Virus Corona

KPU Siap Gelar Pilkada Serentak pada Desember 2020, Maret dan September 2021, TPS Akan Ditambah

KPU Siap Gelar Pilkada Serentak pada Desember 2020, Maret dan September 2021. Arief Budiman : TPS Akan Ditambah

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) memberikan salinan penetapan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (tengah) dan Maruf Amin (kanan), saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) dilonggarkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, baik pada Desember 2020, Maret dan September 2021.

Namun, tahapan-tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai kondisi dan syarat yang disepakati antara pemerintah dan KPU.

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual pada, Rabu (27/5/2020).

"Pada prinsipnya, KPU siap melaksanakan tahapan Pilkada lanjutan baik itu bulan Desember, Maret maupun September, tetapi tahapan-tahapan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan syarat pada bulan apa kita akan melaksanakannya," kata Arief dikutip dari Kompas.com pada, Rabu (27/5/2020).

Arief mengatakan, untuk jadwal Pilkada yang disepakati pada 9 Desember 2020, pada prinsipnya harus sesuai protokol kesehatan Covid-19.

"Mulai melindungi diri dengan tata cara kesehatan menggunakan masker dan hand sanitizer dan disifektan pada ruangan tertentu," ujarnya.

Arief juga mengatakan soal kebutuhan menjaga jarak aman di TPS dengan memperluas area dan menambah bilik suara.

Selain itu, jumlah pemilih di TPS akan dikurangi, dari yang semula bisa mencapai 800 pemilih menjadi 400 pemilih.

Konsekuensinya, jumlah TPS perlu ditambah.

"Kententuan UU, jumlah pemilih TPS sampai 800 pemilih, kalau kita kurangi setengahnya sampai 400 per TPS konsekuensinya jumlah TPS akan bertambah. Dan konsekuensinya akan terjadi penambahan anggaran untuk logistik," tuturnya.

Halaman
12
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved