.

“(Untuk uang pangkal), bu Nahdiana (Kadisdik DKI Jakarta) waktu rapat dengan kami, dia bilang pak Imam tolong ngutang dulu deh uang pangkalnya,” kata Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DKI Jakarta Imam Parikesit di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (14/7/2020).

Ini Sisa Kursi Kosong di Sekolah Negeri Jakarta Hingga 7.758 Orang, Paling Banyak di Pulau Seribu

LPPM UNJ Selenggarakan KKN Terintegrasi Covid-19 Bekerja Sama dengan Alumni Kedokteran UGM

“Tapi bu Nahdiana janji enam bulan (satu semester) nanti ada solusi,” lanjut Imam.

Imam mengatakan, untuk gaji guru di sekolah swasta akan dibayarkan dari dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang ditransfer oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk uang pangkal, kata dia, tidak harus dibayar di awal sehingga bisa dicicil selama pelajar mengikuti kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di sekolah.

“Kita percayalah sama Dinas Pendidikan, kalau nggak begitu malah nggak ada solusi dong. Nanti dibebankan (kepada pemerintah) dan Dinas Pendidikan akan mencari solusi minta waktu enam bulan,” ujar Imam.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS Minta Anies Tetap Tutup Tempat Hiburan Malam Selama Pandemi

Kepada Imam, Nahdiana berjanji Disdik akan berupaya mencari dana untuk mengganti uang pangkal bagi siswa yang tidak mampu di sekolah swasta. Hingga kini, kata dia, BMPS dan Disdik DKI masih mendata peserta didik yang tidak mampu dan bersekolah di sekolah.

“Ini buat yang sisa-sisa (pelajar yang tidak diterima di sekolah negeri), karena kalau pelajar yang sudah masuk (bayar uang pangkal) yah sudah dong. Nanti kita ketemu sekali lagi untuk cocokin data dan kita cari itu anak,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Kadisdik DKI Jakarta Nahdiana saat rapat kerja dengan komisi E DPRD DKI Jakarta. Nahdiana mengaku, saat ini pihaknya masih mendata peserta didik terutama pemegang KJP yang tidak diterima di sekolah negeri.

Pemkot Jakarta Pusat Imbau Pengelola Bioskop Perhatikan Sirkulasi Udara Sebelum Beroperasi Kembali

Kata dia, pemerintah daerah tidak ingin ada anak-anak di ibu kota yang tertahan mendapat pendidikan karena persoalan ekonomi. “Ini yang sedang kami sasar, dari sistem itu mereka yang tidak diterima (di sekolah negeri),” ujar Nahdiana.

Selain berkoordinasi dengan BMPS DKI Jakarta, kata dia, DKI juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag). Koordinasi diperlukan untuk membantu menampung anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (tingkat SD), Madrasah Tsanawiyah Negeri (tingkat SMP) dan Madrasah Aliyah Negeri (tingkat SMA/SMK).

Soalnya kewenangan sekolah tersebut berada di tingkat Kemenag. “Seperti yang saya katakan, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kemenag, bisa saja anak-anak ini (yang tidak lolos di sekolah negeri) dapat diterima di sekolah-sekolah di bawah Kemenag, ini yang sedang kami cari (peserta didiknya),” ungkapnya. (faf)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved