Virus Corona
Bangkitkan Daya Beli Masyarakat, Data RT/RW untuk Bansos Putaran Pertama Tak Wajib Diverifikasi
Muhadjir Effendy mengungkapkan kendala dalam data bantuan sosial dari RT/RW, yang harus diverifikasi di tingkat kabupaten/kota.
lihat foto
"Memang ini ada data yang tidak sinkron."
"Oleh sebab itu saya minta ini agar segera diselesaikan, agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul bisa segera mendapatkan," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta mekanisme bansos dibuat lebih terbuka dan transparan ke depannya.
• UPDATE Kasus Covid-19 di DKI 18 Mei 2020: Pasien Positif Tambah 88 Jadi 6.010 Orang, 1.301 Sembuh
Tentunya, dengan melibatkan RT dan RW untuk mendata pembagian bansos tersebut.
"Libatkan, saya kira dilibatkan RT, RW, desa, dibuat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan," pinta Jokowi.
Kepala Negara pun berharap permasalan terkait bansos bisa segera selesai.
• Oplos Sapi dan Babi, Tersangka Bilang Daging Impor kepada Pembeli, Pakai Formalin dan Pewarna
Sehingga, masyarakat yang terdampak benar-benar bisa merasakan bansos dari pemerintah.
"Sehingga semuanya bisa segera diselesaikan, baik itu yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, bansos tunai, saya kira itu ditunggu oleh masyarakat," tutur Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19.
• Sudah 65.642 Pengendara Langgar PSBB di Jadetabek, Terbanyak Tak Pakai Masker
Juga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan.
Jokowi berharap pelibatan lembaga tersebut akan mampu mencegah praktik-praktik korupsi bansos.
• Bukan Pelonggaran, Pemerintah Bakal Lakukan Pengurangan PSBB
Hal itu disampakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas 'Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa' yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5/2020).
"Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau Kejaksaan."
"Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol, agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujar Jokowi.
• Agar Ekonomi Berputar Saat Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Berikan Uang Tunai Ketimbang Sembako
Kepala Negara juga menyoroti masalah prosedur yang berbelit-belit terkait penyaluran bansos bagi warga yang terkena dampak Covid-19.
