Yakin Menhan Prabowo Mampu Kelola Anggaran Kemenhan Rp 127 Triliun, Ini Pesan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo mengungkapkan keyakinannya bahwa Menhan Prabowo Subianto mampu mengelola anggaran Kementerian Pertahanan yang jumlahnya makin meningkat.

"Hati-hati penggunaan ini. Akan tetapi, saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, aman urusan Rp127 triliun ini," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Presiden Jokowi memberikan pengarahan pada rapat pimpinan jajaran Kemenhan, TNI, dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, Kemenhan merupakan satu dari beberapa kementerian yang mendapat alokasi anggaran terbesar sejak 2016 hingga saat ini.

"Alokasi anggaran Kemenhan pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp127 triliun," kata Jokowi.

• Bandara Soekarno-Hatta Jawab Tamparan Keras Wali Kota Tangerang soal Maraknya Pengangguran

• VANESSA Angel Ajak Suami Bikin Dosa di Dapur Siang Hari, Lihat Pakaian dan Gayanya Bikin Salfok

• UPDATE Raja Keraton Agung Sejagat Pernah Tinggal di Pinggir Rel Kereta Ancol

• Pengamat Bilang Banjir Jakarta 1 Januari 2020 Bukan Kiriman, Ini Buktinya

Kepala Negara mengingatkan penggunaan anggaran harus efisien dan bersih.

"Tak boleh ada mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri pertahanan dalam negeri kita," katanya.

Presiden juga mengingatkan jajaran pertahanan harus mampu mengatasi semua masalah pertahanan dari berbagai spektrum.

"Mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, hingga perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer nonmiliter, konvensional dan nonkonvesional," katanya.

• Polisi Ringkus Siswa SMAN 60 Jakarta saat Berada di Sekolahnya karena Keroyok dan Bacok Pelajar

Ke depan, menurut Jokowi, tantangan pertahanan makin berat. Tantangan besar itu, antara lain makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.

"Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara," katanya.

Menurut dia, Indonesia juga harus siap dengan persenjataan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatan RI.

Kalau ada yang mempertanyakan Menhan pergi ke sebuah negara, kata Jokowi, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar jalan-jalan.

• Macet Menggila Pengendara Hingga Pengin Terbang Bila Melintas di Stasiun Poris Tangerang

"Kalau ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, itu dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek," katanya.

Presiden agendakan ratas bahas alutsista di Surabaya

Presiden RI Joko Widodo mengagendakan rapat terbatas (ratas) kabinet membahas masalah pertahanan, khususnya alat utama sistem persenjataan (alutsista), di Surabaya, Jawa Timur.

"Minggu depan kami akan rapat terbatas dengan Pak Menhan, nanti di Surabaya," kata Jokowi usai pengarahan pada rapat pimpinan jajaran Kemenhan, TNI, dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis.

• Kritik Tajam Wali Kota Tangerang ke Bandara Soekarno-Hatta soal Maraknya Pengangguran

Presiden Jokowi menyebutkan, pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan negara lain dalam pengadaan alutsista.

"Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan, baik yang dengan Prancis, dengan Korea Selatan, maupun negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan, minggu depan kami akan rapat terbatas," kata Jokowi.

Mengenai rencana Ghana dan Filipina membeli alutsista dari Indonesia, Jokowi menyebutkan banyak negara yang tertarik dengan alutsista Indonesia.

"Banyak, Filipina ini masih sedikit proses dan kemungkinan juga akan kita menangkan," katanya.

Mengenai kerja sama dengan Prancis terkait dengan alutsista, Jokowi mengatakan, "Belum diputuskan."

• Semua Ruang Kelas SDN Samudrajaya 04 Bekasi Bocor Bertahun-tahun, Tolong Pak Nadiem Makarim

"Nanti, minggu depan baru kita bicarakan, di bidang apa? Untuk peralatan apa? Nanti diputus minggu depan," katanya.

Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa terkait dengan belanja pertahanan perlu kebijakan yang tepat.

"Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan, industri straregis agar betul betul bergerak, kemandirian dalam membangun industri pertahanan harus serius dimulai," katanya.

Ia mengatakan bahwa industri strategis itu harus melibatkan BUMN, menjamin adanya transfer teknologi dan upaya meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

• Widyawati di Usia 70 Tahun Tetap Cantik dan Dapat Penghargaan di Festival Film Asia Pasifik 2020

Prabowo janji cari kebocoran di pengadaan alutsista

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan mencari celah kebocoran di anggaran pertahanan termasuk dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

"Ya, kita akan 'review' semua, akan lihat. beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Prabowo menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

• Keinginan Ade Irawan Dimakamkan Satu Liang Lahat dengan Suami Sudah Diungkapkan 40 Tahun Lalu

"Jadi terus-menerus ditekankan oleh bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu, kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, 'mark up-mark up' yang tidak masuk akal sedang kita berusaha," tambah Prabowo.

Namun Prabowo tidak menjelaskan mana saja alutsista yang akan ia prioritaskan untuk diteliti.

"Kita kaji terus, nanti 'cost benefitnya' bagaimana, jadi kita akan lihat, yang kita butuh adalah efisiensi, penghematan, dan daya guna," ungkap Prabowo.

Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2020 mencapai Rp 127,36 triliun, terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.

• Jalin Kontak dengan Pasien Virus Corona Amerika Serikat, 16 Orang Ini Diawasi

"Anggaran saya kira cukup, asal kita penggunaannya baik," tambah Prabowo.

Demi meningkatkan kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan menganggarkan program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada 2020 sebesar Rp 10,86 triliun.

Anggaran itu naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya.

Nilai tersebut terdiri atas Rp4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp4,16 triliun, dan matra udara Rp2,11 triliun.

• Pengemudi Mengantuk, Bus Damri Kecelakaan Tunggal Picu Kemacetan di Jalan Tol Sedyatmo

"Kita 'review' semua, semua proyek, pengadaan, kita 'review'. kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," tambah Prabowo.

Dalam ratas Presiden Jokowi memerintahkan tiga hal untuk dikerjakan.

"Pertama, 'roadmap-nya' harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri," kata Presiden Jokowi.

Kedua, harus dipastikan ada alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain.

"Kita harus memastikan SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat, dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak banyaknya, apalagi orientasinya sekedar proyek. Sudah stop yang sepert itu. tapi orientasinya betul-betul 'strategic partnership'," tambah Presiden.

Ketiga, Presiden meminta kebijakan pengadaan alutsista betul-betul memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya.

"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," ungkap Presiden. (Antaranews)