Virus Corona Jabodetabek
Terima Laporan Pembagian Bansos Tidak Merata, Pimpinan DPRD DKI: Harusnya Data Dicek Dulu
Pimpinan DPRD DKI Jakarta menerima laporan dari masyarakat, soal tidak meratanya bantuan sosial (bansos) dari pemerintah daerah kepada warganya.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menerima laporan dari masyarakat, soal tidak meratanya bantuan sosial (bansos) dari pemerintah daerah kepada warganya.
Legislator meminta kepada eksekutif, dalam hal ini Dinas Sosial DKI Jakarta, untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan, tahap awal pembagian bansos yang dimulai pada Kamis (9/4/2020) lalu dianggap tidak merata.
Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak warga yang dianggap membutuhkan bansos tersebut justru tidak menerimanya.
“Harusnya data dicek dulu dengan kondisi di lapangan. Pihak-pihak mana yang diprioritaskan dapat, dan mana yang tidak,” kata Zita berdasarkan keterangan yang diterima pada Senin (13/4/2020).
• BREAKING NEWS: Yusuf Mansur Dukung Anies Baswedan Pada Pilpres 2024 dan Ajak Warga Baca Shalawat
• BREAKING NEWS:Wali Kota Bima Arya Tinggalkan RSUD Kota Bogor, Bagikan Foto-foto Bikin Netizen Nangis
• Kisah Kedekatan Glenn Fredly dan Mutia Ayu Hingga Memutuskan Jadi Pasangan Sehidup Semati
Menurutnya, pemerintah daerah harus melibatkan perangkat RT dan RW dalam mendistribusikan bantuan tersebut.
Mereka dianggap lebih mengetahui secara rinci latar belakang warganya, sehingga bantuan yang diserahkan tepat sasaran.
“Ini semua hal yang baru dan pandemi berkepanjangan harus menjadi bahan pembelajaran. Harapan di kemudian hari mekanisme penyaluran bansos lebih rapi dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang dia terima, DKI menyerahkan bantuan tersebut mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
• LIVE STREAMING Zoom Wali Kota Bogor: Bima Arya Bocorkan Ramuan Ajaib untuk Lawan Virus Corona
Dari data itu, mayoritas yang mendapatkan bantuan adalah keluarga pra-sejahtera karena memiliki Kartu Jakarta Pintar (KNP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan sebagainya.
“Kami di Komisi E turut mengawasi dan terus memberikan real time (data terbaru) mengenai masukan setiap saat agar benar-benar bantuan sosial tersebut tepat sasaran,” kata Zita yang juga menjadi Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.
Meski demikian, Zita mengapresiasi bantuan yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada warganya.
Sebab DKI lebih dulu menyalurkan bantuannya kepada masyarakat dibanding pemerintah pusat.
• PAKAR Prediksi Wabah Covid-19 di Indonesia Akan Berakhir Mei 2020, Ini Syaratnya