Ribut Formula E, Sandiaga Uno Saran DKI Jakarta Gelar Balapan Gokart Listrik: Biar Gak Pada Berantem

Peristiwa itu terjadi saat Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Rapat itu membahas polemik pembangunan sirkuit Formula E di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

“Menurut saya kurang pantas ya respons Pak Iwan bahwa bapak menyebut itu urusan dapur kami, jadi enggak usah ikut-ikut (ikut campur)."

"Saya rasa itu komunikasi yang enggak baik,” kata Zita saat sesi tanya jawab di ruang Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Kepada Iwan, Zita memaparkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu mengajak DPRD untuk bermitra dalam melayani masyarakat.

Zita juga mengingatkan, sirkuit Formula E di Monas memakai uang warga Jakarta, sehingga masyarakat berhak mengetahuinya.

“Kecuali kami enggak dibutuhkan, ya sudah enggak usah ada rapat aja kayak gini."

"Dan ini bukan uangnya Pak Kadis (Kebudayaan) juga, ini uang rakyat loh, jadi sensitif loh pernyataan seperti itu,” ujar Zita yang juga menjabat Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.

Dalam kesempatan itu, Zita berterima kasih kepada penjelasan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta Profesor Mundardjito.

Saat itu, Mundardjito mengaku memang tidak dilibatkan dan tidak menyetujui cagar budaya Monas dipakai untuk lintasan balap Formula E.

Namun, rekomendasi pembangunan sirkuit di Monas berdasarkan kajian dari Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI Jakarta.

“Kalau TACB setuju ya enggak apa-apa bilang dapurnya, tapi ternyata dapurnya juga masih berantakan."

"Dan komentar di media bahwa dapurnya benar urusan dia. Lah kan ngawur kalau begitu,” imbuh Zita.

Menurut dia, pernyataan Iwan justru melecehkan muruah para anggota DPRD DKI Jakarta yang diamanatkan untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Juga, pengesahan anggaran dan legislasi aturan, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda).