Ridwan Kamil Tunjukkan Fasilitas Hotel Bintang Lima untuk Tenaga Medis yang Tangani Pasien Covid-19

"Nanti kita sinkronisasi, karena penyebaran virus ini 70 persen ada di Jabodetabek, jadi tidak bisa kalau Jakarta yang lakukan PSBB, sementara sekelilingnya tidak melakukan, jadi itu akan disinkronkan hari ini, kebetulan ada rapat sama Pak Wapres," katanya, dikutip dari Tribun Jabar.

• Niat Pamer Perut Rata dengan Kenakan G-String, Nikita Mirzani malah Banjir Hujatan

• Ngeri, 300 Jenazah Covid-19 Tergeletak di Jalanan Ekuador, Kontainer Jadi Kamar Mayat Darurat

Terkait dengan pembatasan aktivitas warga di malam hari, di antaranya dengan pemberlakuan jam malam, Emil mengatakan sudah menginstruksikan hal tersebut kepada para kepala daerah di Jabar.

"Jadi diizinkan sama kita untuk memperketat jam malam, itu teknis beda karena level kota dan kabupaten beda. Kabupaten lebih luas dan jarang kegiatan, kota lebih padat, jadi keputusan ada di level wali kota atau bupati yang melaksanakan," ujarnya

Emil mengatakan segera memberlakukan jam malam atau pelarangan warga keluar rumah di malam hari sebagai upaya pendisiplinan physical dan social distancing dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 di Jawa Barat.

Social dan physical distancing di Jabar, katanya, masih belum maksimal dilakukan. Pihaknya telah melakukan inspeksi ke sebagian kabupaten dan kota, dan terlihat masih tidak ada upaya serius warga untuk melakukan pembatasan fisik dan sosial tersebut.

Emil mengatakan bahwa pihaknya pun menyepakati agar merencanakan salah satu PSBB dilakukan di Jabar, di antaranya pemberlakuan jam malam. Yakni warga dilarang keluar rumah, diawasi secara ketat, pada malam hari.

• Dibully di Medsos, Menkumham Yasonna Curhat: Ampun Deh, Bahasanya Kasar, Berhalusinasi, Memprovokasi

• Viral Terkonfirmasi, Isak Tangis Pastor Paulus Wolor di Papua saat Pimpin Misa Online

• Sempat Diisukan dengan Ariel Noah, Kini Lania Fira Dikabarkan Akan Menikah dengan Dikta Yovie & Nuno

"Kami mengarahkan kepada kota kabupaten segera melakukan upaya pemberlakuan jam malam. Ini bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jabar," katanya.

Kapolda Jabar, katanya, sudah menyetujui hal tersebut asal dikoordinasikan dengan kepolisian di tingkat bawah. Hal ini seirama dengan pemberlakuan status orang dalam pemantauan kepada siapapun yang mudik ke kampung halamannya di Jabar dan diawasi perangkat pemerintah setempat.

"Yang harus dilacak adalah apakah ada mereka yang mudik tapi tidak karantina diri. Kalau ada harus ada tindakan. Saya belum ada laporan secara nyata ODP pemudik yang kabur-kabur itu, belum ada laporan," katanya.

 Emil pun menagih gerak cepat pemerintah kota dan kabupaten yang sudah mendapatkan alat rapid test Covid-19 untuk secepat mungkin dapat memetakan persebaran Covid-19 di Jawa Barat.

Emil meminta semua bupati dan walikota di Jabar untuk segera menyerahkan data hasil rapid test tersebut melalui dinas kesehatan masing-masing. Semakin cepat data masuk, semakin mudah Jawa Barat memetakan persebarannya.

"Kan dengan keberhasilan kita melakukan rapid tes masif, kita menemukan pola baru. Di antaranya virus ini beredar di sekolah berasrama yang dikelola oleh lembaga kenegaraan," katanya.

• Bikin Heboh di Tengah Pandemi, Rossa Tiba-tiba Pasang Foto Nikah dengan Aktor Korea Kim Soo Hyun

• Pamela Safitri Bikin Heboh Lagi, Kali Ini Joget Tiktok Erotis Pakai Celana Super Ketat, Bikin Salfok

Pemprov Jabar, katanya, akan selalu mengambil keputusan berdasarkan data, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini akan dilakukan berdasarkan data yang diterima.

"Jadi kalau datanya masih tidak lengkap, kita susah memberikan argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat. Saya enggak terlalu hapal daerah mana yang belum serahkan hasil rapid test," katanya.

PSBB di Jawa Barat, katanya, akan didahulukan pelaksanaannya secara parsial. Yakni pihaknya akan memberlakukan PSBB, didahulukan di daerah sekitar Jakarta karena apapun yang dilakukan terhadap Jakarta, daerah sekitarnya harus mengikuti supaya satu frekuensi penanganan.

"Dalam satu aglomerasi penyebaran itu harus ada satu keputusan. Kalau berhenti, berhenti semua. Kalau gerak, gerak semua, kalau melambat, melambat semua," katanya.

(Warta Kota/Feryanto Hadi/Tribun Jabar)