Berita Nasional

Pemerintah Diminta Bubarkan BPIP, Anggarannya Bisa untuk Rapid Test Gratis 700 Ribu Orang

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengusulkan pemerintah membubarkan lembaga yang tidak produktif.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
BPIP 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengusulkan pemerintah membubarkan lembaga yang tidak produktif.

"Lembaga-lembaga yang tidak produktif, yang anggarannya Rp 200 miliar-Rp 1 triliun seperti BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) itu dibubarkan saja."

"Buat apa teriak Pancasila, bikin konser."

768 Pedagang di 147 Pasar di Indonesia Positif Covid-19, Banyak yang Anggap Virus Corona Konspirasi

"Padahal kalau dibubarkan sekitar Rp 217 miliar dalam setahun kita bisa untuk rapid test gratis untuk 700 ribu orang, kalau masing-masing biayanya Rp 280.000 orang per tes," tutur Bhima saat Diskusi Publik Bravos Radio Indonesia, Senin (29/6/2020).

Kemudian, Bhima menyebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga tidak produktif.

"Kemudian Kemenko Maritim dan Investasi itu, dari awal sudah ditentang."

PERNYATAAN Lengkap Jokowi Marahi Menteri Kabinet Indonesia Maju: Enggak Ada Progress Signifikan!

"Kenapa harus ada maritim dan investasi, sudah fungsinya tidak nyambung."

"Kemudian BKPM juga ditarik di bawah Kemenko Maritim dan Investasi, yang harusnya BKPM berada di bawah Kementerian Perekonomian," terangnya.

Jika pemerintah tidak membubarkan lembaga-lembaga tidak produktif tersebut, ia memprediksi Indonesia akan kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi seperti sebelum pandemi.

Pimpinan KPK Diam Soal Kasus Novel Baswedan, Bambang Widjojanto: Lu Kerja Apa Sebenarnya Cuy?

Ekonomi Indonesia yang disertai oleh lembaga tak produktif diibaratkan Bhima seperti rumah kartu yang rapuh.

"Sebelum pandemi sebenarnya kerapuhan-kerapuhan dan sinyal terjadinya krisis itu sudah terlihat, cuma sekarang dipas-pasin aja sama pandemi," ungkapnya.

Bhima menyebut para ekonom sudah meneriakkan pembubaran lembaga tidak produktif seperti BPIP.

Jokowi Ancam Rombak Kabinet, Wasekjen Partai Demokrat: Reshuffle Lebih Menarik Daripada RUU HIP

Sayangnya, pemerintah malah ingin melegalkan BPIP lewat RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

"Presiden sekarang cuma ngomel-ngomel."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved