PSBB Jakarta

DPRD DKI Minta Panti Pijat Jangan Dibuka Lagi Saat New Normal, Ini Alasannya

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta agar panti pijat tetap ditutup saat menghadapi kenormalan baru atau new normal.

WARTA KOTA/RANGGA BASKORO
Ilustrasi salah satu lokasi Panti Pijat Pitra, Jalan Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta agar panti pijat tetap ditutup saat menghadapi kenormalan baru atau new normal.

Kondisi ini menggambarkan masyarakat beraktivitas kembali dengan mengedepankan protokol pencegahan Covid-19, sehingga perekonomian kembali tumbuh.

“Saya kira nanti protokolnya pasti kan ada jaga jarak, dan sebagainya. Kalau memang untuk panti pijat harus jaga jarak, yah pasti susah karena nggak bisa diterapkan untuk panti pijat,” ujar Yani saat dikonfirmasi pada Rabu (3/5/2020).

Diskotek dan Panti Pijat di DKI Akhirnya Boleh Beroperasi Kembali, Protokol Kesehatan Disiapkkan

UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Juni 2020: 8.406 Pasien Sembuh, 28.233 Positif, 1.698 Wafat

Menurutnya, griya panti pijat sangat berpotensi tinggi terhadap penularan Covid-19. Sebab terapis pijat dengan konsumen cenderung bersentuhan, apalagi pelanggannya berasal dari berbagai latar belakang kehidupan maupun pekerjaan.

“Apalagi nanti yang datang banyak orang-orang asing, terus nggak ketahuan mereka bawa penyakit kan, kasihan nanti malah tertular (terapisnya),” kata Yani yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Meski demikian, secara keseluruhan Yani mendukung rencana DKI untuk kembali mengoperasikan tempat pariwisata demi perekonomian Jakarta. Akan tetapi Yani mengingatkan kepada DKI untuk segera memaparkan konsep new normal kepada masyarakat.

PSSI Resmi Memutuskan Lanjutkan Liga 1 dan Liga 2 2020, Digelar Bulan Oktober?

Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa melakukan penyesuaian untuk beraktivitas kembali di tengah wabah Covid-19.

“Dampak ekonomi sangat terasa, kita juga sudah dengar kemarin (paparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) untuk APBD 2020 yang dicanangkan Rp 87,95 triliun sekarang perkiraan menjadi Rp 47,2 triliun atau 53 persen penurunannya,” ucap Yani.

Senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah. Politisi dari Fraksi PAN ini menyebut, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tempat usaha yang terdapat sentuhan langsung dilakukan pada fase akhir.

Sekolah Penerbangan Curug Tangerang Kembali Dibuka dalam Penerapan New Normal

“Kayak supermarket dan restoran itu bukan langsung bersentuhan dengan manusia (jadi bisa dilonggarkan), tapi kalau spa itu kan sentuhan langsung, jadi kalau itu fase terakhir setahu saya,” kata Farazandi.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved