Ini Kriteria 9 Juta Keluarga yang Berhak Menerima Bantuan Langsung Tunai Rp 600.000 Selama 3 Bulan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin.

Bantuan ini sebagai upaya meminimalisasi dampak pandemi virus corona baru.

Warga yang mendapatkan BLT adalah mereka yang berdomisili di luar Jabodetabek.

• Mau Dapat BLT Rp600 Ribu selama 3 Bulan di Tengah Pandemi Virus Corona, Begini Syaratnya

• MULAI April, Jokowi Bakal Bagikan Bantuan Sembako untuk Warga Jabodetabek Senilai Rp 600 Ribu

Sementara di Jabodetabek, warga miskin akan mendapatkan sembako dengan nilai sama, yakni Rp 600.000 per bulan.

"Presiden menyetujui usulan kami untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama tiga bulan, dengan indeks juga Rp 600.000 per keluarga," kata Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat dengan Presiden, Selasa (7/4).

Juliari menyebutkan, BLT akan pemerintah berikan kepada seluruh keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kementerian Sosial (Kemensos).

• Ini Kronologi Kasus dan Penangkapan 3 dari 6 Pelaku Penganiayaan dan Pembakaran Waria di Cilincing

Tapi ada syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Pra-Kerja.

Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

"Nanti kami juga minta data tambahan dari pemda," ujar Juliari yang menambahkan, BLT akan mulai pemerintah salurkan bulan ini.

• Pilih Tutup Restoran Selama Pandemi Virus Corona, Irma Darmawangsa: Rugi Doang Kalau Tetap Buka

9 Juta Keluarga

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ada 9 juta keluarga yang akan mendapatkan BLT di luar Jabodetabek.

"Di luar Jabodetabek ada 9 juta keluarga yang diusulkan untuk mendapatkan BLT," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas, Selasa (7/4).

Meski begitu angka penerima tersebut juga bisa berkurang mengingat pemerintah masih melakukan klarifikasi data.

Pemberian BLT akan dihitung untuk diberikan selama dua hingga tiga bulan ke depan.

• Ini Strategi Wali Kota Airin Putus Rantai Covid-19 dari Hulu ke Hilir

Penerima BLT disampaikan bukan merupakan penerima program jaring pengaman sosial lainnya. Saat ini pemerintah juga tengah melakukan perluasan jaring pengaman sosial.

Pertama adalah program keluarga harapan (PKH) yang menaikkan hingga 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nilai manfaat yang diterima pun ikut naik hingga 25%.

Selain PKH ada pula kartu sembako dengan nilai manfaat yang naik menjadi Rp 200.000 dengan jumlah penerima sebanyak 20 juta.

Ada pula program kartu pra kerja yang menampung 5,6 juta penerima dengan anggaran Rp 20 triliun.

Keseluruhan program tersebut masuk dalam anggaran tambahan sebesar Rp 110 triliun yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu ada pula realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah.

• VIDEO : Ratusan Wartawan Ikuti Rapid Test Covid-19 yang Digelar Kominfo

"Termasuk dalam paket ini seluruh Rp 110 triliun yang sudah dicadangkan untuk penambahan bansos dan dari APBN yang exisiting atau yang sudah ada juga akan dilakukan refocusing realokasi untuk penambahan bansos," terang Sri Mulyani.

Bantuan juga diberikan untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga Kredit Usaha Rakyat bagi 11,9 juta UMKM.

Selain itu ada pula bantuan serupa bagi nasabah PNM Mekaar dan kredit usaha mikro sebanyak 11,4 juta.

Masyarakat desa juga tidak lepas dari bantuan sosial yang disiapkan. Menggunakan dana desa, pemerintah akan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin di desa yang belum mendapatkan PKH.

"Di desa 30% dari Rp 70 triliun atau Rp 21 triliun nanti dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum dapat PKH," jelas Sri Mulyani.

• Akibat Virus Corona, Vega Darwanti Bisa Berkumpul Bersama Keluarga dan Tidak Lagi LDR dengan Suami

Penerima BLT Versi Wapres

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, sedikitnya 15,2 juta rumah tangga akan mendapat bantuan langsung tunai (BLT), yang diberikan mulai April, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19.

"Pemerintah sudah mempersiapkan bantuan langsung tunai dengan cakupan 15,2 juta rumah tangga melalui mekanisme bantuan pangan non-tunai (BPNT)."

"Dan ini Insya Allah akan diberikan setiap bulan dan ada penambahan dari jumlah yang pertama," kata Wapres dalam telekonferensi pers dari Rumah Dinas Wapres Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Pemerintah sedang melakukan pendataan terkait jumlah masyarakat miskin dan rentan yang berhak menerima bantuan tersebut.

Wapres menambahkan, bantuan itu dapat dirasakan masyarakat mulai April.

"BLT sudah akan diterapkan mulai April, karena Maret sudah mau berakhir. Kami perkirakan pertama itu tiga bulan, jadi masa pemberian itu tiga bulanan. Kita lihat sesudah tiga bulan nanti bagaimana," jelas Wapres usai memimpin rapat telekonferensi bersama sejumlah menteri terkait.

• VIDEO: Nekat Dugem Saat Wabah Corona, 71 Pengunjung Klub Malam di Batam Diringkus

Pendataan yang dilakukan Pemerintah antara lain mencakup penghitungan jumlah penerima dan nilai bantuannya, termasuk dampaknya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, Kementerian Sosial juga mencairkan bantuan program keluarga harapan (PKH) tahap kedua pada pertengahan Maret, untuk meringankan beban keluarga yang terdampak wabah Covid-19.

Penyaluran PKH tahap kedua, yang seharusnya April, menjadi pertengahan Maret. Tahap ketiga, yang seharusnya Juli, menjadi April.

"Sehingga (selama) masa tanggap darurat, KPM (keluarga penerima manfaat) mendapatkan manfaat ganda," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya", Penulis : Ihsanuddin