Jakarta Terbanyak Korban Virus Corona, Sandiaga Uno Dorong untuk Segera Karantina Wilayah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Permintaan untuk lockdown wilayah atau karantina wilayah dari masyarakat untuk Indonesia terus digaungkan.

Beberapa tokoh pun juga sudah menyuarakan ini, salah satunya Sandiaga Uno. 

Dikutip Wartakotive.com dari akun instagram Sandiaga Uno terverifikasi, Senin (30/3/2020) dirinya menyatakan sudah waktunya Indonesia melakukan tindakan tegas untuk karantina wilayah, terutama pada zona merah. 

Dalam hal ini Jakarta masuk zona merah virus corona dengan jumlah 701 pasien pada Minggu (29/3/2020).

• Fadli Zon Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi: Menunda Lockdown Menambah Korban Corona

Menurut Sandiaga Uno partial lockdown atau karantina wilayah bukan lagi opsi tetapi aksi. 

Berikut permintaan Sandiaga Uno untuk karantina wilayah: 

Pandemi virus coron ini adalah ujian bagi setiap negara, bangsa. 

Kita menikmati dunia tanpa batas lewati akselerasi teknologi informasi.

Seringkali merasa batas-batas politik sebagai penghambat kemajuan global.

Lihatlah sekarang setiap negara, propinsi dan kota membangun kembali tembok-tembok pembatas. 

Kebijakan draconian ini awalnya dipandang sinis ketika Tiongkok menerapkan wabah ini menggila di negaraa mereka. 

Kebebasan harganya tidak setinggi nyawa manusia. 

Sejak awal saya konsisten menyerukan pada pemerintah untuk melakukan partial lockdown atau lebih dikenal dengan karantina wilayah.

Untuk karantina wilayah ini difokuskan di zona merah penyebaran corona. 

Syarat kuncinya adalah penuhi dulu kebutuhan dasar masyarakat terutama pada ekonomi bawah atau masyarakat tidak mampu.

• SANDIAGA Uno Prediksi Puncak Penyebaran Virus Corona Terjadi di Hari ke-77 Sampai ke-84

Jika pemerintah mampu menjamin 40 persen dari rakyat yang tidak mampu yang ada kita sebut sebagai bottom 40 percent maka jangan ragukan semangat gotong royong rakyat Indonesia untuk membantu sisanya.

Political will pemerintah akan menjadi social movement bagi masyarakat. 

Kita sudah melihat bagaiman sebagian besr dari masyarakat yang mampu yang diberi kecukupan sudah memberikan begitu banyak sumbangsihnya.

Upaya menghadapi corona di Indonesia bukanlah masalah yang kaya melindungi yang miskin agar hidup wajar.

• UPDATE Corona di Tangerang, Merata di Seluruh Kecamatan, 24 Orang Positif Corona, 4 Meninggal Dunia

Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tak tertular. Wabah ini bukanlah diskursus kelas sosial.

Bukan tugas si kaya atau si miskin tetapi tugas pemerintah untuk melindungi semua rakyat, tidak peduli miskin atau kaya toh di tengah gaduh masyarakat sudah bergerak dengan cara masing-masing.

Ada gerakan pesan makan untuk ojek online, ada milenial yang gigih menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan dan melakukan penyemprotan disinfektan. 

Saya bersama beberapa teman terketuk berkontribusi untuk berkomitmen membanyu masyarakat yang tulang punggungnya terkena korban virus corona.

Gerak cepat masyarakat dalam berkontribusi ini seharusnya menumbuhkan kepercayaan diri pemerintah.

Jakarta sebagai zona merah terutama Jakarta Selatan adalah epicentrum penyebaran corona seharusnya jadi model untuk karantina wilayah atau partial lockdown.

Pandemi corona ini sudah menjadi perang global para petugas kesehatan menempati front terdepan jangan biarkan mereka jadi tumbal dari ketidakpastian. Beri kesempatan pada mereka untuk bertempur dengan lawan yang seimbang.

Sementara Pemerintah dan segenap masyarakat membangun berikade untuk menghambat pergerakan musuh. kita harus siap untuk perjungan berikutnya. 

Soal hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi mungkin bisa kita negosiasikan nanti tapi nyawa dan kehidupan masyarakat tidak ada ruang untuk perdebatan

Keputusan Anies Baswedan Karantina Jakarta Siang Ini 

Keputusan mengenai kawasan Jabodetabek lockdown akan dibahas hari ini, Senin (30/3/2020).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga telah mengirim surat permohonan pada pemerintah pusat mengenai pemberlakuan karantina wilayah di ibu kota untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Mengenai keputusan Jabodetabek lockdown, akan dibahas dalam rapat Kementerian Perhubungan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini juga menjabat sebagai Plt Menteri Hubungan.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, pada Minggu (29/3/2020).

• Jangan Keliru, Ini Bedanya Lockdown dan Karantina Wilayah yang Sudah Dilakukan di Indonesia

• Tak Mau Lockdown, Donald Trump Perpanjang Masa Social Distancing di Amerika Hingga 30 April

"Besok (hari ini) ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina."

"Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," terang Budi.

Meski begitu, Budi mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan skema terkait Jabodetabek lockdown.

"Tapi kami sudah siapkan skemanya saja, kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu," kata Budi.

Lantas, bagaimana gambarannya jika Jabodetabek lockdown?

Mengutip Kompas.com, Budi Setiyadi mengungkapkan akan ada penutupan akses masuk dan keluar Jabodetabek.

"Kami sedang siapkan juga regulasinya seperti apa. Kami akan membuat suatu perencanaan dari Jabodetabek."

"Ini bukan Jakarta loh. Kita bicara Jabodetabek," tutur Budi dalam tayangan Kompas TV, Minggu.

"Itu semuanya tidak boleh keluar dari arah Jabodetabek ke Jawa Tengah, Banten, kemudian ke Sumatera," imbuh dia.

Namun, hingga kemarin Polda Metro Jaya dan jajaran Dinas Perhubungan Jakarta masih melakukan survei titik-titik yang akan ditetapkan sebagai tempat larangan keluar dan masuk Jabodetabek.

Mengenai akses penutupan jalan, Budi pun mencontohkan pembatasan akses masuk Jabodetabek dari Jawa Tengah, bisa dilakukan mulai Tol Cikampek atau jalan nasional mulai Bekasi-Karawang.

• Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Kota Bogor Siap Karantina Wilayah Bila Jakarta Lockdown

"Kemudian berikutnya dari arah Jabodetabek ke Jawa Barat, lewat Bogor, di sana juga kita melakukan pendekatan, di jalan tol Jagorawi atau masuk juga di jalan nasional dari Cibinong sampai dengan ke Bogor."

"Termasuk dari arah Tangerang ke arah Banten," terangnya.

Selain Polri dan Polda Metro Jaya, Kementerian Perhubungan telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait larangan angkutan umum keluar masuk dari dan ke Jakarta, terutama bus.

Tapi, Budi mengungkapkan, penerapan aturan tersebut setidaknya membutuhkan waktu satu hari sejak keputusan diambil.

"Tetapi ini sedang dilakukan survei tadi. Dan diharapkan besok pada saat rapat kemudian memutuskan Jabodetabek dikatakan ada karantina lokal, berarti kita sudah siap dengan skema-skema itu."

"Tetapi semuanya menunggu keputusan besok saja," tandas dia.

Anies Baswedan Sudah Kirim Surat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan Anies Baswedan sudah mengirimkan surat pada pemerintah pusat terkait permintaan karantina wilayah.

Mengutip Kompas.com, surat yang dibuat pada 28 Maret 2020 itu diterima Minggu kemarin.

“Baru sampai hari ini, sudah minta kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat,” kata Mahfud, Minggu, dalam tayangan KompasTV.

Baca: Kisah Driver Ojol di Tengah Wabah Corona, Orderan Sepi, Setiap Saat Ditagih Bayar Cicilan

Baca: Polisi yang Sosialisasi Corona Malah Dihajar & Dicaci Maki Mahasiswa, Pelaku Akui Punya Masalah Ini

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji larangan kendaraan pribadi melintas jika kebijakan lockdown atau karantina wilayah diberlakukan.

"Tentu sambil menunggu kewenangan (pemerintah pusat) itu, kami oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta diperintahkan untuk melakukan kajian terhadap opsi-opsi yang ideal jika ditetapkan Jakarta ada penerapan karantina wilayah," tutur Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Minggu, dilansir Kompas.com.

"Jadi, berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya," tambahnya.

Seandanya kebijakan karantina wilayah diterapkan, Syafrin mengatakan transpotasi umum akan tetap beroperasi.

"Enggak (angkutan umum tidak berhenti berhenti operasi), namanya karantina wilayah itu kan orang di Jakarta enggak boleh keluar, dari luar enggak boleh masuk ke Jakarta," ujar dia.

"Kita besok rencana ada ratas. Jadi, setelah itu penetapannya seperti apa kita sedang siapkan skenarionya dalam kajian."

"Sehingga, saat ditetapkan Jakarta (lockdown), sudah siap implementasinya," tandasnya.

Update Covid-19 di DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah yang memilki pasien positif virus corona (Covid-19) terbanyak di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari laman milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk pembaharuan jumlah kasus Covid-29, yakni corona.jakarta.go.id.

Baca: Suami Bertugas Jaga PM Inggris yang Positif Corona, Angie Virgin Khawatir, Sampai Harus Lakukan Ini.

Dilansir Tribunnews, berdasarkan data tersebut per Minggu, pasien postif di Jakarta mencapai 701 orang.

Artinya terjadi penambahan kasus sebanyak 74 dibandingkan pada hari Sabtu.

Kendati demikian data yang disampaikan di laman yang disediakan oleh pihak Pemprov DKI ini berbeda dengan data milik pemerintah yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah, Achmad Yurianto, pada Minggu sore.

Merujuk pada website DKI Jakarta, terdapat 67 pasien yang meninggal dunia.

Di sisi lain, terdapat kabar baik dimana 48 pasien Covid-19 di ibu kota ini telah berhasil sembuh.

Mereka dinyatakan sembuh setelah menjalani dua kali tes dan semuanya dinyatakan negatif.

Sementara itu, dari ratusan pasien positif di DKI Jakarta ini, yang mendapatkan perawatan di rumah sakit sebanyak 435 pasien.

Sedangkan 151 pasien lainnya melakukan isolasi mandiri.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Isnaya, Kompas.com/Mutia Fauzia/Devina Halim/Rindi Nuris Velarosdela)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Keputusan Jabodetabok Lockdown Dibahas Hari Ini, Anies Baswedan Sebelumnya Kirim Surat ke Presiden