3 SIKAP Dewan Kehormatan PWI Terkait Beredarnya Daftar Wartawan dalam Perjalanan Dinas di KKP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) mengeluarka sikap terkait beredarnya selebaran berisi nama-nama wartawan dan besaran uang. 

Ketua DKI PWI Pusat Ilham Bintang mengingatkan pihak pihak tertentu agar menghentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan dan media pers cetak, online, maupun elektronik.

Apalagi para wartawan atau media pers itu tengah melaksanakan fungsi kontrol mengkritisi kebijakan pemerintah.

Peringatan Ketua DK PWI itu disampaikan Senin (13/7) siang menanggapi beredarnya daftar nama pemimpin redaksi yang memenuhi undangan perjalanan ke luar negeri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu.

Namun ada pihak yang tidak bertanggung jawab mem-framming daftar undangan perjalanan sedemikian rupa. Seakan tiket maupun hotel selama perjalanan yang ditanggung pemerintah dianggap sebaga suap.

"Asumsi itu jahat sekali. Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers," kata Ilham Bintang dalam siaran pers yang diterima Wartakotalive.com.

Padahal, lanjutnya, undangan seperti itu biasa saja, lazim diterima wartawan sejak pemerintahan manapun. Sejak era Presiden Bung Karno, Pak Harto, sampai era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pengundang memang menyediakan fasiliras tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengkoptasi wartawan," katanya.

• VIDEO: Polisi Benarkan Wartawan Metro TV Yodi Prabowo Diduga Dibunuh

• Ditanya Keributan dengan Krisdayanti, Aurel Hermansyah Pilih Diam dan Menghindari Wartawan

Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri tapi biaya negara dari uang rakyat, karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat.

"Data yang berasal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan itu insinuatif seolah olah menggambarkan pemberian suap padahal itu adalah dana perjalanan jurnalistik bersama Menteri Susi Pudjiastuti", kata Ilham seusai memimpin rapat DK PWI yang digelar secara online Senin ( 13/7 ).

Rapat itu diikuti Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo serta anggota Rossiana Silalahi, Rajapane, dan Nasihin Masha, khusus membahas kasus yang belakangan ramai dibicarakan di media termasuk media sosial tersebut.

Anggota DK - PWI Karni Ilyas berhalangan hadir. Namun, menyetujui dan mendukung apa pun keputusan rapat.

DK PWI, kata Ilham, merasa berkepentingan menyoroti kasus tersebut karena salah satu anggotanya yakni Pemred Kompas TV Rossi ikut tertera dalam daftar.

Rosianna Silalahi mendapat kesempatan pertama berbicara.

Sekaligus untuk mengklarifikasi insinuasi yang mengaitkan namanya.