Virus Corona Jabodetabek

Lockdown Jakarta, Komisi A DPRD DKI Minta Anies Baswedan Siapkan Rp 5 Triliun untuk Kebutuhan Warga

KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan supaya menyiapkan dana maksimal Rp 5 triliun untuk Jakarta lockdown.

Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Bilik sterilisasi di Kantor Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2020). DKI mendapat empat bilik tersebut dari Baznas DKI Jakarta yang disebar di Halte Transjakarta Harmoni, Balai Kota DKI, RSK Duren Sawit, dan Dinas Kesehatan DKI. 

Karantina wilayah (lockdown) diungkapkan Tulus Abadi memang pilihan sulit.

Tetapi jika tak dilakukan lockdown, dampak ekonominya pun jauh akan lebih pahit.

Jika pemerintah kesulitan dana untuk melakukan karantina wilayah, maka pemerintah bisa merealokasikan dana pembangunan infrastruktur.

"Stop dulu pembangunan infrastruktur pada 2020 ini. Bahkan wacana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pun layak distop dulu, dan dananya bisa digunakan untuk pengendalian Covid-19," ungkapnya.

Jika karantina wilayah dilakukan, negara harus menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan.

Mulai dari memberikan kompensasi baik secara langsung seperti subsidi (jaring pengaman sosial), dan atau menurunkan/ menghapuskan beberapa tarif pelayanan publik, seperti listrik, PDAM dan lainnya.

Selain itu, cicilan pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya pun diungkapkannya perlu ditangguhkan.

Peran Serta Masyarakat

Terlepas dari anjurannya tersebut, karantina wilayah memang bukan instrumen tunggal untuk menghentikan persebaran wabah Covid-19.

Masih diperlukan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat.

Untuk mendorong kepatuhan ini, maka perlu upaya ketegasan dari aparat penegak hukum.

Guna mengefektifkan kebijakan ini, selain mengefektifkan APH, tak kalah pentingnya adalah melibatkan kalangan masyarakat sipil baik ormas keagamaan, LSM, tokoh masyarakat, bahkan tokoh generasi milenial.

Mengingat generasi milenial inilah yang faktanya susah diatur untuk tetap tinggal di rumah dan jaga jarak.

Dan akibatnya kelompok ini menjadi media penularan yang efektif untuk keluarga dan kelompok masyarakat. 

Masyarakat perlu kebijakan yang tegas dari pemerintah dalam pengendalian virus corona.

"Harus diingat, sudah dua mingguan masyarakat ter-lockdown, tidak bisa bekerja, dan akibatnya income nihil," ungkap Tulus Abadi.

"Akan berapa minggu lagi masyarakat harus disandera seperti ini? Apalagi sejengkal lagi memasuki bulan Ramadhan, dan Idul Fitri," tambahnya.

"Masyarakat sudah merindukan berpuasa Ramadhan dan Idul Fitri tanpa gangguan Covid-19. Segera wujudkan karantina wilayah untuk menghentikan persebaran Covid-19!," tuturnya.

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved