Virus Corona

Bangkitkan Daya Beli Masyarakat, Data RT/RW untuk Bansos Putaran Pertama Tak Wajib Diverifikasi

Muhadjir Effendy mengungkapkan kendala dalam data bantuan sosial dari RT/RW, yang harus diverifikasi di tingkat kabupaten/kota.

Warta Kota/Muhammad Azzam
Muhadjir Effendy saat menghadiri acara Dialog Nasional bersama ratusan pelajar di Plaza Metropolitan, Tambun, Kabupaten Bekasi, Sabtu (12/1/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan kendala dalam data bantuan sosial dari RT/RW, yang harus diverifikasi di tingkat kabupaten/kota.

Namun, Muhadjir Effendy mengatakan untuk penyaluran bansos putaran pertama, data dari RT/RW tidak harus diverifikasi ke tingkat kabupaten/kota terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Muhadjir Effendy seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5/2020).

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Jakarta Turun Hingga 88 Persen Selama PSBB

"Jadi kita sekarang sepakati semua data yang dihimpun oleh RT/RW baik untuk kepentingan Kemensos maupun dana bantuan desa, tidak diharuskan untuk diverifikasi dulu di tingkat kabupaten/kota."

"Paling tidak untuk pembagian putaran pertama," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy menyebut, verifikasi data penerima bansos bisa dilakukan untuk putaran selanjutnya.

PSBB di Kota Bekasi Kemungkinan Tak Diperpanjang, Wali Kota Siap Lakukan Relaksasi

Tidak perlunya verifikasi data untuk penerima bansos dilakukan agar daya beli masyarakat segera pulih.

"Soal nanti putaran kedua akan diberlakukan (verifikasi) lagi silakan."

"Tetapi ini untuk memburu agar daya beli masyarakat segera pulih."

KRONOLOGI Bahar Smith Diciduk Lagi Saat Asimilasi, Sempat Minta Izin Merokok Sebatang

"Untuk segera memutar nadi ekonomi yang sekarang mengalami hibernasi ini segera bisa terjadi di lapangan," jelas Muhadjir Effendy.

Ia juga meminta para kepala daerah agar memahami tentang kebijakan yang baru diputuskan tersebut.

"Karena itu saya mohon melalui konferensi pers ini kepada semua bupati/wali kota, mohon dimaklumi, mohon disadari tentang kebijakan ini," pintanya.

Pamer Nisan Indonesia Bin Terserah Kalian Kami Tunggu di Sini, Ini Penjelasan Kepala TPU Jombang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masih ada data yang tidak sinkron terkait warga penerima bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19.

Untuk itu, Presiden meminta ketidaksinkronan data itu diselesaikan agar masyarakat segera mendapat bantuan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas 'Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa' yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5/2020).

 UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 18 Mei 2020: 18.010 Pasien Positif, 4.324 Sembuh, 1.191 Meningal

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved