Virus Corona Jabodetabek
Bantuan Paket Sembako dari Presiden Joko Widodo Tiba di Tambora, Langsung Dibagikan ke Warga
Bantuan paket sembako dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah diterima warga Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Penulis: Desy Selviany | Editor: PanjiBaskhara
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekitar 2.000 lebih bantuan paket sembako dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah diterima warga Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Diketahui, paket sembako dari Presiden Jokowi, sebagai bantuan bencana virus corona atau Covid-19 yang saat ini melanda DKI Jakarta.
Dikatakan Lurah Kalianyar Daniel Azka Alfarobi, distribusi bantuan paket sembako Jokowi yang pertama mereka terima sejak Jumat (24/4/2020).
Kira-kira 1.000 lebih paket sembako saat itu didistribusikan ke empat RW di Kalianyar yakni RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 07.
• Hore, Jokowi Tetapkan Korban PHK Jadi Prioritas Kartu Prakerja. Berikut Cara Daftar dan Syaratnya
• Gara-gara Bantuan Sembako Ibu RT dan Warganya Baku Hantam, Kini Sudah Damai
• CATAT! Nomor WhatsApp Pengaduan Masalah Bansos yang Dipungli Hingga Salah Sasaran
Kemudian bantuan sembako tahap dua kembali dibagikan Selasa (28/4/2020) kepada empat RW lainnya.
Mereka yang kebagian sembako Selasa lalu ialah warga RW 09, RW 04, RW 05, dan RW 06.
Pembagian sembako terakhir berlangsung Rabu (29/4/2020) kepada satu RW yakni RW 08 Kalianyar.
"Jadi total ada delapan RW di Kalianyar yang mendapatkan sembako dari Presiden Jokowi," jelasnya dihubungi Kamis (30/4/2020.
Dalam prosesnya pembagian sembako itu menerapkan sistem door to door.
Setelah truk dari PT Pos Indonesia tiba, pihaknya membagikan sembako ke Ketua RW untuk nantinya diantarkan ke warga yang sudah terdata.
Para karang taruna dan ojek pangkalan juga dikerahkan untuk membagikan sembako ke rumah-rumah warga.
Daniel sendiri mengaku tidak tahu persis terkait kategori penerima sembako dari Presiden.

Pasalnya pihaknya hanya menerima data penerima sembako dari pemerintah pusat.
"Data nama warga dan alamat itu dari pemerintah pusat. Kami hanya monitoring pendistribusian saja," ujarnya.