Kepala BKPM Lapor Langsung ke Jokowi Ada Gubernur Berlagak Presiden

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada kepala daerah tak melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Hal itu langsung ia laporkan kepada Presiden Jokowi, dalam 'Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020' di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan."

• KPK Bilang Harun Masiku Sulit Dilacak karena Tak Pakai Ponsel dan Media Sosial

"Terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota."

"Namun perlu kami sampaikan secara terhormat, mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini," kata Bahlil.

Melalui Inpres tersebut, Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.

• Heran Formula E Digelar di Monas, Megawati: Gubernur DKI Tahu Apa Tidak Itu Cagar Budaya?

Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7)."

"Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti Presiden."

• Jengkel Anak Pejabat Dipaksa-paksa Maju Pemilu, Megawati: Ngapain Sih? Kayak Tidak Ada Orang

"Ini bahaya juga, karena Presiden Indonesia hanya satu, namanya Joko Widodo," tambahnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan, ada pemerintah daerah di Kalimantan menolak pelimpahan izin ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bahlil menjelaskan, dirinya sudah melaporkan tindakan sang gubernur kepada Presiden Jokowi untuk ditindaklanjuti.

• SETELAH 18 Kali Curi Motor dan Menjualnya di Kampung Ambon, Dua Pria Ini Akhirnya Dibekuk Polisi

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang tidak mau kasih, yaitu di Kalimantan."

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Kemudian, ia menjelaskan, Jokowi mesti menindak gubernur itu karena sudah berlaga melampaui kekuasaan hingga berasa sebagai Presiden.

• Agar Tak Abal-abal, Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP Cuma Punya Visi Misi dari Partai