DIREKTUR Utama Jakpro Bilang Balapan Formula E Mahal Jika Dibandingkan Event Gratisan

DIREKTUR Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto, merasa perlu meluruskan informasi soal tudingan biaya mahal penyelenggaraan Formula E 2020 di ibu kota.

Mengutip pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan, Dwi mengatakan biaya event bisa dikatakan mahal kalau pembandingnya adalah event yang tak memakan biaya sepeser pun.

"Ini menurut saya harus diklarifikasi, selalu digembar-gemborkan mahal."

• Jakpro Sebut Formula E di Monas Mendukung Perpres yang Diteken Jokowi

"Dari segi biaya, mahal kalau dibandingkan dengan yang tidak ada biaya," kata Dwi dalam diskusi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2020).

Apalagi, gelontoran dana yang mencapai Rp 1,6 triliun tersebut 2/3 nya akan digunakan di dalam negeri.

Maknanya, gelontoran dana itu sama saja memberdayakan usaha-usaha yang ada di Indonesia.

• WNI di Wuhan Sempat Berebut Makanan dengan Warga Setempat, Saat Imlek Malah Jadi Kota Mati

Sebab, diperkirakan bakal ada 1.000-2.000 orang perwakilan pihak Formula E untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Mereka menginap, transportasi, dan lain-lain dari mana? Hampir ada 1.000 orang ke sini," ungkap Dwi.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI menyebut biaya yang digelontorkan Pemprov DKI untuk menghadirkan balapan mobil listrik Formula E 2020 di Jakarta, terlalu besar.

• Bukan untuk Lawan Thailand dan UEA, Ini Tujuan Seleksi Timnas Indonesia Senior

Bahkan, anggarannya dua kali lipat dari dana yang dikeluarkan pemerintah Hong Kong ketika menghelat kegiatan serupa.

Pemprov DKI harus merogoh anggaran hingga Rp 1,16 triliun.

• Larangan Pemakaian Ganja untuk Kesehatan Bakal Digugat ke MK

Sedangkan Pemerintah Hong Kong, dengan kurs yang sama, cuma mengeluarkan dana HKD 250-300 juta alias Rp 540 miliar.

"Apa dasar biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta membengkak dua kali lipat dari luar negeri?" Tanya anggota Fraksi PDIPGilbert Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).

Ia juga menjelaskan, terjadi ketidakjelasan leading sector untuk kegiatan tersebut.

• Pemprov DKI Ingin Larang Ondel-Ondel untuk Mengamen, Sejarawan Ingatkan Kejadian Tahun 1950-an

Sebab, dana terbesar dipegang oleh PT Jakarta Propertindo yang punya bisnis utama di sektor infrastruktur.