Ridwan Kamil: 63 Persen Warga Jawa Barat Kelas Menengah Jatuh pada Garis Rawan Miskin

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa banyak warganya yang terdampak akibat pandemi virus corona saat ini.

Bahkan untuk wilayah Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil mengatakan 63 persen warga kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin.

Pihaknya pun saat ini masih terus melakukan pendataan.

Agar pemberian bantuan sosial atau bansos tepat sasaran.

• Jadwal Belajar dari Rumah Lewat TVRI, Kamis 29 April 2020, Tayangan Melindungi Anak dari Bullying

• Lion Air kembali Buka Penerbangan Domestik, Penumpang harus Sertakan Surat Keterangan Sehat

• IPW Kritik Kebijakan Jokowi: Larang Mudik, tapi 500 TKA China boleh Masuk ke Sultra 

Seperti yang diungkapkan di akun Instagram-nya, @ridwankamil pada Rabu (29/4/2020).

Pendataan warga untuk mendapatkan bansos masih banyak yang invalid.

"Dinamika Bansos. Terdapat 1,7 juta data KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," kata Ridwan Kamil.

Jadi, lanjutnya, sebelum ada aparat di daerah yang marah-marah, Ridwan Kamil mempersilakan instrospeksi.

Kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK-nya tidak ada.

"Terjadi lompatan luar biasa, warga yang dibantu bansos melompat dari 9 juta jiwa sebelum covid menjadi 38 juta jiwa setelah covid. 63 persen warga Jawa Barat kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin," jelasnya.

• Debat Terbuka antara dr Tirta dan Jerinx SID Bahas Konspirasi Virus Corona, Rabu 29 April

• KAI Percepat Pengembalian Uang Pembatalan Tiket via KAI Access Jadi Tiga Hari, Ini Ketentuannya

Dalam datanya, terlampir, data terakhir per 28 April 2020 terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam sembilan pintu bantuan.

Itulah kenapa menurut Ridwan Kamil, provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di dua pintu dari sembilan pintu bantuan.

Dengan memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear.

"Tujuh pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab penerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April," jelasnya.

Tolak Bansos