Dana Bantuan Sosial DKI Telah Terpakai Rp 1,2 Triliun

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta telah mencairkan duit sekitar Rp 1,2 triliun untuk bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 sejak sejak bulan April sampai Juni.

Hingga kini, sisa anggaran yang tersedia untuk bansos mencapai Rp 4,1 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, total anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk bansos selama Covid-19 mencapai Rp 5,3 triliun melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

• Kantornya Didatangi KPK Terkait Pembebasan Lahan Waduk Pondok Ranggon III, Ini Kata Kepala BPKD DKI

Ia mengatakan, bila anggaran tersebut tidak cukup pemerintah akan mengalokasikannya kembali saat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2020 pada Agustus nanti.

“Kalau ditanya ada atau nggak, yah duitnya berjalan seiring penerimaan (pajak) yang masuk. Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember 2020 ini mudah-mudahan ini cukup,” kata Edi saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Selasa (9/6/2020).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan anggarannya untuk penanganan Covid-19 sebagaimana arahan Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran penanganan Covid-19 ini diprioritaskan untuk tiga sektor, di antaranya kesehatan, jaring pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi.

• Gerindra Usulkan Bantuan Sosial Tunai, Ahmad Muzani: Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Pilkada

“Tiga sektor ini yang harus dijaga, sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp 5,3 triliun,” imbuhnya.

Di sisi lain, DKI juga menganggarkan sekitar Rp 4,8 triliun untuk bansos lainnya yang selama ini telah berjalan.

Bansos itu di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan sebagainya.

Untuk pos anggaran ini pada Mei 2020 lalu, pihaknya telah mengucurkan dana sekitar Rp 748 miliar. Sementara bulan Juni Rp 396 miliar, bulan Juli Rp 275 miliar, September Rp 689 miliar, Oktober Rp 413 miliar, November Rp 839 miliar dan Desember Rp 1,4 triliun.

• Pendapatan Pajak Jeblok, Anies Pastikan Bantuan Sosial Warganya Terus Berjalan

“Kami bikin jadwal pembayaran karena untuk menyesuaikan kemampuan anggaran. Contoh September kami bayar agak besar karena ada penyalurahn DBH (dana bagi hasil) triwulan III,” ujarnya.

Menurutnya, pada bulan Desember 2020 ini pemerintah daerah akan mendapatkan DBH 2019 dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 triliun. Saat ini DKI baru menerima DBH 2019 yang dibayar 2020 sebesar Rp 2,6 triliun dari Rp 5,1 triliun.

“Piutang kami akan dibayar 50 persen dari pemerintah pusat pada Desember nanti,” ujarnya.

• Bantuan Sosial Pemerintah bagi Petani Patahkan Anggapan Diskriminasi

Dia menambahkan, APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi hingga Rp 47 triliun. Namun,, APBD DKI Jakarta itu diperkirakan akan mengalami perubahan yang lebih baik karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memasuki masa transisi.