Jokowi: Yang Kita Larang Itu Mudik, Bukan Transportasinya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah saat ini fokus pada pelarangan mudik dan pengendalian arus balik.

Kebijakan larangan mudik tetap berlaku pada minggu ini dan minggu depan.

"Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi, dua minggu ke depan."

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 18 Mei 2020: 18.010 Pasien Positif, 4.324 Sembuh, 1.191 Meningal

"Pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujar Presiden dalam rapat terbatas penanganan Covid-19, Senin (18/5/2020).

Presiden meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk membantu memastikan pelarangan mudik berjalan efektif di lapangan.

Pelarangan dilakukan terhadap aktivitas mudiknya, bukan transportasi.

• UPDATE Kasus Covid-19 di DKI 18 Mei 2020: Pasien Positif Tambah 88 Jadi 6.010 Orang, 1.301 Sembuh

"Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya."

"Karena transportasi, sekali lagi transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita."

"Dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya. 

• Oplos Sapi dan Babi, Tersangka Bilang Daging Impor kepada Pembeli, Pakai Formalin dan Pewarna

Presiden menegaskan, sampai saat ini belum ada pelonggaran atau relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah baru mempersiapkan skenario adanya pelonggaran PSBB.

Skenario tersebut akan diterapkan pada momentum yang tepat.

• Sudah 65.642 Pengendara Langgar PSBB di Jadetabek, Terbanyak Tak Pakai Masker

"Setelah melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan, biar semuanya jelas," katanya.

"Karena jangan muncul nanti, keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum," tegas Presiden.

Pelonggaran PSBB, menurut Presiden, harus diputuskan secara hati-hati.

• Razia PSBB di Kranji Bekasi, Aparat Malah Temukan 104 Botol Miras