Akun Twitter Wanita Cantik Bahas Kasus Jiwasraya, dan Beberkan Hal Ini

Nama Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengatakan, Panja Pengawasan Keuangan itu akan membahas persoalan di PT Asuransi Jiwasraya, Bank Bumiputera, Asabri, Taspen, dan Bank Muamalat.

• Begal Payudara di Kota Bekasi, Polisi Bakal Tingkatkan Patroli dan Imbau Warga Pasang CCTV

Namun, Komisi XI akan memprioritaskan pembahasan kasus Jiwasraya.

"Kami memutuskan untuk membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan, dengan prioritas kita Jiwasraya, kemudian Bank Bumiputera, Bank Muamalat, Asabri, dan Taspen," kata Dito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Demokrat Inginkan Pansus

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat berkukuh agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya, daripada panitia kerja (panja) di komisi-komisi terkait.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Harman menduga kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya ada mengalir ke orang-orang di lingkaran Presiden Joko Widodo.

• Prakiraan Cuaca di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi Sebagian Hujan Lokal dan Berawan

"(Kasus Jiwasraya) bertautan dengan kelompok-kelompok individu yang mungkin di lingkar kekuasaan, yang kalau di lingkar kekuasaan belum tentu Bapak Presiden Jokowi tahu.

Bisa saja orang-orang yang menjual Istana. Kita ingin bongkar itu," kata Benny di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2020).

Benny menduga, aliran uang di lingkar kekuasaan itu berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2019.

Sebab, kata Benny, kasus Jiwasraya ini mulai muncul menjelang 2019.

"Justru saat ini muncul dugaan prasangka ke publik. Karena itu terjadi sebelum 2019, maka publik membuat kesimpulan, jangan-jangan kasus Jiwasraya ini bagian upaya mobilisasi kepentingan pemilu," tuturnya.

• Meski Cuaca Sangat Panas, Yevhen Butnik Yakin Bisa Lakukan Penyesuaian di Persita Tangerang

Oleh karena itu, menurut dia, krisis keuangan Jiwasraya tak boleh ditutup-tutupi. Ia menilai asumsi-asumsi publik itu harus dijawab dengan sejelas-jelasnya.

Benny kembali menegaskan Fraksi Demokrat akan mengusulkan penggunaan hak angket dalam pansus.

"Kita harus bongkar. Kalau kita tutupi akan membenarkan anggapan prasangka publik bahwa memang kasus Jiwasraya ini adalah bancakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk memobilisasi dana guna mencapai kepentingan politik tertentu," kata dia.

Ia pun yakin Jokowi akan mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya.

• PDIP Sambut Baik Keputusan Partai Gerindra Mengusung Petahana Dalam Pilkada Serentak 2020 Mendatang