Breaking News:

Masyarakat Diminta Bijak Manfaatkan Fintech, OJK Sarankan Lapor Jika Ada Fintech Nakal

Memang banyak juga konsumen fintech yang bandel. Bahwa banyak fintech legal yang nakal, itu juga pekerjaan rumah dari regulator untuk menangani itu.

istimewa
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memberikan paparan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Indopos, di Hotel Ibis, Slipi, Jakarta (27/1/2020). 

JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, permasalahan paling tinggi dalam financial technologi (fintech) atau pinjaman online (pinjol) yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan. Masyarakat pun diminta lebih bijak dalam memanfaatkan fintech agar tidak terjebak kredit macet.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan laporan konsumen terkait cara penagihan pinjaman online itu mencapai 39,5 persen. Laporan lainnya terkait pinjaman online yaitu soal pengalihan kontak sebanyak 14,5 persen; permohonan reschedule 14,5 persen; suku bunga 13,5 persen; soal administrasi 11,4 persen, dan selebihnya terkait penagihan pihak ke-3.

“Kehadiran fintech  ini memang mempercepat inklusifitas di sektor financial resources. Tapi di kita ini masih banyak anomali yang sangat serius,” ungkap Ketua YLKI Tulus Abadi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Indopos, di Hotel Ibis, Slipi, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Selain Tulus Abadi, FGD bertema "Dewasa dalam Menyikapi Pinjaman Online" itu juga menghadirkan narasumber Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia  Ryan Kiryanto, Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan, dan Ketua Harian Asosiasi Fintech Lending Indonesia (AFLI) Kuseryansyah.

Menurut Tulus, karena fintech di Indonesia lahir belakangan, semestinya pembelajarannya dilakukan lebih dulu sebelum membuka kran terhadap peer to peer lending ini  sehingga tidak terjadi pengulangan kesalahan seperti yang terjadi di negara lain.

“Sebenarnya dalam konteks relasi borrower dengan lender, jaminannya adalah data pribadi kita. Ini yang saya kira belum banyak disadari oleh masyarakat, operator, bahkan mungkin regulator. Memang kalau bank harus ada jaminan, tapi kalau fintech tidak ada jaminan secara fisik, tapi jaminannya adalah data pribadi kita,” kata Tulus.

Sementara secara regulasi, Indonesia belum punya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Kesadaran masyarakat terhadap data pribadi pun dinilai Tulus sangat rendah. “Ini sebenarnya ada kondisi emergency ketika kita membuka ini tanpa adanya kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi dan juga itikad baik dari kreditor,” imbuhnya.

Tulus membeberkan, pengaduan yang diterima YLKi terkait pinjaman online memang banyak dilakukan oleh fintech ilegal, tapi banyak juga yang legal. Bahkan ada fintech legal yang datang ke YLKI dan mengatakan bahwa menagih dengan cara sedikit menteror itu dilakukan karena mereka tidak bisa menagih dengan cara lain.

“Dengan data pribadi sebagai jaminan, itulah satu-satunya instrument untuk menagih konsumen. Mereka tidak bisa menagih dengan apapun kecuali dengan cara itu.  Memang banyak konsumen fintech yang bandel. Bahwa banyak fintech legal yang nakal, itu juga pekerjaan rumah dari regulator untuk menangani itu. Kalau ilegal okelah, tapi jangan sampai dengan dalih ilegal, kehadiran negara tidak ada,” tandasnya.

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan menyebut kini di Indonesia ada 164 fintech, 139 diantaranya berstatus terdaftar dan 25 sudah berizin. Dari 164 fintech itu, 152 diantaranya merupakan fintech konvensional dan 12 fintech syariah.  Dia mengakui, di luar itu masih ada ribuan fintech tidak berizin dan tidak terdaftar alias fintech ilegal.

Halaman
12
Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved