Cerita Donald Trump yang Tak Berani Memecat Menhan AS Meski Terang-terangan Menolak Perintahnya

Dalam pandangan sang Presiden, kerusuhan yang ditimbulkan sudah membuat baik penegak hukum maupun Garda Nasional kewalahan.

Oleh sebab itu, dia pun mengusulkan untuk menerjunkan pasukan aktif di jalan-jalan AS untuk meredam aksi yang juga disertai penjarahan tersebut.

Namun, para penasihatnya, termasuk Chairman Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, menentang Presiden mengaktifkan UU Pemberontakan 1807.

Esper, seorang lulusan West Point dan pernah menjadi perwira Angkatan Darat, melihat bahwa mengaktifkan UU itu tidak akan berguna.

• VIDEO: Pasar Rawasari Ditutup Karena Belasan Pedagang Positif Covid

Saat berancang-ancang memecat Esper, Trump sempat berkonsultasi dengan Kepala Staf Gedung Putih, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan Senator Tom Cotton.

Dalam pandangan mereka, mendepak Esper memberikan kerugian ganda bagi Trump.

Di antaranya, dia tidak mempunyai banyak waktu mencari kandidat ideal untuk mengisi posisi itu.

Kemudian, pemecatan tersebut bisa membuat Pentagon berada dalam keadaan kekosongan pimpinan jelang Pilpres AS pada November mendatang.

• Valencia Tawar Bek Fiorentina Seharga Rp 238 Miliar

Mark Esper Malah Dapat Dukungan

Menolak perintah Presiden Donald Trump untuk kerahkan militer hadapi demonstran, Menteri Pertahanan AS, Mark Esper malah dapat dukungan.

Seperti diketahui, Efek domino akibat tindak kriminal seorang polisi Amerika Serikat, Derek Chauvin terhadap seorang warga kulit hitam bernama George Floyd semakin meluas.

Selain demonstrasi dan ricuh dibanyak wilayah Amerika Serikat, apa yang terjadi di negeri Paman Sam itu juga membuat situasi Presiden Amerika Serikat (AS) semakin pelik.

• Menteri Pertahanan AS Menentang Kebijakan Trump Kerahkan Militer Hadapi Demo Kematian George Floyd

• Rusuh di AS Meluas, Presiden Trump Perintahkan Menhan Terjunkan Tentara

Pada Rabu (3/6/2020), Menteri Pertahanan AS, Mark Esper justru menentang apa yang dititahkan atasannya, Donald Trump.

Mark Esper menentang penerapan hukum yang jarang digunakan seperti mengerahkan militer untuk mengatasi protes nasional atas kebrutalan polisi terhadap warga Afrika-Amerika.

Padahal dua hari sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata bahwa dia bisa memanggil tentara untuk meredam protes massa.