Kabar Tokoh

Pengakuan Ahok Gaji Lebih Besar Komisaris Utama Pertamina Tapi Lebih Senang Jadi Gubernur Jakarta

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku lebih senang menjadi Gubernur DKI Jakarta.

TRIBUNNEWS/THERESIA FELISIANI
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020), seusai bertemu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku lebih senang menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Meski dari segi gaji, tentu lebih besar sebagai Komisaris Utama Pertamina ketimbang gaji Gubernur DKI Jakarta. 

Hal itu diungkapkan Ahok saat melakukan live Instagram dengan Presenter Andy F. Noya di @kickandyshow yang tayang pada Sabtu (27/6/2020).

Mulanya, Andy F. Noya bertanya pilihan Ahok menjadi Komut di perusahaan BUMN atau menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ahok Blak-blakan soal Gajinya sebagai Komisaris Utama Pertamina, Segini Jumlahnya

Ahok secara terang-terangan memilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Andy F Noya berbincang dengan Komut Pertamina Ahok di instagram live
Andy F Noya berbincang dengan Komut Pertamina Ahok di instagram live (Kolase foto Instagram @kickandyshow)

Pasalnya, kesempatan membantu orang lebih besar ketika menjadi gubernur.

"Mana yang lebih menyenangkan buat Anda jadi Komisaris atau jadi Gubernur," tanya Andi.

"Dua-dua sama tapi jadi Gubernur lebih enak, karena bisa nolong orang banyak," jawab Ahok.

Ahok menceritakan bahwa dana operasional di DKI Jakarta lebih besar.

Sehingga, dirinya bisa lebih banyak membantuk rakyat Jakarta.

Terlebih jika tanpa Wakil Gubernur, maka dana yang didapat akan lebih banyak.

"Saya punya dana operasional itu satu bulan kita bisa pakai hampir Rp 3 miliar untuk bantu orang miskin langsung saya transfer ke rekening dia masing-masing."

"Jadi kalau digabung tahu sendiri tanpa wakil bisa Rp 4 miliar lebih dana operasional, kita bisa bantu apa saja untuk masyarakat membutuhkan, terutama ijazahnya nyangkut," jelas Ahok.

5 Fakta Banjir Rob di Pantai Mutiara, Sekda Bantah Tanggul Jebol, Ahok Pastikan Rumah Anaknya Aman

Mantan suami Veronica Tan itu mengatakan banyak orang mendatangi Kantor Gubernur untuk meminta pertolongan.

Biasanya dia akan memberikan bantuan dengan dana operasional melalui transfer rekening Bank.

Pasalnya, dia juga tak mau terjadi kesalahpahaman atau tuduhan yang tidak benar terkait hal tersebut.

"Kadang-kadang ijazahnya nyangkut, dia butuh beli obat, menanggung BPJS, tiap pagi itu orang datang kita kasih saja, asal punya rekening, enggak punya rekening Bank kita bukakan saja di Bank DKI."

"Saya tidak mau dituduh nilep uang operasional kan, kalau kontan kan bisa dituduh nilep tapi kalau semua itu rekening bank, ditransfer ke yang mau kita bantu itu bisa tercatat dengan baik," kata Ahok.

Saat ditanya apakah benar lebih bahagian menjadi Gubernur, Ahok lantas membenarkannya.

Menjadi Komut dirinya tak memiliki dana operasional yang digunakan untuk membantu masyarakat.

"Iya jadi komisaris kita enggak punya dana itu," imbuhnya.

Gaji lebih besar

Dengan jelas, Ahok mengatakan bahwa gaji Komut PT Pertamina jauh lebih besar dari gaji Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Ahok saat melakukan live Instagram dengan Presenter Andy F. Noya di @kickandyshow yang tayang pada Sabtu (27/6/2020).

"Gedean mana gaji sebagai Gubernur atau Komisaris?" tanya Andy.

"Kalau gaji lebih gede jadi Komisaris lah," tegas Ahok.

Lalu, Andy F. Noya bertanya pilihan Ahok menjadi Komut di perusahaan BUMN atau menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kuliti Utang BUMN, Adian Napitupulu Kini Diserang dengan Tagar #SesatPikirAdianNapitupulu

Ahok secara terang-terangan memilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, kesempatan membantu orang lebih besar ketika menjadi gubernur.

"Mana yang lebih menyenangkan buat Anda jadi Komisaris atau jadi Gubernur," tanya Andi.

"Dua-dua sama tapi jadi Gubernur lebih enak, kita bisa nolong orang banyak," jawab Ahok.

Ahok menceritakan bahwa dana operasional di DKI Jakarta lebih besar.

Sehingga, dirinya bisa lebih banyak membantuk rakyat Jakarta.

Terlebih jika tanpa Wakil Gubernur, maka dana yang didapat akan lebih banyak.

"Saya punya dana operasional itu satu bulan kita bisa pakai hampir Rp 3 miliar untuk bantu orang miskin langsung saya transfer ke rekening dia masing-masing."

"Jadi kalau digabung tau sendiri tanpa wakil bisa Rp 4 miliar lebih dana operasional, kita bisa bantu apa saja untuk masyarakat membbutuhkan, terutama yang ijazahnya nyangkut," jelas Ahok.

Mantan suami Veronica Tan itu mengatakan banyak orang mendatangi Kantor Gubernur untuk meminta pertolongan.

Biasanya dia akan memberikan bantuan dengan dana operasional melalui transfer rekening Bank.

Pasalnya, dia juga tak mau terjadi kesalahpahaman atau tuduhan yang tidak benar terkait hal tersebut.

"Kadang-kadang ijazahnya nyangkut, dia butuh beli obat, menanggung BPJS, tiap pagi itu orang datang kita kasih saja, asal punya rekening , enggak punya rekening Bank kita bukakan saja di Bank DKI."

"Saya enggak mau dituduh nilep uang operasional kan, kalau kontan kan bisa dituduh nilep tapi kalau semua itu rekening bak, ditransfer ke yang mau kita bantu itu bisa tercatat dengan baik," kata Ahok.

Saat ditanya apakah benar lebih bahagian menjadi Gubernur, Ahok lantas membenarkannya.

Menjadi Komut dirinya tak memiliki dana operasional yang digunakan untuk membantu masyarakat.

"Iya jadi Komisaris kita enggak punya dana itu," imbuhnya.

Lalu secara gamblang, Ahok mengatakan gaji pokok Gubernur hanya Rp 7 juta.

Meski ada beberapa tunjangan, tetap saja gaji Komut di BUMN lebih besar.

"Iyalah kalau gajinya Gubernur kan cuma 7 juta lebih sebulan."

"Tunjangan uang makan kira-kira Rp 30 juta memang ada mobil, sopir tapi kan kita tidak bisa dapat," katanya.

Pria 53 tahun ini mengatakan bahwa gaji sebagai Komut BUMN sekitar Rp 170 juta.

"Kalau di Pertamina kita bisa dapat 170 juta gaji."

"Ya kalau jadi Gubernur adalah uang buat istilahnya PB 1 satu kali gaji 70 juta, tapi lebih enak bisa bantu orang karena ada dana operasional itu," ungkap dia.

Lihat videonya mulai menit ke-11:27:

Refly Harun Pernah Bela Ahok

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menegaskan dirinya netral dengan pemenrintah.

Dilansir oleh TribunWow.com, ia disampaikan melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Kamis (29/4/2020).

Refly Harun mengatakan bahwa dirinya tak suka jika dianggap anti pemerintah.

Ahli Tata Hukum Negara, Refly Harun menegaskan dirinya netral.. (Channel YouTube Refly Harun)

Ia menceritakan ketidaksukaannya pernah dikubukan dengan tokoh kritikus pemerintah dan diadu dengan tokoh pro pemerintah.

Refly Harun.
Refly Harun. (Kompas.com)

Seperti saat hadir menjadi narasumber di acara Rosi Kompas TV pada 2018 lalu.

"Mengenai hal-hal yang barangkali berbeda pendapat dengan pemerintah."

"Jadi waktu saya diadu dengan kelompok yang sokol pro pemerintah, padahal saya tidak suka dikatakan anti," ungkap Refly.

Mantan Komisaris Utama (Komut) Pelindo I ini menuturkan, dirinya mengkritik bukan karena tak suka.

"Karena saya mengkritik itu bukan karena tidak suka, makanya saya katakan menurut ilmu saya benar, saya akan katakan benar, tapi kalau dalam pemahaman ilmu saya keliru, saya akan katakan keliru," ujar dia.

Demi membuktikkan dirinya netral, Refly mengaku pernah membela Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak perlu dinonaktifkan sebagai gubernur karena kasus yang terjadi pada 2016 silam.

Update Infeksi Virus Corona di Dunia Minggu 28 Juni Pukul 9.30 Tembus 10 Juta Orang

Ia mengaku punya argumen terkait masalah tersebut.

"Tahun 2016 pernah saya mengatakan Ahok tidak perlu dinonaktifkan dalam kondisi dia sebagai tersangka waktu itu bahkan terdakwa."

"Wah itu ribut memancing pro dan kontra, tapi saya punya argumen-argumen, salah satunya bisa dilihat dari buku ini argumen-argumennya," ujar Refly sambil membawa bukunya berjudul 'Politik Keledai Pemilu'.

Waktu itu kelompok pendukung pemerintah senang dengan pendapatnya itu.

"Tetapi kelompok yang pro pemerintah senang mendapat itu karena kebetulan sama kepentingannya," sambungnya.

Namun, kelompok pendukung pemerintah tak suka ketika dirinya tak setuju soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurutnya Perppu itu membatasi demokrasi ormas.

"Tapi begitu saya mengatakan saya tidak sepakat dengan Perppu Ormas karena Perppu Ormas tersebut bisa mematikan organisasi, bisa melangkahi kebebasan berkumpul dan berserikat."

"Waduh giliran kelompok pro pemerintah memaki-maki saya," katanya.

Sehingga Refly menilai, terlibat sesuatu hal mengenai politik itu tak mudah.

"Nah ini susahnya makanya dealing with politician dengan pendukung-pendukunya ya mudah sekali, kalau kita sepakat misal pendapatnya sama itu dipuji, kalau pendapatnya berbeda dicaci maki biasa," ucapnya.

Lihat videonya mulai menit ke-1:38:

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Dana Lebih Gede, Ahok Mengaku Pilih Jadi Gubernur DKI timbang Komut BUMN: Kita Bisa Bantu Apa Saja

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved