Erick Thohir Pastikan Nilai Kinerja Pejabat BUMN Berdasar KPI, Bukan karena Faktor Rini Soemarno

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir memastikan tak akan mencopot semua pejabat perusahaan pelat merah yang dipilih saat era menteri BUMN sebelumnya, yakni Rini Soemarno.

Menurut dia, pengangkatan atau pencopotan direksi BUMN dilakukan berdasarkan kinerjanya, bukan berdasarkan like or dislike.

“Saya ingin klarifikasi, tidak semua Dirut yang diangkat menteri BUMN sebelumnya itu saya ganti. Kenapa? Itu bukan (gaya) kepemimpinan yang saya miliki,” ujar Erick saat telekonferensi dengan wartawan, Jumat (12/6/2020).

• Erick Thohir Bereskan Oknum-Oknum Terkait Sarinah, Akan Jadi Pusat UMKM Namun Bantah Anti Asing

• Jokowi Panggil Adian Napitupulu ke Istana, karena Kerap Kritik Menteri BUMN Erick Thohir?

Erick menambahkan, bos-bos BUMN yang berhasil menjalankan Key Performance Indicator yang dia berikan tak akan dilengserkan dari jabatannya.

“Saya utamakan dalam percayakan kepemimpinan harus ada KPI-nya. Saya enggak mau angkat dirut BUMN setiap tahun ganti, gimana mereka mau kerja? Saya enggak mau, tapi harus KPI tercapai,” kata Erick.

Erick pun mengaku tak suka dengan pejabat BUMN yang mencari muka di hadapan dirinya.

Menurut dia, keputusan dirombak atau tidaknya seseorang murni berdasarkan kinerjanya.

• VIDEO: Affifa - Pradi Dipanggil DPP PDIP Membicarakan Kesiapan Kampanye Pilkada Depok 2020

“Makin banyak yang WA (WhatsApp), malah saya enggak percaya. Kalau KPI-nya baik, saya pertahankan. Bukan karena isu dia diangkat menteri sebelumnya makanya diganti. Ya enggak juga, kalau KPI-nya enggak bagus, pasti diganti,” ucap dia.

Adian Dipanggil ke Istana karena Erick Thohir?

Sebelumnya Politikus PDIP Adian Napitupulu dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/6/2020) siang.

"Iya benar, tadi masuk jam 9 (ke Istana) jam 13.40, sendirian," kata Musyafaur Rahman, salah satu staf Adian Napitupulu di DPR, saat dihubungi Wartakotalive, Jumat siang.

Belum jelas apa alasan Jokowi memanggil aktivis 1998 itu ke Istana.

• Gelar Pilkada Serentak Saat Pandemi Covid-19, Ini Puluhan Juta Alat yang Dibutuhkan KPU

Namun, belakangan anggota Komisi I DPR itu gencar menyoroti kinerja Menteri BUMN Erick Thohir.

Sehari sebelum dipanggil Jokowi ke Istana, Adian Napitupulu menuliskan opinan soal kinerja Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, berikut ini isi lengkapnya:

BUMN DAN UMKM DALAM CERITA DAN ANGKA, SIAPA PAHLAWAN SESUNGGUHNYA?

Mana yang lebih banyak, utang BUMN atau utang luar negeri Malaysia?

Jangan kaget ya, total utang BUMN sekitar Rp 5.600 triliun, sementara total utang luar negeri Malaysia ada di kisaran Rp 3.500 triliun.

Prok.... prok .... ayo tepuk tangan karena BUMN ternyata juara, unggul Rp 2.100 triliun mengalahkan Malaysia.

Mungkin ada yang coba ngeles dengan membedakan asal utang, tapi utang mau dari tetangga, dari mertua atau dari bank, utang ya tetap saja utang.

Kenapa utang BUMN sedemikian besar? Ada yang bilang karena korupsi, ada yang katakan karena tidak efisien, tidak produktif, dan lain lain.

Tanggal 5 Desember 2019, di media, Erick Thohir sempat "mengeluh" bahwa BUMN banyak diisi pensiunan.

Konon di media, menurut Erick itu tidak sesuai dengan visi misi Presiden.

Erick juga jelaskan bahwa 58% penduduk Indonesia diisi angkatan muda (menurut PP 45/2015 usia pensiun itu 56 tahun). Mungkin saja ini menjadi sebab tidak produktif nya BUMN.

Lalu apa yang kemudian di lakukan Erick terkait para pensiunan di BUMN? Apakah ia akan mengganti para pensiunan itu dengan generasi yang lebih muda?

Eng ing eeeeng... 19 hari berikutnya, tepatnya 24 Desember 2019 Erick Thohir mengangkat Zulkifli Zaini yang berusia 64 tahun menjadi Dirut PLN.

Berikutnya, 17 Febuari 2020, Erick Thohir mengangkat Abdul Ghani di usia 61 tahun menjadi Dirut PTPN 3.

Selanjutnya, 29 Mei 2020, Erick Thohir mengangkat Krisna Wijaya yang berusia 65 tahun menjadi Komut Danareksa.

Jreeeng..... BUMN kembali di isi para Pensiunan dan yang muda kembali tersingkirkan. Memang lidah tak bertulang.

Beberapa waktu lalu Pemerintah sudah setuju memberi dana talangan lagi ke BUMN sebesar Rp 152 triliun.

Lucunya, beberapa BUMN yang dapat dana talangan itu adalah BUMN yang sudah go publik, salah satunya Garuda Indonesia sebesar Rp 8,5 triliun.

Di Garuda Pemerintah punya saham sebesar 60%, sisanya dimiliki pihak swasta, salah satunya 25,6% di miliki Chairul Tanjung.

Di sini ada yang aneh dan membingungkan. Logika perusahaan Go Publik ketika butuh dana segar setidaknya ada dua pilihan, pertama, mencari pinjaman. Kedua, menambah / menerbitkan saham baru. 

Nah, lucunya status Rp 8,5 triliun yang di dapat Garuda ini tidak jelas diberikan sebagai apa. Apakah sebagai pinjaman atau penambahan modal (saham) negara.

Dalam PP 23 tahun 2020, tidak dikenal istilah Pinjaman negara.

Yang ada hanyalah PMN, Penempatan Dana (tidak bisa diluar Perbankan), Investasi atau Penjaminan.

Ketika negara memberikan uang pada Garuda dari anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), maka tidak ada pilihan pemberian tersebut harus dalam bentuk PMN atau Investasi, tidak bisa yang lain.

Kecuali, pemerintah nekat menabrak PP yang di buatnya sendiri, dan itu adalah Pelanggaran Hukum yang tentunya sedang di tunggu para penggemar Impeachment.

Menteri itu untuk memecahkan masalah, bukan membuat masalah.

Kalau pemberian uang itu masuk pada kategori PMN atau Investasi, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah persentase saham pemilik saham yang lain bisa tergerus atau Delusi.

Sebagai contoh, jika Pemerintah memberi PMN Rp 8,5 triliun maka bisa jadi 25,6% saham milik Chairul Tanjung berkurang tinggal 8%, 5% atau mungkin dibawah itu.

Boleh jadi karena manisnya rayuan atau wabah corona pemerintah agak kurang fokus dan kurang jeli menegaskan status dana talangan itu.

Yang penting bagi pemerintah adalah mencegah Garuda bangkrut agar tidak terjadi PHK besar besaran.

Mencegah PHK besar besaran di Garuda Maka Erick Thohir tanggal 3 April 2020 memanggil Dirut Garuda.

Saat itu Erick Thohir minta agar Garuda tidak melakukan PHK.

Pada bulan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta Pengusaha (termasuk BUMN) tidak lakukan PHK.

Kira kira 27 hari kemudian yaitu tanggal 30 April, Dirut Garuda mengajukan syarat, PHK bisa dicegah asalkan ada relaksasi Financial.

Mungkin berniat menjawab keinginan Garuda maka 18 hari kemudian, tepatnya tanggal 19 Mei 2020 Menteri Keuangan menjanjikan dana talangan untuk Garuda sebesar Rp 8,5 triliun jauh lebih menguntungkan dibanding relaksasi financial.

Gedubrakkk.... setelah diminta jangan ada PHK oleh Presiden Jokowi dan Erick Thohir, lalu dana talangan Rp 8,5 triliun di rencanakan oleh Sri Mulyani, kenapa yang terjadi justru PHK dan Pe-rumahan serta penderitaan massal di Garuda?

Tanggal 17 Mei 2020 sekitar 400 Pramugari di rumahkan, 1 juni 2020 sekitar 181 Pilot di PHK dan 2 Juni 800 karyawan Garuda dirumahkan.

Bahkan berdasarkan surat JKTDZ/SE/70010/2020 sejak April, hingga hari ini Garuda bahkan menunda dan memotong besaran 10% hingga 50 % dari gaji sekitaran 25.000 karyawannya.

Lho.... lho..... Lalu rencana dana talangan Rp 8,5 triliun itu sesungguhnya untuk menyelamatkan siapa?

Menyelamatkan Garuda, menyelamatkan Karyawan atau jangan jangan menyelamatkan 40an % saham yang dimiliki swasta.

Yang lebih membingungkan, dari rangkaian derita karyawan Garuda ini, terjadi karena Menteri tidak menjalankan permintaan Presiden? Atau Dirut tidak menjalankan permintaan Menterinya?

Sulit menjawab ini, tapi terlepas siapa yang membangkang pada siapa, yang pasti sudah banyak karyawan Garuda yang di PHK, dirumahkan dan menderita karena gaji di potong dan di tunda.

Apakah PHK hanya dilakukan Garuda? Tidak !! Selain 181 Pilot Garuda, PHK terhadap 359 pekerja juga terjadi di PT Aerofood (anak Perusahaan Garuda), 490 pekerja di PT INKA dan aroma PHK massal juga tercium akan segera susul menyusul terjadi di berbagai BUMN lainnya.

Mandiri misalnya sudah lempar wacana hanya mempertahankan 20% kantor cabang dan menutup sekitar 2000 kantor cabang.

Andai tiap kantor cabang ada 5 karyawan saja, berarti yang terancam PHK bisa jadi sampai 10.000 orang.

Pengurangan BUMN dari 141 menjadi 107 lalu menjadi 80 an BUMN, Penutupan anak dan cucu BUMN yang sebentar lagi dilakukan juga semuanya sangat potensial berbuah PHK.

Presiden Jokowi menegaskan berkali kali untuk berusaha agar tidak terjadi PHK karena sebab apapun, tapi BUMN justru berancang ancang perampingan dengan konsekuensi PHK massal di masa Pandemi.

Kembali pada rencana Dana Talangan Rp 152 triliun. Dana itu digunakan untuk apa sesungguhnya? Kalau untuk tetap membuat BUMN bertahan hidup kenapa ketika sudah ada rencana dana lalu terjadi PHK sekian banyak?

Kalau ada dana talangan harusnya yang sekarat bisa di buat kembali sehat, yang sudah sempoyongan bisa kembali berdiri tegak.

Ini yang terjadi justru sebaliknya, dana talangan cair tapi sekian banyak anak cucu justru di tutup.

Membingungkan dan sulit mencari jawabannya, atau jangan jangan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR Komisi XI Kamrrusamad, mungkin saja benar yaitu untuk memuluskan pencapresan 2024.

Kalau dibilang untuk pencapresan nanti bisa debatable, tapi serangkaian video dari pembagian sembako sampai deklarasi di hotel tentunya agak sulit untuk di bantah.

Apalagi konon rumornya, ada yang membuat deklarasi untuk mendukung seorang menteri jadi capres 2024 lalu tidak lama kemudian diangkat jadi komisaris salah satu BUMN. Hmmm teori baru nih, Cara cepat jadi komisaris.

Sebelum masuk pada sedikit cerita dan angka terkait UMKM, maka ada baiknya juga situasi covid menjadi momentum yang bagus untuk Presiden melihat lebih jernih kinerja para menterinya, dan bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan evaluasi kabinet.

Setelah cerita dan angka tentang BUMN, Sekarang mari kita bandingkan dengan UMKM.

Tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi banyak perusahaan besar yang tutup, bank bangkrut, pabrik gulung tikar.

PHK merebak di mana-mana. Ketika situasi semakin buruk dan mencekam, para pengusaha besar itu berlomba cari aman dengan pergi keluar negeri.

Siapa pelaku ekonomi yang tersisa dan bertahan di Indonesia saat itu? Jawabannya adalah UMKM, mulai dari pedagang kaki lima, warteg, warung kelontong, penjual sayur keliling, pedagang bubur ayam dan sektor usaha mikro dan kecil lainnya.

Ya... mereka yang tersisa, yang setia menjaga agar roda ekonomi negara tetap berputar.

Ketika situasi kembali membaik, banyak pengusaha besar itu pulang lagi ke Indonesia dan berdiri di depan seolah pahlawan, kembali berkoar, atur sana atur sini.

Situasi ekonomi serupa sedang terjadi hari ini, pabrik, kantor, bank, mall, bioskop, tempat hiburan semua tutup.

Ekonomi melemah, PHK menurut kadin sudah tembus 6 juta orang, defisit mencapai Rp 1.039 triliun. Serupa tapi tak sama dengan tahun 1998 karena krisis terjadi dari sebab yang berbeda.

Untuk kesekian kalinya UMKM kembali membuktikan keperkasaan, ketangguhan dan kepahlawanannya.

Sudah hampir 4 bulan situasi Darurat Corona di berlakukan, BUMN menjerit, Pengusaha besar menjerit, tapi UMKM walau terseok terus berjalan tanpa lobi lobi.

UMKM membuat roda ekonomi terus berputar di bawah, transaksi jual beli tetap terjadi, perputaran uang terus tidak berhenti di tangan para pelaku UMKM.

Saat truk peti kemas hilang dari jalan, di gang gang dengan sepeda atau motor pelaku UMKM tetap mengirim tahu, tempe, kue rumahan, jamu, sayur, telur, dan bahan kebutuhan pokok tetap beredar dari tangan ke tangan, dari warung di rumah kontrakan, dari kampung ke kampung. Tangguh luar biasa!

Percaya atau tidak, mau tertawa meremehkan atau tidak, terserah, tapi data menunjukan bahwa usaha Mikro di Indonesia mempekerjakan tidak kurang dari 107 juta orang, usaha kecil 5,7 juta orang dan usaha menengah 3,7 juta orang.

Mereka para pelaku UMKM berkeringat, bekerja tanpa ribut ribut, tanpa tim sosmed untuk populerkan citra diri.

Mereka bekerja dalam kesunyian dan keheningan tanpa puja puji tapi nyata menyelamatkan negara ini.

Bagaimana dengan para pengusaha besar itu?

Para pengusaha besar bisa jadi termasuk BUMN yang kerap melobi kemudahan, fasilitas, pengurangan pajak, pinjaman berskala besar dengan bunga rendah, dana talangan dan kemudahan kemudahan lainnya itu ternyata dalam data hanya mempekerjakan 3,58 juta pekerja atau sekitar 3% dari total pekerja se Indonesia.

Sangat sedikit tidak berbanding seimbang dengan semua tuntutan dan permintaan ini itu mereka.

Huffff.... andaikata Program Padat Karya yang dicanangkan Presiden Jokowi diimplementasikan dengan membagikan Rp 152 triliun itu untuk modal kerja masing masing Usaha Mikro melalui KUR Mikro dan kecil sebesar Rp 25 juta saja.

Maka, setidaknya akan ada 6 juta usaha Mikro dan Kecil yang bergeliat dan lepas dari sesak napasnya.

Andai tiap usaha mikro dan kecil itu mempekerjakan 3 orang saja maka paling tidak ada 18 juta lapangan kerja untuk 18 juta orang.

Itu kalau Rp 152 triliun, nah kebayang gengak kalau 50%, dari dana PEN yaitu Rp 320 triliun jadi KUR Mikro yang disalurkan langsung, sekali lagi langsung ke UMKM tanpa mampir kanan kiri?

Maka paling tidak ada 12.800.000 UMKM akan bangkit lalu akan ada setidaknya 38.400.000 lapangan kerja kembali terbuka, 38.400.000 orang kembali mendapatkan pekerjaan,

Sebagai catatan tambahan, Menurut Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, hingga saat ini Kredit Macet / Bermasalah atau NPL (Non Performing Loan) dari Kredit Ultra Mikro ternyata hanya 0%.

Mungkin ada yang bisa carikan data pembanding berapa besaran NPL dari pengusaha pengusaha besar?

Sebagai penutup, Mungkin ada yang bertanya, "apa maksud tulisan ini?" Apakah Adian sudah tidak dukung Jokowi?

Hmmmm saya ini cuma skrup kecil dari mesin kampanye besar.

Saya sudah ikut hore hore mendukung Jokowi sejak Jokowi menuju Ibukota untuk menjadi Gubernur, lalu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, dan sampai sekarang saya tetap mendukung Jokowi dan belum terpikir untuk meninggalkannya apalagi dalam situasi sulit saat ini.

Lalu kenapa saya menulis ini? Ya karena saya mau mengambil peran menjaga Jokowi dengan cara yang berbeda, bukan dengan memujinya setinggi langit tapi mengingatkannya terus menerus dengan beragam cara.

Walaupun mungkin cara saya membuat banyak orang di sekeliling Jokowi merasa gerah dan mungkin memusuhi saya dengan berbagai cara, termasuk mungkin menggunakan Buzzer.

Salam Hormat

Adian Napitupulu
Sekjen PENA 98. (CC)

Pangkas 35 Perusahaan

Erick Thohir sendiri mengaku telah memangkas 35 perusahaan pelat merah.

Semula, jumlahnya sebanyak 142 perusahaan dan saat ini tinggal tersisa 107 BUMN.

Hal tersebut diungkapkan Erick saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/6/2020).

“Alhamdulillah dari 142 BUMN, sekarang kita kategorikan BUMN jadi 107. Jumlahnya turun signifikan,” ujar mantan bos Inter Milan itu.

Tak cukup sampai di situ, Erick berniat mengurangi lagi perusahaan pelat merah yang ada.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN.

“Ini akan kita turunkan terus kalau bisa sampai ke angka 70 sampi 80 ke depannya. Tahap satu sudah, berikutnya akan coba kita lakukan,” kata Erick.

Tak hanya itu, Erick juga telah memangkas klaster-klaster BUMN yang ada. Tadinya, terdapat 27 kluster dan saat ini dipangkas hanya menjadi 12 klaster BUMN.

Adapun 12 kluster tersebut, yakni klaster energi dan gas, klaster minerba, klaster perkebunan dan kehutanan, klaster pupuk dan pangan, klaster farmasi, klaster industri pertahanan, klaster asuransi, klaster media, klaster infrastruktur, klaster pariwisata, serta klaster sarana dan prasana.

“Klaster ini terbentuk berdasarkan value chain, supply chain atau juga bisa mensinergikan core business yang ada,” ucap dia.

Berkurangnya jumlah BUMN ini tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, di antaranya adalah sektor farmasi dan asuransi.

“Khususnya pada situasi pandemi COVID-19 merupakan saat yang tepat melakukan restrukturisasi untuk memperkuat posisi BUMN baik posisi keuangan maupun posisi dalam industri,” kata Erick

Untuk sektor farmasi, Erick berhasil membuat holding BUMN Farmasi, di mana PT Bio Farma (Persero) menjadi induk perusahaan dengan anggota perusahaan yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.

“Selain untuk efisiensi, holding ini bertujuan memperkuat kamandirian industri dan meningkatkan ketersediaan produk kesehatan,” ujar Erick.

Sementara untuk sektor asuransi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau (BPUI) didapuk menjadi perusahaan induk dengan anggotanya yaitu PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Terbentuknya holding asuransi ini dilandasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Erick Thohir menggaris bawahi, ke depannya, pihaknya akan terus meningkatkan efisiensi dan restrukturiasi BUMN. Diakuinya, saat ini masih banyak BUMN yang memiliki lini bisnis yang sama dan berpotensi untuk dikonsolidasi.

“Bersama dengan Kementerian Keuangan, kami akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai tata kerja pelaksanaan Tim Restrukturisasi BUMN. Saat ini, SKB sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya kami juga akan berdiskusi dengan kementerian teknis terkait,” kata Erick, dikutip Antara.

Erick menambahkan, efisiensi akan terus dilakukan, setidaknya hingga jumlah perusahaan BUMN mencapai sekitar 80-an.

Menteri BUMN Erick Thohir Sindir PT Telkom yang Dianggap Ketinggalan Zaman

Kerap kali Menteri BUMN Erick Thohir sindir gaya bisnis PT Telkom - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang dianggap telah ketinggalan zaman.

Menurut Erick, sindiran tersebut diutarakan agar Telkom mau berbenah dan mengubah gaya bisnisnya.

“Kemarin saya bicara bukan diskreditkan Telkom atau BUMN lain, tapi saya memacu untuk inovasi dan kalau bisa pas ada senggolan itu, bisa mempercepat mengubah bisnis dari old ke new,” ujar Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Erick menilai Telkom harus bisa mentransformasikan bisnisnya ke digital.

Hal ini perlu dilakukan agar Telkom tak tergerus zaman.

“Kekuatan Telkom luar biasa, jaringan dan data basenya, sayang sekali data base ini atau jaringan ini diambil asing,” kata Erick.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir gaya bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).

Menurut mantan Presiden Inter Milan ini, laba dari Telkom justru malah lebih banyak disumbang dari anak usahanya, yakni PT Telkomsel.

Telkomsel sendiri menyumbang sekitar 70 persen dari laba Telkom.

Meski kontribusi laba Telkomsel sangat besar, Telkom juga masih harus berbagi keuntungan dengan Singapore Telecom atau Singtel yang juga jadi pemegang saham Telkomsel. 

Menurut Erick, meski sebagai BUMN besar dengan sumber daya mumpuni, Telkom dinilainya kurang banyak berinovasi menggenjot pendapatan dari segmen lain, seperti data cloud di dalam negeri yang malah banyak digarap perusahaan asing.

“Enak sih Telkom-Telkomsel dividen revenue digabung hampir 70 persen, mendingan enggak ada Telkom. Langsung aja Telkomsel ke BUMN, dividennya jelas,” ujar Erick di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Banyak Pihak Ingin Erick Thohir Mundur dari Menteri BUMN: Mungkin Saja Saya Cuma Setahun

Kali ini, Menteri BUMN Erick Thohir buat pengakuan menghebohkan, yakni banyaknya pihak ingin Erick Thohir mundur dari Menteri BUMN.

Tak hanya itu, pengakuan lainnya yakni masa jabatan Erick Thohir cuma setahun dampak dari banyaknya pihak ingin Erick Thohir mundur.

Mengenai banyak yang ingin Menteri BUMN Erick Thohir mundur saat mengumumkan penyelesaian restrukturisasi utang PT Krakatau Steel di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Erick Thohir meminta agar Krakatau Steel menjalankan opersional secara baik.

Alasannya, dia tak mau jika suatu saat dia dicopot sebagai Menteri BUMN, justru meninggalkan beban ke penerusnya.

"Sekarang kuncinya operasional, ini yang saya harapkan."

"Salah satunya yang saya titip juga ke lak Wamen, kalau habis restrukturisasi, operasionalnya mesti benar," kata Erick Thohir.

"Jangan nanti ada problem di menteri yang akan datang, 5 tahun mendatang, atau satu tahun mendatang."

 "Karena mungkin saja saya cuma setahun, yang mau goyang, suruh mundur banyak kok," sambungnya.

Erick Thohir meminta agar bisnis semua BUMN dilakukan secara baik dan berkelanjutan.

Untuk itu, dia mengaku tengah fokus membenahi BUMN, salah satunya agar BUMN kembali ke bisnis intinya (core business).

"Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita."

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Erick Thohir: Tak Semua Dirut BUMN yang Diangkat Rini Soemarno Saya Ganti", Penulis : Akhdi Martin Pratama