Korlantas Polri: 9.333 Kendaraan Dipaksa Putar Balik Karena Hendak Mudik

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan secara nasional, sebanyak 9.333 kendaraan mudik putar balik.

Diketahui, data ribuan kendaraan hendak mudik putar balik tersebut terhitung selama empat hari pemberlakuan penyekatan mudik secara nasional.

Kegiatan penyekatan mudik nasional ini, diketahui diberlakukan dari wilayah Palembang hingga Jawa Timur, baik roda empat maupun roda dua.

"Secara nasional keseluruhan dari Lampung hingga Jawa Timur sampai hari ke empat 9.333 yang sudah diputar balik," ujar Istiono, ke awak media di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2020, Jalan Sultan Agung, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Selasa (28/4/2020) sore.

• Nekat Mudik Pengendara Motor Dipaksa Putar Balik di Check Poin Bekasi,Alasannya Takut Mati Kelaparan

• VIDEO: Sudah Dilarang Mudik, Bus di Terminal Bayangan Tangerang Masih Angkut Penumpang

• Terminal Bayangan di Kota Tangerang Masih Menjamur Angkut Pemudik

Istiono mengungkapkan upaya penyekatan mudik yang dilakukan berjalan efektif.

Hal itu dikarenakan kendaraan yang kedapatan hendak mudik mulai berkurang tak seperti pada hari peetama dan kedua.

"Cek poin yang sudah dibangun semua berjalan efektif. Indikasi mereka yang mudik ini dari hari ke hari sudah mulai menurun," imbuh dia.

Kata Istiono belum ada sanksi yang diberikan bagi mereka yang nekat mudik.

Bahkan kemungkinan besar para pengendara hanya disuruh putar balik saja.

Apalagi, penyekatan larangan mudik ini masuk dalam Operasi Ketupat yang penegakkan hukumnya dilakukan secara persuasif.

"Itu sudah sanksi (putar balik) karena jauh-jauh berangkat diputar balikkan, kalau bandel lagi malah kena sanksi sosial dari masyarakat"

"Makanya saya harap kesadaran masyarakat untuk mencegah Covid-19 secara patuhi aturan tidak mudik," bebernya.

Istiono pun menanggapi mengenai banyaknya alasan pemudik, baik itu beralasan tak ada pekerjaan hingga takut kelaparan.

Namun Istiono menegaskan, kepolisian menyisir dan mendatanya agar mereka mendapatkan bantuan sosial.

Selain semua kepala daerah wajib memastikan warganya baik berKTP setempat maupu luar daerah agar mendapatkan bantuan.