2,3 Juta Data Penduduk Bocor, Pakar Siber: Sistem IT KPU Patut Dipertanyakan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Publik tanah air kembali dikejutkan oleh kabar bocornya 2,3 juta pemilih tanah air dari KPU.

Adalah akun twitter @underthebreach yang mengabarkan hal ini.

Saat dicek di Raid Forums data yang disajikan plain dan bisa didownload member secara gratis.

Adapun data yang disebar di forum internet mencakup nama, jenis kelamin, alamat, nomor KTP dan KK, tempat tanggal lahir, usia, status lajang atau menikah.

Data yang disebar pelaku adalah data 2013, setahun sebelum pemilu 2014, sebagian besar data pemilih DIY.

Akun yang menyebarkan di Raid Forums adalah Arlinst.

• Konser Raya Dari Rumah Kompas TV Bersama Dompet Dhuafa, akan Dimeriahkan Radja hingga Anisa Rahman

• Selama Diterapkan PSBB Diprediksi ada 400.000 Kehamilan tidak Direncanakan di Indonesia

• Soal Pemenang Lelang Motor Listrik Bertanda-tangan Presiden Jokowi, Wanda Hamidah Enggan Berkomentar

Saat dihubungi Wartakotalive.com pada Jumat (22/5), pakar keamanan siber Dr Pratama Persadha mengatakan, memang berbahaya data ini jika disebar dan digunakan pihak tidak bertanggungjawab, khususnya karena adanya data nomor KTP dan KK.

“Data yang disebar tanpa enkripsi sama sekali. Nomor KTP dan KK bersamaan misalnya bisa digunakan untuk mendaftarkan nomor seluler dan juga melakukan pinjaman online bila pelaku mahir melengkapi data,” jelas chairman lembaga riset siber Indonesia CISSReC (Communication & Informatian System Security Research Center) ini.

“Saat dicek kembali, halaman yang dibuka oleh akun Arlinst ini sudah hilang. Bahkan saat dicek di twitter banyak akun yang mentracking akun Arlinst dan mencurigai akun tersebut sedang mencari sensasi, terlihat dari beberapa akun medsos dan marketplacenya,” tambahnya.

Terakhir di Raid Forums terpantau data sudah di-download oleh sekitar 100 akun.

Untuk mengunduh sendiri harus memiliki minimal 8 kredit, yang setiap 30 kredit harus dibeli seharga 8 euro via paypal.

• H-3 Lebaran, 8.013 Kendaraan Dialihkan ke GT Cikarang Barat 3 untuk Kembali ke Jakarta 

• H-2 Lebaran, Sebanyak 5.000 Penumpang Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang

• Begini Aturan Libur Idul Fitri di Arab Saudi: Masjid Tutup, Lockdown Total, Mal Tutup

“Meski KPU menjelaskan bahwa itu adalah data terbuka, tapi bukan berarti tidak perlu dilindungi. Bukan informasi rahasia, tapi informasi yang perlu dilindungi minimal dienkripsi agar tidak sembarangan orang bisa memanfaatkan. Apalagi verifikasi data DPT hanya perlu data NIK, bukan semua data dijadikan satu apalagi tanpa pengamanan,” terangnya.

Pratama menambahkan bila data ini dikombinasikan dengan data market place yang lebih dulu terekspos, maka akan dihasilkan data yang cukup berbahaya dan bisa dimanfaatkan untuk kejahatan.

“Misalnya mengkombinasikan data telepon dari marketplace dengan data KTP dan KK, jelas ini sangat berbahaya,” jelasnya.

Pratama menilai peristiwa ini juga harus menjadi peringatan bagi dukcapil agar bisa mengamankan data kependudukan.