Dipastikan Agenda PPDB Kota Tangsel di Tengah Pandemi Covid-19 Tetap Terlaksana, Simak Penjelasannya

WARTAKOTALIVE.COM, SERPONG - Dipastikan, agenda Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tetap berjalan, walau saat ini virus corona atau Covid-19 mewabah.

Terkait agenda pelaksanaan PPDB Kota Tangsel di tengah pandemi Covid-19, dijelaskan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Tangsel, Taryono.

Ia pun memastikan agenda PPDB Kota Tangsel di pertengahan tahun ini tetap terlaksana.

Taryono mengatakan agenda PPDB pada tahun ini akan dilaksanakan dengana cara online di tengah wabah virus corona yag melanda Kota Tangsel.

• Imbuan Disdik Tangsel ke Sekolah Swasta, Biaya Daftar PPDB Boleh Ditangguhkan Sampai Pandemi Selesai

• Disdik Jateng Tegaskan Proses PPDB Tahun Ini Seluruhnya Online, Siswa Tak Perlu Datang

• Sekolah se-Banten Diliburkan sampai Lebaran Begini Menentukan Kenaikan Kelas dan Proses PPDB

"PPDB di tengah Covid-19, semua jenjang dilaksanakan secara jarak jauh atau daring," ujar Taryono dikonfirmasi, Tangsel, Rabu (13/5/2020).

Taryono memastikan pihaknya akan memonitoring seluruh kegiatan penerimaan siswa baru tersebut.

Sebab, penerimaan tidak dikenakan biaya apapun.

"Gratis, tentu akan ada sanksi tegas bagi yang memungut biaya," jelasnya.

Kata Taryono, pihaknya bertanggung jawab menyelenggarakan PPDB online bagi jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP.

Pada PPDB TK Pembina berlangsung mulai 8-13 Juni 2020. Sedangkan untuk tingkat SD, PPDB berlangsung pada 8-20 Juni 2020.

Sementara jenjang SMP, pendaftaran dibagi menjadi dua gelombang berdasarkan jalur.

Yang pertama, jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali, dibuka pendaftaran pada 16-20 Juni 2020, sedangkan pengumuman pada 26 Juni 2020.

Ke dua untuk jalur prestasi akademik nilai rapor dan prestasi lomba, pendaftaran pada 30 Juni - 2 Juli 2020, dan pengumuman pada 6 Juli 2020.

Biaya Daftar PPDB Boleh Ditangguhkan Sampai Pandemi Selesai

Imbas pandemi Covid-19, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini tentunya tidak bisa disamakan dengan tahun sebelumnya.

Sebab selain kesehatan, dampak pandemi virus corona yang hingga kini belum mereda ini juga menyerang sektor ekonomi masyarakat.

Orang tua siswa yang hendak mendaftarkan PPDB akan berhitung dua kali mempertimbangkan biayanya, terutama untuk sekolah swasta.

Maka itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Taryono, mengharuskan kepada yayasan atau pengelola sekolah swasta agar memahami situasi.

Biaya pendaftaran yang biasanya ditagih di awal, boleh ditangguhkan sampai pandemi selesai.

“Dalam situasi pandemi ini, maka, segala sesuatunya harus dipermudah. Kalaupun ada kesepakatan misalnya, operasional, invenstasi kan tidak bisa dihilangkan, tapi itu ditangguhkan, nanti, setelah pandemi selesai dan ekonomi telah kembal,” ucap Taryono, Selasa (12/5/2020) seperti dilansir TribunJakarta.com.

“Maka, pada sekolah swasta, agar jadi perhatian, PPDB ini jangan kemudian akan membebankan pembiayaan di awal tahun semua. Bisa dibicarakan lebih baik,” paparnya.

Jumlah sekolah negeri di Tangsel memang belum memadai untuk mengakomodir seluruh pendaftarnya.

Contohnya data tahun 2019 jumlah SMP negeri di Tangsel, hanya mampu menampung 30% jumlah lulusan SD.

Selebihnya harus rela tersisih dan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Disdik Jateng Tegaskan Proses PPDB Tahun Ini Seluruhnya Online, Siswa Tak Perlu Datang

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) segera digelar tahun ini.

Akibat wabah Covid-19, sejumlah teknis PPDB di Jawa Tengah mengalami perubahan dari pelaksanaan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (8/5/2020).

Kepada Ganjar, Jumeri menerangkan perbedaan-perbedaan itu, diantaranya acuan nilai penerimaan siswa.

"Kalau dulu syarat mendaftar acuannya surat keterangan hasil ujian nasional (UN), sekarang karena UN ditiadakan maka acuannya adalah nilai rapor dari semester 1-5"

"Kami sudah berikan perintahkan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta serta Mts untuk membuat surat keterangan nilai rapor itu," kata Jumeri.

Mengenai zonasi, Jumeri menerangkan ada perbedaan dari tahun lalu.

Jika tahun lalu jalur zonasi ditetapkan 80 persen, pada pelaksanaan PPDB tahun ini, zonasi hanya ditetapkan minimal 50 persen.

Sisanya diisi jalur prestasi 30 persen, afirmasi untuk anak miskin, difbel dan olaraga sebesar 15 persen dan jalur perpindahan orang tua sebesar 5 persen.

"Untuk pelaksanaan pendaftaran, pendaftaran jalur inklusi dan kelas olahraga akan dimulai pada 2-4 Juni 2020, sementara jalur reguler kami mulai pada 15-25 Juni," terangnya.

Gubernur Ganjar Pranowo menerima Kadisdik Jateng Jumeri guna paparan rencana sistem PPDB Jateng th 2020 di Puri Gedeh, Jumat (8/5/2020). (Dok Humas Pemprov Jateng).

Semua pelaksanaan pendaftaran lanjut Jumeri akan dilaksanakan secara online.

Siswa dan orang tua siswa diminta tidak perlu datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran.

Bahkan sejumlah persyaratan lanjut dia juga akan diubah sesuai kondisi.

Misalnya surat keterangan sehat dari dokter untuk calon siswa SMK, karena Covid-19, surat itu diganti dengan pernyataan orang tua.

"Soalnya kalau harus mencari surat itu, nanti mereka berbondong-bondong ke rumah sakit atau puskesmas"

"Itu cukup berbahaya, sehingga kami mengganti dengan keterangan orang tua," tegasnya.

Terkait daya tampung, PPDB tahun ini menampung 216.156 siswa, terdiri dari kapasitas SMA 115.908 dan kapasitas SMK 100.248.

Sementara lulusan SMP/Mts tahun ini di Jateng totalnya sekitar 513.178 siswa.

"Kami tidak menambah kuota, karena sisa kuota ini biar ditangkap sekolah-sekolah swasta yang ada," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menitipkan terkait integritas dalam proses PPDB.

Ganjar tidak mau ada orang tua siswa yang menitipkan anaknya atau memalsukan data-data demi anaknya diterima di sekolah tertentu.

"Tolong integritas diperhatikan betul. Buat saja surat pernyataan, kalau melakukan pemalsuan data, sanksinya apa. Apakah bisa dikeluarkan atau bagaimana," tegasnya.

Ganjar juga mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan jalur khusus bagi anak-anak tenaga medis yang berjuang melawan Covid-19.

Anak-anak para tenaga medis itu diminta Ganjar dimasukkan dalam kuota jalur afirmasi.

"Jadi ini usul saja, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan Covid-19," tutupnya. (M23/Wartakotalive.com/TribunJakarta.com/SumberLain)