Awak Otobus di Jakarta Kemungkinan Dapat Bantuan Tunai Menyusul Penghentian Layanan di Terminal

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- DPD Organda DKI Jakarta mengaku telah mendapat surat pemberitahuan mengenai penghentian sementara layanan bus AKAP, AJAP dan Pariwisata di sejumlah terminal di Jakarta.

Surat itu dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pada Senin (30/3/2020).

Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun Kementerian Perhubungan terkait penghentian sementara layanan ini demi menekan potensi penyebaran Virus Corona (Covid-19) ke daerah lain.

Kata dia, Kementerian Perhubungan juga menerima data jumlah awak otobus yang ada di Jakarta maupun di Indonesia.

“Dirjen Perhubungan Darat bertanya, berapa kira-kira jumlah awak kendaraan plus karyawan yang perlu disupport (didukung) bantuan dampak dari kebijakan ini.

"Nah itu ada sekitar 1 jutaan (awak bus dan karyawan),” kata Shafruhan saat dihubungi pada Senin (30/3/2020).

“Kalau bantuan itu langsung tunai, dan belum tahu (mekanismenya) karena keputusannya dilihat dari kemampuan pemerintah pusat,” tambahnya.

Menurut dia para sopir, kernet maupun karyawan otobus yang memberikan pelayanan kepada penumpang hendaknya memang diberikan perhatian lebih.

Soalnya mereka bekerja untuk menutupi kebutuhannya sendiri untuk keesokan harinya.

“Ini yang dijaga agar jangan sampai timbul masalah sosial yang lain. Sekarang bicara Jakarta dulu kalau jakarta kan bicaranya bus AKAP termasuk pariwisata,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia mendukung kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dari sisi transportasi untuk menanggulangi wabah Virus Corona.

Apalagi masyarakat ada yang memanfaatkan momentum bekerja dari rumah (work from home/WFH) dengan pulang kampung ke halamannya.

Padahal mereka berpotensi menularkan Virus Corona kepada kerabat yang ada di kampung halaman di saat daya tahan tubuhnya kurang baik.

“Contohnya bagaimana Wali Kota Tegal tiba-tiba lockdown (karantina wilayah), karena daerah nggak siap menerima masyarakat mudik dengan kondisi (pandemi corona) seperti ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah juga telah membahas soal sanksi bagi perusahaan otobus yang melanggar surat tersebut.

Pertama dan kedua diberikan teguran, namun bila terus beroperasi pemerintah akan mencabut izin operasionalnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membenarkan telah mengeluarkan surat penghentian layanan sementara terhadap tiga jenis bus yang beroperasi di sejumlah terminal di Jakarta.

Tiga jenis bus itu di antaranya, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan ini diambil untuk menanggulangi penyebaran Virus Corona dari Jakarta menuju daerah lain di Indonesia.

Surat itu dikeluarkan setelah dinasnya menggelar rapat kerja dengan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholder lainnya. (faf)

8 Hari Terakhir 14.000 Orang Mudik dengan Bus

Dalam delapan hari terakhir ada 14.000 orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang mudik ke kampung halamannya dengan menggunakan bus.

Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/3/2020).

"Selama delapan hari terakhir ini ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY," kata Presiden Jokowi.

• Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19: Disinfektan Tak Efektif Lindungi Manusia dari Virus Corona

• Hati-hati, Disinfektan Tidak untuk Disemprotkan ke Tubuh, Ini Bahayanya dalam Jangka Panjang

Jumlah itu belum termasuk arus mudik dini yang menggunakan moda transportasi lainnya, seperti kereta api, kapal laut, pesawat, serta mobil pribadi.

Presiden menyebutkan, arus mudik yang terjadi jauh sebelum lebaran ini disebabkan warga terdampak physical distancing sebagai upaya pencegahan virus corona Covid-19.

Para warga yang mudik itu rata-rata adalah pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian.

"Mereka terpaksa pulang kampung karena penghasilan turun sangat drastis atau bahkan hilang," kata Jokowi.

Pengawasan

Untuk itu, Jokowi meminta gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan kepada pemudik yang baru tiba di wilayahnya.

Jokowi menilai pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali untuk mencegah para pemudik itu menularkan virus corona kepada orang di kampung halamannya.

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, bahwa di provinsi sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira insiatif yang bagus," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajarannya merumuskan langkah yang lebih tegas untuk mencegah lebih banyak warga yang mudik.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyusun peraturan tentang karantina wilayah.

Sampai Minggu kemarin, ada 1285 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Kasus positif paling banyak terjadi di DKI Jakarta (675), disusul Jawa Barat (149) dan Banten (106).

Karantina Wilayah wewenang Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa karantina wilayah dalam rangka pencegahan virus corona Covid-19 adalah wewenang pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah tak bisa melakukan kebijakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Bogor, jawa Barat pada Senin (30/3/2020).

"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah, adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com pada Senin (30/3/2020).

Sejumlah daerah sebelumnya sudah memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau local lockdown, seperti Tegal, Kota Tasikmalaya, Makassar dan Ciamis serta Provinsi Papua.

Jokowi tak menanggapi langsung kebijakan yang diambil daerah-daerah tersebut.

• Jangan Terlena dengan Virus Corona, Sandiaga Uno: Banyak Saudara-saudara Kita Memerlukan Donor Darah

Kendati demikian, ia meminta jajaran menterinya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan di pusat.

"Saya harap seluruh menteri memastikan pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama," kata dia.

Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah terus berupaya memastikan kebijakan pembatasan sosial berjalan dalam skala yang lebih besar, lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi.

• Imbauan di Rumah Aja Terus Digaungkan, Sandi Malah Joging Santai Keliling Rumah Hingga Monas

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," sambungnya.

Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

"Segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucap Jokowi.

Jokowi Larang Pemerintah Daerah Lockdown Wilayah

Jokowi saat itu menegaskan, kebijakan lockdown hanya diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda. Dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi.  

Namun sejumlah daerah sudah menyatakan mengarantina wilayahnya. Antara lain, Kota Tasikmalaya, Tegal, dan Provinsi Papua.

Sandi Minta Lockdown Dilakukan

Pilihan lockdown wilayah diungkapkan Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi harus diterapkan pemerintah, terutama pada zona merah. 

Seperti DKI Jakarta yang kini berstatus zona merah virus corona dengan jumlah 675 pasien hingga Minggu (29/3/2020).

• Fadli Zon Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi: Menunda Lockdown Menambah Korban Corona

Menurut Sandi, partial lockdown atau karantina wilayah bukan lagi opsi tetapi aksi. 

Berikut permintaan Sandiaga Uno untuk karantina wilayah: 

Pandemi virus coron ini adalah ujian bagi setiap negara, bangsa. 

Kita menikmati dunia tanpa batas lewati akselerasi teknologi informasi.

Seringkali merasa batas-batas politik sebagai penghambat kemajuan global.

Lihatlah sekarang setiap negara, propinsi dan kota membangun kembali tembok-tembok pembatas. 

Kebijakan draconian ini awalnya dipandang sinis ketika Tiongkok menerapkan wabah ini menggila di negara mereka. 

Kebebasan harganya tidak setinggi nyawa manusia. 

Sejak awal saya konsisten menyerukan pada pemerintah untuk melakukan partial lockdown atau lebih dikenal dengan karantina wilayah.

Untuk karantina wilayah ini difokuskan di zona merah penyebaran corona. 

Syarat kuncinya adalah penuhi dulu kebutuhan dasar masyarakat terutama pada ekonomi bawah atau masyarakat tidak mampu.

• SANDIAGA Uno Prediksi Puncak Penyebaran Virus Corona Terjadi di Hari ke-77 Sampai ke-84

Jika pemerintah mampu menjamin 40 persen dari rakyat yang tidak mampu yang ada kita sebut sebagai bottom 40 percent maka jangan ragukan semangat gotong royong rakyat Indonesia untuk membantu sisanya.

Political will pemerintah akan menjadi social movement bagi masyarakat. 

Kita sudah melihat bagaiman sebagian besr dari masyarakat yang mampu yang diberi kecukupan sudah memberikan begitu banyak sumbangsihnya.

Upaya menghadapi corona di Indonesia bukanlah masalah yang kaya melindungi yang miskin agar hidup wajar.

• UPDATE Corona di Tangerang, Merata di Seluruh Kecamatan, 24 Orang Positif Corona, 4 Meninggal Dunia

Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tak tertular. Wabah ini bukanlah diskursus kelas sosial.

Bukan tugas si kaya atau si miskin tetapi tugas pemerintah untuk melindungi semua rakyat, tidak peduli miskin atau kaya toh di tengah gaduh masyarakat sudah bergerak dengan cara masing-masing.

Ada gerakan pesan makan untuk ojek online, ada milenial yang gigih menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan dan melakukan penyemprotan disinfektan. 

Saya bersama beberapa teman terketuk berkontribusi untuk berkomitmen membanyu masyarakat yang tulang punggungnya terkena korban virus corona.

Gerak cepat masyarakat dalam berkontribusi ini seharusnya menumbuhkan kepercayaan diri pemerintah.

Jakarta sebagai zona merah terutama Jakarta Selatan adalah epicentrum penyebaran corona seharusnya jadi model untuk karantina wilayah atau partial lockdown.

Pandemi corona ini sudah menjadi perang global para petugas kesehatan menempati front terdepan jangan biarkan mereka jadi tumbal dari ketidakpastian. Beri kesempatan pada mereka untuk bertempur dengan lawan yang seimbang.

Sementara Pemerintah dan segenap masyarakat membangun berikade untuk menghambat pergerakan musuh. kita harus siap untuk perjungan berikutnya. 

Soal hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi mungkin bisa kita negosiasikan nanti tapi nyawa dan kehidupan masyarakat tidak ada ruang untuk perdebatan

Update Korban Virus corona di Indonesia hingga Senin

Berdasarkan situs resmi penanganan virus corona di Indonesia, www.covid19.go.id, jumlah korban virus corona hingga Senin (30/3/2020) mecapai sebanyak 1285 kasus.

Jumlah tersebut meliuti sebanyak 1107 orang dalam perawatan, korban tewas mencapai sebanyak 114 dan 64 orang dinyatakan sembuh.

Sementara itu, wilayah paling banyak terpapar virus corona adalah DKI Jakarta dengan jumlah kasus sebanyak 675 orang, Jawa Barat sebanyak 149 orang, Banten sebanyak 106 orang dan Jawa Timur sebanyak 90 orang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: 14.000 Orang Mudik dengan Bus dalam 8 Hari Terakhir" Penulis: Ihsanuddin