Revitalisasi Monas

Revitalisasi Monas Bukan Baru Kali Ini Dilakukan, tapi Cuma Anies Baswedan yang Tak Kantongi Izin

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, revitalisasi kawasan Monas sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Mobil milik Dinas Lingkungan Hidup sedang membersihkan debu di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018). Pembersihan tersebut sebagai upaya memberikan kenyamanan berwisata bagi pengunjung. 

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, revitalisasi kawasan Monas sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Revitalisasi yang dilakukan oleh gubernur sebelum Anies Baswedan telah mengantongi izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Revitalisasi taman Monas ini bukan baru kali ini, tapi sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke, Pak Jokowi sudah dilakukan."

Mengaku Sohib Riza Patria, Nurmansyah Lubis: Abang di DPR Pusat Aja, Gue Wagub

"Ini keempat kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies dan harus ada prosedur itu," kata Basuki di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Senin (27/1/2020).

Menurur Basuki, tiga gubernur sebelumnya menempuh prosedur dalam melakukan revitalisasi kawasan Monas.

Mereka mengajukan persetujuan kepada Komisi Pengarah sebelum melakukan revitalisasi.

Sandiaga Uno Akui Ingin Maju Jadi Capres 2024 tapi Lebih Dahulu Ingin Berkontribusi pada Bangsa

"Seharusnya (Anies Baswedan) mengikuti prosedur yang sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara revitalisasi kawasan Monas.

Sebab, revitalisasi tersebut belum mengantongi Izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang diketuai Mensesneg.

"Ya karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk disetop dulu, "ujar Pratikno di Kementerian sekretaris Negara, Senin (27/1/2020).

 BEREDAR Kabar Dua Petugas KPK Dipulangkan Terkait Kasus Harun Masiku, Menghalangi Penyidikan?

Menurut Pratikno, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, revitalisasi harus mengantongi izin Komisi Pengarah.

Dalam aturan tersebut, Pemprov DKI wajib meminta izin dan mendapat persetujuan Komisi Pengarah dalam merevitalisasi kawasan Monas.

"Di situ ditegaskan bahwa badan pelaksana dalam hal ini Pemprov DKI berkewajiban untuk meminta izin."

 ROY Suryo Ungkap Petinggi Sunda Empire Rangga Sasana Masih Jomblo, Ini Nama Aslinya

"Dan harus memperoleh persetujuan dari komisi pengarah untuk melakukan hal-hal yang ada dalam kawasan Monas," jelasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved