OTT KPK

BEREDAR Kabar Dua Petugas KPK Dipulangkan Terkait Kasus Harun Masiku, Menghalangi Penyidikan?

KASUS dugaan suap PAW anggota DPR terpilih 2019-2024 yang menyeret kader PDIP dan seorang komisioner KPU, memasuki babak baru.

Editor: Yaspen Martinus
KPU
Harun Masiku 

KASUS dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024 yang menyeret kader PDIP dan seorang komisioner KPU, memasuki babak baru.

Beredar kabar satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Rosa dan seorang jaksa KPK bernama Yadyn dikembalikan ke instansinya masing-masing.

Keduanya ditarik ke instansi asal, padahal sedang menangani kasus dugaan suap ini yang telah menjerat 4 orang tersangka.

Mengaku Sohib Riza Patria, Nurmansyah Lubis: Abang di DPR Pusat Aja, Gue Wagub

Rosa dikabarkan telah ditarik ke Polri, sementara Yadyn akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menilai, jika memang benar informasi penarikan Rosa dan Yadyn terkait kasus tersebut, maka dapat dikategorikan adanya upaya menghalang-halangi penyidikan alias obstruction of justice.

"Saya pikir kalau penarikan (penyidik dan jaksa) itu ada kaitannya dengan proses penyidikan, maka harus dianggap itu adalah tindakan menghalang-halangi penyidikan," ujarnya saat dimintai konfirmasi, Senin (27/1/2020).

Sandiaga Uno Akui Ingin Maju Jadi Capres 2024 tapi Lebih Dahulu Ingin Berkontribusi pada Bangsa

Menurut Feri, setiap orang yang menghalang-halangi proses penyidikan KPK dapat dijerat pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi.

Ancaman Pasal 21 tersebut, kata Feri, tidak hanya bisa diterapkan terhadap orang-orang di luar KPK, tapi juga termasuk yang ada di internal KPK, termasuk pimpinan lembaga anti-rasuah.

"Kan dia setiap orang, termasuk pimpinan," kata Feri.

Janji Nurmansyah Lubis Jika Jadi Wagub DKI: Pindahin Bully Anies ke Ane, yang Diomelin Gua Aja

Merintangi proses penyidikan atau penuntutan atau obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pasal itu menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan."

"Terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun."

Istana Soal Polemik Underpass Gandhi Kemayoran: Jadi Kalau Banjir Harus Cari Dulu Kewenangan Siapa?

"Dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

Pihak KPK saat dikonfirmasi awak media, belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved