Kawasan Kuliner di RTH

Anies Diminta Kaji Ulang Pembangunan Kawasan Kuliner di RTH Pluit, RTH Itu Susah Payah Dibikin Ahok

Anies Diminta Kaji Ulang Pembangunan Kawasan Kuliner di RTH Pluit, RTH Itu Susah Payah Dibikin Ahok

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat meninjau lokasi proyek pembangunan kawasan kuliner di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (3/2/2020). Saat itu mereka minta agar DKI mengkaji ulang rencana pembangunan kawasan kuliner di RTH tersebut. 

Perwakilan warga dari RW 12, Anton Mustika khawatir kawasan tersebut bakal kumuh jika pusat Kuliner didirikan.

Padahal, awalnya lahan tersebut dibebaskan dari pemukiman kumuh untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Kuliner itu pasti otomatis pertama kotor. Kedua di jalur hijau, di bawah sutet. Dan dulu ini bekas tempat kumuh, oleh Pemda DKI dipindahkan, ini mau dijadikan ruang terbuka hijau.

Selundupkan 2 Kilogram Sabu dari Kepulauan Riau, Tiga Pria Ditangkap Polisi

Ternyata nantinya berfungsi kembali, kumuh lagi. Kita warga jelas tidak setuju," kata Anton, Rabu (12/12/2018).

Selain kekumuhan, warga menghawatirkan tersumbatnya aliran air apabila ada pusat kuliner berbentuk bangunan permanen di lahan itu.

Di lahan tersebut ada rumah pompa yang berfungsi mengalirkan air dari pemukiman RW 12, 14, dan 15 Kelurahan Pluit.

Anton mengatakan warga sangat bergantung kepada pompa tersebut untuk mengantisipasi banjir.

Dikhawatirkan, apabila proyek terus berjalan, rumah pompa bisa terkena imbasnya.

Sidang Ditunda, Majelis Hakim Ingatkan JPU Agar Kasus Ikan Asin Segera Rampung

Anton juga mengatakan kekhawatiran warga adalah terhadap saluran pembuangan yang terbatas.

Jika nanti pusat kuliner didirikan, warga cemas Kali Karang yang berada di samping lahan bisa tercemar limbah makanan.

"Kalau kali kotor, mampet. Namanya kuliner buang sampah sembarangan. Dia punya pembuangan belum ada. Mau buang air, buang sampah, di mana," kata Anton.

Anton menambahkan warga terus mendesak adanya RTH di lahan tersebut karena jalur hijau di sekitar kawasan itu diklaim sangat minim.

Warga berkeinginan ada RTH di sana supaya bisa dimanfaatkan lebih baik.

"Minim sekali. Kita mau jalan pagi nggak ada jalur hijaunya. Ini dari jaman Pak Gubernur sebelumnya ya. Kan ini dulu tempat kumuh.

Dia pindahkan, dia mau bikin jalur hijau, jalan inspeksi buat warga sini, ternyata tidak ada," kata Anton.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved