Fadli Zon Mengungkap Pendidikan Merupakan Kunci untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Jaminan hak warga negara atas akses pendidikan berkualitas, selain merupakan target Sustainable Development Goals (SDGs), juga kunci  mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Demikian salah satu poin disampaikan Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, saat menjadi pembicara dalam sesi pertama "The Central Role of Education in the 2030 Agenda for Sustainable Development" di Markas Besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Senin, 17 Februari 2020. 

Fadli Zon memimpin delegasi BKSAP DPR RI dalam 2020 Annual Parliamentary Hearing at the United Nations, yang diselenggarakan sebagai bagian dari Sidang Umum tahunan PBB, pada 17-18 Februari 2020.

Anggota delegasi yang turut serta adalah Dr Mardani Alisera, Putu Suladma Rudana, Kamarudin Watubun, dan Jon Erizal.

Tema sidang Parliamentary Hearing tahun ini tentang SDGs 4 atau terkait peran pendidikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan ini adalah negara-negara anggota Interparliamentary Union (IPU) seluruh dunia.

Pendidikan adalah kunci pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Para pengambil kebijakan harus menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas.

Kuantitas dan kualitas tak bisa dipertentangkan, namin pendidikan jangan sampai menjadi awal stratifikasi sosial di masyarakat.

Setiap anggota masyarakat harus mendapatkan akses pada pendidikan yang standar kualitasnya baik.

• Ratu Kecantikan Rusia Kaget Setelah Dituduh Pelakor oleh Wanita yang Mengamuk dan Berteriak Marah

Dalam kerangka SDGs, kata Fadli Zon, dinyatakan bahwa pendidikan tercantum pada goal No 4, yakni memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

"Hal ini untuk menjamin no one left behind, yang sesuai target SDGs 2030," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Fadli Zon pun mengutip Amartya Sen dalam bukunya “Development as Freedom”, memaknai freedom (kebebasan/kemerdekaan) sebagai peningkatan akses terhadap pengembangan diri, termasuk akses atas pendidikan.

Amartya Sen mengategorikan pendidikan sebagai salah satu social opportunities (kesempatan sosial) yang sangat mendasar untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan layak.

Menurut Amartya Sen, akses terhadap pendidikan bukan hanya penting untuk mencapai taraf hidup  bahagia, namun juga menjadi modal dasar berperan lebih efektif dalam ruang ekonomi dan politik.

Pandangan Amartya Sen ini sejalan dengan Jeffrey Sachs dalam karyanya “The End of Proverty”.

Sachs menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan human capital, terutama lewat pendidikan.

• Terungkap Seorang Oknum Anggota Polisi Tertangkap Basah Saat Melakukan Pencurian Baterai BTS

Melalui berbagai kesempatan dan termasuk dalam forum 2020 Annual Parliamentary Hearing at the United Nations ini, Fadli berpandangan bahwa pendidikan bukan saja penting sebagai cara memanusiakan manusia, tapi juga penting sebagai upaya pragmatik dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

'Di luar dimensi pemerataan akses, tantangan pendidikan saat ini juga dihadapkan pada fenomena disrupsi yang dipicu perkembangan digitalisasi dan robotisasi," katanya.

"Pada era ini, hampir semua aspek kehidupan dapat diganti oleh teknologi."

"Perkembangan Artificial Intelligence (AI), misalnya, memungkinkan siapapun mendapatkan pembelajaran secara individual."

"Sehingga, kehadiran guru secara fisik kerap dinilai kurang relevan," katanya.

Pandangan tersebut, kata Fadli Zon, bisa keliru kalau pendidikan hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan.

Pendidikan tak dapat dimaknai hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tapi juga harus menghadirkan pembangunan karakter.

Kehadiran guru menjadi sangat penting.

Kesejahteraan guru dan kualitas guru menjadi kunci juga bagi keberhasilan pendidikan.

Menurut Fadli Zon, Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap pencapaian SDGs terutama di sektor pendidikan.

Konstitusi mewajibkan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan.

"Ini wujud keberpihakan politik untuk pendidikan. Hal lain yakni melalui pembentukan National Education Development Fund, yang dikelola kementerian keuangan, kementerian pendidikan, dan kementerian agama, untuk mendukung pembiayaan beasiswa, penelitian, dan peningkatan fasilitas pendidikan," katanya.

"Selain itu, bagi Indonesia, menghadirkan jaminan negara atas akses pendidikan adalah mandat konstitusi."

Menurut Fadli Zon, hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, menempatkan usaha “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu basis legitimasi negara kesejahteraan Indonesia.

"Komitmen tersebut diperkuat lagi dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”

• Sergio Farias Ungkap Kunci Sukses Kemenangan Persija Jakarta Setelah Mengalahkan Madura United 2-1

Sebelum ini, diungkap bahwa Indonesia Senantiasa Berdiri Bersama PalestinaKonferensi Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds (Palestina) yang ketiga dilaksanakan di Malaysia pada 8-9 Februari 2020 dihadiri lebih dari 300 anggota Parlemen dari 40 negara.

Konferensi dibuka dan direstui Perdana Menteri Malaysia YAB Tun Dr. Mahathir Mohammad dan ditutup oleh Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Dr Wan Azizah binti Wan Ismail.

Acara Liga Parlemen Dunia ini menghasilkan beberapa resolusi untuk isu Palestina termasuk memilih kepemimpinan baru Liga Parlemen.

Dengan tema "Towards Effective Strategy to Defend Jerusalem”, semua pembicara dan peserta dari seluruh negara mengecam proposal yang ditawarkan Trump untuk masa depan Palestina yang berjudul" Deal of The Century".

Mereka menganggap, ide Trump menggambarkan rencana agresi baru pada rakyat Palestina dan peningkatan historis mereka atas tanah air mereka dan nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan usulan yang diberikan oleh seluruh negara, kata Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, peserta konferensi merumuskan menekankan hal-hal terkait Palestina;

Pertama, mendukung hak Palestina untuk kembali dan menentukan nasib sendiri dan dan mendukung sepenuhnya negara Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka dengan dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Kedua, menolak dan mengutuk apa yang disebut "Deal of The Century" atau "Kesepakatan Abad Ini" yang merupakan kelanjutan kebijakan Amerika sistematis yang bias terhadap pendudukan dan diskriminasi Israel terhadap rakyat Palestina dan merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan hak asasi manusia.

Ketiga, segala negosiasi dan kesepakatan  yang tidak memberikan hak penuh kepada rakyat Palestina akan berakhir dengan kegagalan dan hanya akan menghasilkan lebih banyak permusuhan dan kebencian, akan mencegah pencapaian perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia.

Keputusan lainnya, diungkap oleh Fadli Zon, peserta dari 40 negara tersebut juga menegaskan bahwa mereka berdiri bersama rakyat Palestina berjuang dengan segenap daya upaya menolak agresi Zionis Israel dan tindakan pelanggaran terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka dan mereka menyerukan persatuan seluruh rakyat dunia, rakyat Palestina, dunia Arab, dan umat Islam dan membentuk front internasional untuk menghadapi agresi dan pelanggaran yang terus berulang ini.

Dalam konferensi ketiga tersebut, semua peserta bersepakat membentuk komite regional yang dibagi berdasarkan wilayah untuk memastikan perjuangan dunia membebaskan Palestina berjalan efektif, progresif dan membuahkan hasil yang terukur.

Konferensi Liga Parlemen juga memutuskan formasi baru Komite Sentral atau kepemimpinan organisasi global.

Agar berjalan efektif dan mampu menyerap aspirasi umat Islam dan pegiat kemanusiaan di seluruh belahan dunia, maka Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds Syekh Hamid Abdullah al-Ahmar (Parlemen Yaman) dan Komite Sentral memilih dua Vice President yang akan membantu mengoordinasi gerakan solidaritas dan perjuangan parlemen dunia untuk Al-Quds.

Dua Vice President yang dipilih yaitu DR. Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI (2014-2019) yang kini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan anggota DPR RI Komisi 1.

Vice President berikutnya dari Parlemen Turki Mr. Nuredin Nabaty.Fadli mengatakan bahwa penunjukan dirinya menjadi Vice President Liga Parlemen Dunia Untuk Al-Quds merupakan amanah yang berat dan merupakan kehormatan karena Indonesia dipercaya oleh parlemen 40 negara peserta untuk membantu mengoordinasi kegiatan parlemen dunia terkait isu Palestina.

• Riko Simanjuntak Bertekad Membawa Pulang Piala Setelah Persija Lolos ke Final Piala Gubernur Jatim

Fadli Zon mengatakan, bahwa Indonesia akan berdiri bersama akal sehat dan kemanusiaan, berjuang membela Palestina dan umat manusia dari penjajahan dan penindasan.

Parlemen mempunyai jaringan luas ke negara masing-masing untuk memastikan komitmen dan keberpihakan pada kemerdekaan Palestina.

Fadli Zon menyatakan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Palestina sejalan dengan amanat konstitusi dan sejalan dengan garis politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina."