25 Ribu Pekerja di Wilayah Banten Kena PHK, 60 Persennya Warga Pendatang
"Sudah ada 800 perusahaan yang memberhentikan karyawannya. Selain alasan pandemi, perusahaan -perusahaan ini juga ada yang pindah ke daerah lain
WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG --- Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menghantui di Provinsi Banten saat pandemi ini.
Sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini sudah ada 25.000 pekerja di wilayah Provinsi Banten menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Laporan PHK sampai saat ini sudah ada lebih 25.000 yang tercatat. Kami masih terus mendatanya," ujar Gubernur Banten, Wahidin Halim, saat dijumpai Wartakotalive.com di Hotel Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (9/7).
Wahidin menyebut dari angka tersebut, sebesar 60 persen merupakan warga pendatang. Sedangkan sisanya warga asal Banten.
"Mereka yang terkena PHK diminta membuat Kartu Prakerja. Tapi kan Kartu Prakerja ini langsung kewenangan pemerintahan pusat," ucapnya.
Menurutnya Pemprov Banten juga terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan -perusahaan.
Ada laporan bahwa mereka yang terkena PHK upahnya tak dibayarkan oleh perusahaan.
"Sudah ada 800 perusahaan yang memberhentikan karyawannya. Selain alasan pandemi, perusahaan -perusahaan ini juga ada yang pindah ke daerah lain," kata Wahidin.
Gubernur mengklaim meski banyak perusahaan yang tutup, tapi masih ada 15.000 perusahaan lainnya yang tetap beroperasi.
Tentunya ada sebagian perusahaan itu yang masih membuka lowongan pekerjaan.
"Upaya kami tetap menjaga iklim investasi berjalan baik di Banten ini. Banyak juga pabrik -pabrik besar yang datang ke sini. Tapi masalahnya masih banyak warga yang belum punya keterampilan. Oleh karena itu kami sedang membangun Balai Latihan Kerja (BLK) agar masyarakat asal Banten bisa terserap bekerja di perusahaan -perusahaan besar itu," tutur Gubernur.
Kartu kuning
Sementara itu, di wilayah Depok, untuk mempermudah warganya mencari kerja di tengah pandemi Covid-19, pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok membuka layanan pembuatan kartu kuning (AK.1).
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnasker Kota Depok, Epiyanti mengatakan, tiap kali pelaksanaan kegiatan padat karya, pihaknya selalu memasukan pelayanan pembuatan AK.1.
"Tujuannya, kami ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi lowongan kerja melalui aplikasi bursa kerja online," papar Epiyanti kepada wartawan di Depok, Kamis (9/7).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/wahidin-halim117.jpg)