Tidak Dapat THR, Karyawan yang Bekerja di Kota Depok bisa Datangi Posko Aduan di Kantor Disnaker

Manto mengatakan, ketentuan dikeluarkannya THR oleh perusahaan manakala masa kerja karyawan sudah lebih dari satu tahun.

Warta Kota
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Depok, Manto saat ditemui wartawan di SMK 1 Perintis, Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Depok, Selasa (14/1/2020). 

Bagi karyawan yang memiliki persoalan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan tempatnya bekerja di wilayah Kota Depok, tidak perlu resah.

Karyawan yang tidak menerima THR bisa mengadukan persoalannya itu ke Posko Pengaduan THR di Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok.

Dalam aturan pembayaran THR di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran yakni maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum hari raya.

“Kami buka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker, sejak kemarin tanggal 14 sampai 19 Juni 2020,” ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto saat dihubungi wartawan, Jumat (15/5/2020).

Manto mengatakan, ketentuan dikeluarkannya THR oleh perusahaan manakala masa kerja karyawan sudah lebih dari satu tahun.

Sehingga dengan begitu, karyawan tersebut berhak menerima THR dengan besaran satu bulan gaji.

Sedangkan untuk THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya diberikan secara proporsional.

Bila dalam kurun waktu H-7 perusahaan tetap tidak juga memberikan THR, maka karyawan bisa langsung mengajukan aduan ke Posko THR.

“Namun, ada pengecualian bagi perusahaan yang belum mampu atau dilakukannya penundaan sesuai Surat Edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan RI nomor N/6/HI.00.01/V/2020, “Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19,” paparnya.

Dalam SE yang diterbitkan, lanjutnya, memuat ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau dibayarkan dengan cara dicicil bagi pengusaha yang tidak mampu membayar kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku.

Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah, jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja atau buruh.

“Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” tuturnya.

Oleh karenanya, dengan peraturan yang telah ditetapkan ini, Manto mengingatkan para pengusaha atau pemimpin perusahaan untuk agar memenuhi hak tenaga kerja.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved