Warga Graha Bintaro Lakukan Lockdown Sampai 2 April 2020, Semua Portal Ditutup

WARGA Perumahan Graha Bintaro, Pondok Kacang, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), menutup akses alias lockdown dari dan menuju lingkungannya.

Dawud Arif Khan, Ketua RT 03 RW 07 Perumahan Graha Bintaro mengatakan, kebijakan lockdown merupakan hasil dari musyawarah para warga yang mendiami lingkungan tersebut.

Para warga memutuskan melakukan isolasi mandiri di tengah situasi pandemi Covid-19.

• SANDIAGA Uno Prediksi Puncak Penyebaran Virus Corona Terjadi di Hari ke-77 Sampai ke-84

"Sehubungan dengan adanya warga yang dinyatakan positif Covid-19, maka kami memutuskan untuk melakukan lockdown mulai tanggal 28 Maret sampai 2 April 2020," ungkap Arif saat dikonfirmasi, Sabtu (28/3/2020).

Ia menjelaskan, lockdown yang dilakukan pada lingkungannya itu berupa penutupan akses keluar masuk warga, termasuk warga dari luar lingkungannya untuk berkunjung.

Namun, kesepakatn lockdown itu dapat ditangguhkan oleh warga bila mendapati situasi darurat.

• Diimbau Satpol PP Tak Jualan karena COVID-19, PKL Pasar Tanah Abang: Kami Butuh Makan, Pak!

"Semua portal ditutup, tidak boleh ada orang luar masuk wilayah."

"Dan para warga tidak keluar dari wilayah, kecuali hanya apabila ada keperluan yang mendesak," ucapnya.

Meski terdapat lockdown sepihak dari warga, pihak Pemerintah Kota Tangsel belum menerapkan kebijakan menutup akses wilayah, di tengah masifnya penyebaran wabah Virus Corona.

• Ekonomi Jakarta Mulai Sulit, Masyarakat Colong Start Mudik Duluan Sebelum Dilarang, ODP Meningkat

Pemkot Tangsel sendiri baru mengeluarkan status Tanggap Darurat Bencana Penyakit Menular Covid-19 hingga 29 Mei 2020 di wilayahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan kepada para gubernur, alasan pemerintah tidak melakukan karantina total alias lockdown.

Menurut Presiden, tidak semua negara cocok menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Karena, katanya, setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan berbeda-beda.

• Pemerintah Punya Stok 3 Juta Klorokuin, Bukan Obat Utama untuk Sembuhkan Virus Corona

"Oleh itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Presiden dalam rapat terbatas bersama para gubernur seluruh Indonesia melalui telekonferensi, Selasa (24/3/2020).

Pemerintah, kata Presiden, telah mempelajari dampak yang ditimbulkan apabila diterapkan karantina total.

Serta, syarat yang dibutuhkan agar karantina total berjalan efektif.

• Meski Sudah Siap, Jokowi Berharap RS Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran Tak Digunakan

Setelah dianalisa, menurut Presiden, Indonesia lebih tepat menerapkan psychal distancing atau menjaga jarak aman.

"Saya memiliki analisa-analisa seperti ini, dari semua negara  ada semuanya."

"Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa."

• Adian Napitupulu Minta Pemerintah Mudahkan Impor Alat Medis Agar Rakyat Bisa Lindungi Diri Sendiri

"Semua dari Kementerian Luar Negeri, lewat dubes-dubes yang ada terus kita pantau setiap hari."

"Sehingga di negara kita yang paling pas adalah psychal distancing, menjaga jarak aman," paparnya.

Menurut Jokowi, menjaga jarak aman bisa mencegah penyebaran Virus Corona apabila dilakukan dengan disiplin yang ketat, dan masyarakat menuruti imbauan tersebut dengan baik.

• DAFTAR Tujuh Dokter Meninggal Saat Perangi Virus Corona, 6 Terpapar COVID-19, 1 Kena Jantung

"Jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan."

"Ada yang sudah diisolasi masih beli handphone belanja di pasar."

"Saya kira kedisplinan untuk mengisolasi yang penting," paparnya.

• Pemprov DKI Anggarkan Rp 53 Miliar untuk Semprot Disinfektan di Permukiman Warga

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah atau pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurut Presiden, kebijakan itu sepenuhnya ada di pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

• WHO Desak Jokowi Tetapkan Darurat Nasional, Sekjen PDIP: Kita Negara Berdaulat, Tidak Bisa Disetir

"Perlu saya tegaskan, yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," tegasnya.

Kepala Negara menjelaskan, saat ini yang paling penting adalah mengurangi mobilitas orang dan menjaga jarak.

• Sekjen PDIP: Ada Pihak yang Mencoba Membesar-besarkan Isu Virus Corona

"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan bagaimana kita kurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain."

"Menjaga jarak, mengurangi kerumunan orang," jelasnya.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah pusat terus melakukan tindakan terukur untuk menghambat penyebaran Covid-19.

• Sebelumnya Dikabarkan Tifus, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Ternyata Positif Virus Corona

Selain itu, Jokowi memastikan tak akan mengambil kebijakan yang memperburuk perekonomian rakyat.

"Oleh sebab itu, semua kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam."

"Agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak memperburuk keadaan," tutur Jokowi. (*)