Kilas Balik
Ternyata Sri Sultan HB IX yang Menjadi PNS Pertama di Indonesia, Ini Bukti Sejarahnya
Banyak yang tak tahu jika orang pertama yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Keraton Yogyakarta.
WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Ketika sejumlah orang mengikuti tes masuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah departemen, terbetik di pikiran siapakah PNS pertama di Indonesia?
Seperti Wartakotalive.com kutip dari artikel Tribun Bali berjudul Sebelum Indonesia Merdeka, Inilah Sosok PNS Pertama di Nusantara, Dikenal Pria Baik Hati & Terhormat, banyak yang tak tahu jika orang pertama yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Keraton Yogyakarta.
Sejarah mencatat, Sri Sultan HB IX yang merupakan sosok disegani dan dihormati ini menjadi PNS pertama di Indonesia yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) 010000001.

Tahun 1940
Dilansir dari Kompas.com, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tercatat memiliki kartu PNS pada tahun 1940.
Ia diangkat oleh Alm AE Manihuruk sebagai PNS pertama di Indonesia.
AE Manihuruk merupakan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang saat itu statusnya bukan PNS, karena Kepala Badan kebanyakan berasal dari Pejuang, Tentara atau Politikus.
Sri Sultan HB IX mendapat NIP : 010000001.
Hal itu dibenarkan oleh Penghageng Tepas Dwarapura Keraton Yogyakarta, KRT Jatiningrat, Senin (16/12/2019).
"Iya benar PNS pertama. Ini fotocopy kartu PNS Beliau (Sri Sultan HB IX)," ujar KRT Jatiningrat.
KRT Jatiningrat mengatakan, awalnya ia juga tidak mengetahui bahwa Sri Sultan HB IX merupakan PNS pertama Indonesia.
Ia baru mengetahui setelah melihat salinan kartu PNS Sri Sultan HB IX.
Salinan kartu pegawai HB IX karena saat itu bertugas di Keraton untuk mengurusi dana tunjangan pensiunan janda pasca HB IX wafat.
Sultan HB IX tercatat menjadi Wakil Presiden Indonesia ke-2 yang menjabat 23 Maret 1973 – 23 Maret 1978.
"Waktu itu Beliau wafat, saya masih menjadi kepala Biro Umum. Sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan pensiun janda itu kan mengumpulkan data-data, masuklah NIP (salinan kartu pegawai) ini (milik Sri Sultan HB IX)," ujarnya.
Jatiningrat menjelaskan, kartu PNS milik Sri Sultan HB IX tersebut diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).
Di kartu itu juga tertera tandatangan Kepala BAKN, AE Manihuruk di Jakarta 1-11-1974.
Lalu, di dalam kartu PNS tersebut tertulis Sri Sultan HB IX menjadi pegawai pada tahun 1940.
Sri Sultan HB X mendapat NIP : 010000001.
"Waktu itu kita juga kaget, ternyata Ngarso Dalem itu NIP nya 010000001. Berarti inikan yang pertama," ujar dia.
Luar biasanya, lanjutnya, pengabdian Sri Sultan HB IX dihitung sejak tahun 1940.
Ini seperti yang tertera dalam kartu PNS Sri Sultan HB IX yang tertulis menjadi pegawai sejak 1940.
Padahal waktu itu Indonesia belum merdeka.
Pada tahun 1940, tepatnya tanggal 18 Maret, merupakan jumenengan (bertahta) Sri Sultan HB IX.
Saat jumenengan itu, Sri Sultan HB IX berpidato dan berjanji akan mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.
"Sejak semula Beliau itu memang pengabdiannya, bekerjanya, untuk memenuhi kebutuhan nusa dan bangsa," ujar dia.
KRT Jatiningrat lantas membacakan pidato Sri Sultan HB IX saat jumenengan:
"Sepenuhnya Saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat.
Terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa barat dan timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang timur harus kehilangan kepribadianya.
Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, tetapi pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa.
Maka selama tidak menghambat kemajuan adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam keraton yang kaya akan tradisi ini.
Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji. Semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan kepada saya."
Merujuk pidato itu, KRT Jatiningrat menegaskan pengabdian Sri Sultan HB IX untuk nusa dan bangsa bukan negara.
"Bukan negara, tetapi untuk kepentingan nusa dan bangsa. Sebab negara waktu itu Hindia Belanda, karena saat itu (Indonesia) belum merdeka," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah memang tidak menyebutkan alasan tersebut sebagai pertimbangan dituliskannya kepegawaian Sri Sultan HB IX pada tahun 1940.
"Tetapi pemerintah tidak mengatakan kayak gitu, artinya pemerintah tidak pernah menyebut kayak begitu. Bahwa ini yang menyebabkan, itu tidak," ujar dia.
Sri Sultan HB IX nama kecil Gusti Raden Mas Dorodjatun itu wafat tanggal 2 Oktober 1988 malam, saat berkunjung ke Amerika dan menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center.
Sultan HB IX kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja di Imogiri.

Siapakah AE Manihuruk?
Sosok Letnan Jenderal TNI (Purn) Arsenius Elias Manihuruk atau yang lebih dikenal dengan nama AE Manihuruk, lahir di Lumban Suhi Suhi Toruan, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara, pada 29 Februari 1920.
AE Manihuruk salah seorang tokoh yang pernah menjadi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) kini BKN.
Selanjutnya pada tahun 1988-1992, ia menjabat Wakil Ketua Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Lalu ia mendapatkan penghargaan sipil Bintang Mahaputra Adipradana.
Dikutip dari Wikipedia, semasa pertempuran Agresi Militer Belanda, A.E. Manihuruk menjabat sebagai Kepala Staf Batalion III sektor II sub Teritorial VII Sumatra Utara pada tahun 1948.
Setelah kemerdekaan, ia pun mengajar sebagai Dosen di Seskoad Bandung pada tahun 1966, kemudian setelah itu menjabat Wakil Kepala Staf Kodam V/Jaya tahun 1968.
Sepanjang hidupnya, A.E. Manihuruk seorang pekerja keras yang menguasai bidang administrasi dan perencanaan strategi, merumuskan berbagai pola-pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti pembuatan Nomor Induk Pegawai (NIP), pensiun untuk Pegawai dan disiplin PNS.
Pada tahun 1979, A.E. Manihuruk pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Sumatra Utara.
Pada tanggal 10 Januari 2003, A.E. Manihuruk meninggal dunia pada usia 82 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dan di kebumikan pada tanggal 16 Januari 2003 di Tugu Ompu Landit Simanihuruk (boru Sitohang) di Binangaborta, Lumban Suhi Suhi Toruan, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara.
Untuk mengenang nama dan dedikasinya, sejumlah gedung aula kantor regional BKN dinamai untuk menghormati A.E. Manihuruk.
Bahkan salah satu gedung yang dimiliki oleh Universitas HKBP Nommensen (UHN) Sumatera Utara juga dinamai sesuai namanya.
Konon pada masa itu, A.E. Manihuruk diketahui sebagai pejabat yang murah hati dan perhatian terhadap sukunya. Katanya, setiap orang Batak yang melamar ke BAKN 90% pasti diterima. Demikian pula jika melamar pegawai negeri, AE Manihuruk pasti membantu.
Biodata:
Nama: Letjen (Purn) AE Manihuruk
Lahir: Lumban Suhi-suhi, Pulau Samosir, Sumatera Utara, 29 Februari 1920
Meninggal: Jakarta 10 Januari 2003
Dikebumikan: Samosir 16 Januari 2003
Isteri: Rohim Boru Sihaloho
Anak: Yeni Rita Manihuruk, Guntur Manihuruk, Posman Manihuruk, Sahala Manihuruk, dan Sahat Manihuruk.
Pangkat Terakhir: Letnan Jenderal TNI
Jabatan Terakhir: Ketua Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) tahun 1972-1987
Organisasi: Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golongan Karya (Golkar) periode 1987-1992
Alamat Terakhir: Jalan Prambanan, Menteng, Jakarta Pusat. (*)
Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Sebelum Indonesia Merdeka, Inilah Sosok PNS Pertama di Nusantara, Dikenal Pria Baik Hati & Terhormat