Hari-Hari Menanti THR PNS Cair, Berikut Lima Fakta yang Perlu Diketahui Seputar THR PNS 2020

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Tak semua PNS akan terima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini.

Fakta terbaru menyebutkan hanya 13 kriteria yang menerima THR PNS 2020.

Untuk golongan tertentu, umumnya golongan pejabat, dipastikan tak dapat THR karena kondisi keuangan negara terkait imbas virus corona.

• UPDATE Fakta Terbaru Pencairan THR PNS/TNI/Polri yang Akan Dibagikan Minggu Kedua Mei

• Ini Golongan PNS yang Dapat dan yang Tak Dapat THR, Benarkan Akan Cair 13-14 Mei 2020?

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti mengatakan, THR untuk PNS akan cair paling cepat 10 hari sebelum Idul Fitri.

Artinya, bila Lebaran tahun ini jatuh pada 23-24 Mei 2020, maka THR untuk PNS akan cair pada 13-14 Mei 2020, masih di Bulan Suci Ramadan.

Seperti diketahui, kabar THR PNS 2020 jadi sorotan semenjak virus corona atau COVID-19 mewabah di Indonesia.

• Didi Kempot Wariskan 8 Korek Zippo Langka, Diantaranya Pemberian dari Keluarga Dekat Soeharto

Pemerintah banyak mengalihkan dananya untuk menanggulangi Virus Corona (COVID-19), sehingga berpengaruh dalam pencairan THR PNS 2020.

Meski demikian, THR PNS dipastikan akan cair pekan kedua Mei 2020.

Rincian besaran THR PNS dan angota TNI-Polri juga sudah ditentukan yang nilainya berkurang karena pandemi Virus Corona (COVID-19).

Berikut update fakta terbaru THR PNS 2020 

1. Perubahan kebijakan

Pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi para aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS).

Aturan ini tertuang di dalam surat Menteri Keuangan dengan nomor S-343/MK.02/2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberian THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

• Daftar PNS/TNI/Polri yang Tidak Dapat THR Ramadan 2020, Termasuk Kapolres dan Wakil Menteri

Di dalam surat tersebut tertulis, sehubungan dengan fokus pemerintah dalam menangani  virus  corona (Covid-19), maka diperlukan kajian ulang terhadap kebijakan belanja negara tahun 2020.

Termasuk, kebijakan pemberian THR yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP).