RUU HIP

RUU HIP Lolos Sampai Paripurna, Fahri Hamzah: Partai Politik Miskin Ide

Fahri Hamzah angkat bicara mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang bisa lolos hingga paripurna.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berbincang dengan Tribunnews di ruang kerjanya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah angkat bicara mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang bisa lolos hingga paripurna.

Menurutnya, hal ini terjadi karena partai politik di era sekarang cenderung miskin ide.

Di mana, tidak ada ide untuk penolakan terhadap gagasan RUU HIP tersebut ketika diusulkan.

Tak Hadiri Sidang Majelis Partai Gerindra, Arief Poyuono: Saya Sibuk Ngurus Ayam

"Kalau idenya ada, tentu waktu diskusi (RUU HIP diusulkan) itu terjadi perdebatan terbuka."

"Bahwa ini berbahaya, anda berpretensi mengubah Pancasila," ujar Fahri Hamzah, dalam diskusi 'Fahri Hamzah dan Jalan Politik Partai Gelora' melalui live Instagram, Jumat (26/6/2020).

"Itu (ide penolakan) harusnya terungkap kalau anda ngerti sejarah perdebatan BPUPKI, ngerti idenya Sukarno, ngerti pikirannya Yamin, bagaimana ini bisa disimpulkan tanggal 18 Agustus."

Tak Bisa Ajukan Peninjauan Kembali, KPK Tidak Bisa Lagi Jerat Mantan Dirut PLN Sofyan Basir

"Dan itu enggak akan sampai (seperti) sekarang," imbuhnya.

Fahri Hamzah mengatakan, miskin ide berujung pada pelolosan wacana tersebut di Badan Legislatif (Baleg) dan di paripurna.

Namun karena RUU HIP sekarang menuai konflik, Fahri Hamzah menilai tidak ada yang berani bertanggung jawab atas ide awal yang memproduksi diusulkannya RUU tersebut.

Mahfud MD: Pesan Jokowi, Aparat Jangan Terlalu Sensi, Kalau Cuma Bikin Hoaks Ringan Biarin Saja

"Itu RUU HIP, enggak ada yang berani bertanggung jawab siapa yang mereproduksi idenya."

"Kan pada akhirnya menyalahkan kawan-kawannya. 'Oh, kami nggak ikut, kami ikut belakangan, kami enggak teken'."

"Padahal semua meloloskan di Baleg dan sampai di paripurna," tegasnya.

Kisah Doni Monardo Ditelepon Gubernur Jatim pada Malam Takbiran, Rp 10 M Ditransfer Saat Lebaran

Selain itu, masalah RUU HIP juga dinilai serupa dengan Omnibus Law.

Fahri Hamzah mengatakan tidak jelas apa yang diinginkan dengan adanya Omnibus Law, karena hingga saat ini cara menghadapi krisis saja tidak pernah dibahas.

"Sama dengan omnibus law, apa itu pikiran di belakangnya? Enggak ada. Itu juga kita enggak tahu pikirannya apa."

Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Jawa Timur dan Jakarta Kini Cuma Beda 345 Orang

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved