Berita Video

VIDEO : RESMI, Pemerintah Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS ke Indonesia

Pemerintah resmi menyatakan sikap tak akan memulangkan WNI yang tergabung teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia.

Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil lantaran pemerintah khawatir para terduga eks ISIS itu akan menjadi teroris baru di Indonesia.

VIDEO : 100 Orang Lebih Meninggal Perhari, Begini Cara China Atur Pemakaman Korban Virus Corona

VIDEO : WNI Dari Wuhan Dapat Penolakan Dari Warga Natuna, Jokowi : 238 WNI Itu Saudara Kita

Moeldoko Akui Pemerintah Masih Bingung Tentukan Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS

Menurut dia, pemerintah lebih mementingkan keamanan 267 juta WNI yang berada di Indonesia dengan tidak memulangkan para terduga kombatan eks ISIS tersebut.

Mahfud mengatakan, berdasarkan data dari Central Inteligence Agency (CIA), ada 689 WNI yang sebagian besar terduga eks ISIS dan tersebar di Turki, Suriah, dan beberapa negara lain.

Meski demikian, pemerintah membuka opsi pemulangan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang turut dibawa orangtua mereka yang berstatus terduga eks ISIS.

"Tapi, kita lihat case by case (untuk pemulangan anak usia di bawah 10 tahun)," ucap Mahfud.

Mahfud MD menjelaskan, jumlah anak-anak di bawah usia 10 tahun yang berada di wilayah tersebut belum terdata dengan pasti.

Karena, mengacu data CIA, Mahfud MD mengatakan ada 689 orang WNI eks ISIS, yakni 228 orang memiliki identitas, sisanya 401 tidak teridentifikasi dan (tidak) lengkap identitasnya.

Halaman
123
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event){ var cekclassread = document.getElementsByClassName("txt-article")[0]; if(cekclassread != undefined){ var content = document.getElementsByClassName("txt-article")[0].innerText; var gpt_safe = content.match(/\b(ak47|al jazeera|al qaeda|allah|Assad|bahan kimia|bencana|boikot|corona|covid-19|fatal|ganti rugi|gejala|gugur|hoax|hukuman|jokowi|kecelakaan|kejadian|keras|komplain|Kondom|kontroversi|korban|kriminal|palsu|pembunuhan|pemerkosaan|penyakit|peristiwa|pidana|polisi|porno|prabowo|racun|rasis|rasisme|seks|tersangka|viral|virus)\b/i); if(gpt_safe){ safe = 'no'; } else{ safe = 'yes'; } var keyword1 = content.match(/\b(virus|corona|pneumonia|paru-paru|karantina|demam|wabah|sesak napas|Wuhan|sesak dada|rs darurat|epidemic|pandemic|status darurat|SARS|corona virus|jangkit|covid|batuk|covid-19|MERS|penyebaran|penularan|patogen|CoV|Viruses|Korona|nCOV|isolasi diri|masker|terinfeksi|infeksi|mati|kematian|positif corona|lockdown|orang dalam pemantauan (ODP)|pasien dalam pengawasan (PDP)|suspect|sakit tenggorokan)\b/i); if (keyword1) { keyword_targetting1 = 'yes';} else { keyword_targetting1 = 'no';} }else{ safe = 'yes'; keyword_targetting1 = 'no'; } console.log('safe_branding =' + safe); googletag.pubads().setTargeting('safe_branding', safe); console.log('keyword_targetting1 =' + keyword_targetting1); googletag.pubads().setTargeting('keyword_targetting1', keyword_targetting1); });
Penulis: Muhamad Rusdi
Editor: Muhamad Rusdi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved