Profil Mantan Ketua IDI Kartono Muhammad, Anak Tukang Kue dan Mayor TNI AL yang Kritis Era Soeharto

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepergian dr Kartono Muhammad di tengah pandemi virus corona atau covid-19 membawa duka bagi banyak pihak, khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Sebab diketahui, mantan Ketua Umum Pengurus Besar periode 1985-1988 dan periode 1991-1994 itu diketahui tidak berhenti membaktikan diri bagi dunia kesehatan Indonesia semasa hidupnya. 

Dikutip dari Kompas.com pada 25 Juni 2009, dr Kartono Muhammad yang akrab disapa Kartono itu sempat membenahi organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar (PB) IDI 1985-1988.

Di bawah kepemimpinannya, struktur organisasi IDI diperkuat sehingga tidak sebatas perkumpulan yang dikelola secara bergantian.

Di IDI misalnya, atas gagasannya, dibentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI).

Majelis ini anggotanya dokter-dokter dari berbagai angkatan, berlatar belakang berbagai agama, budaya, etnis dan latar belakang keahlian.

Majelis ini secara truktural tidak di bawah Ketua PB IDI, tetapi di bawah Kongres.

”Karena itu keputusannya bisa obyektif dan bahkan bisa menegur atau menindak tegas ketua umum organisasi bila terbukti melanggar disiplin kedokteran,” kata peraih penghargaan Satya Lancana Satya Dharma (1962) dan Satya Lancana Penegah (1970) ini.

Selain meletakkan tonggak awal upaya menegakkan etika kedokteran, Kartono juga menggagas pendirian Badan Pembelaan Anggota PB IDI.

”Setiap dokter yang tengah menghadapi masalah terkait etika kedokteran akan mendapat pendampingan hingga dokter bersangkutan mendapat putusan apakah melanggar etika atau tidak secara adil dan obyektif,” ujarnya.

Adapun untuk melindungi kepentingan pasien, ia dan jajaran pengurus IDI membuat lembaga pengaduan.

Hampir setiap surat keluhan dari masyarakat yang masuk ke PB IDI dijawab sendiri oleh Kartono.

“Sebagian besar kasus yang diadukan adalah soal komunikasi. Masalah komunikasi antara dokter dan pasien memang masih harus terus ditingkatkan," ungkap Kartono.

Namun bila ada dugaan pelanggaran etika kedokteran, saya akan mengajukan ke MKEK untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Kartono, PB IDI juga berani bersuara keras, bahkan kritis terhadap berbagai persoalan kesehatan dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan.